KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bak petir di siang bolong - ungkapan yang sengaja penulis sematkan agar Bursa Efek Indonesia peduli dengan hal ini - pengumuman RTI Business yang muncul di layar ponsel pintar penulis pada 5 November 2024 lalu sungguh mengejutkan. Aplikasi penyedia data perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia ini menginformasikan bahwa data yang disajikannya, tak lagi realtime (waktu nyata).
Seutuhnya, begini bunyi pengumuman tersebut: Terhitung mulai tanggal 4 November 2024, price (last, bid, ask) pada menu watchlist, stock, overview, movers dan chart akan disajikan secara delay selama 10 menit untuk memenuhi ketentuan umum penggunaan lisensi Bursa Efek Indonesia mengenai penggunaan data realtime.
Asal tahu saja, aplikasi RTI Business yang bisa diunduh secara gratis lewat App Store dan Google Play Store ini, kerap menjadi rujukan data realtime pergerakan harga saham oleh pegiat media, para pengamat, investor dan calon investor.
Dan kini, untuk mengakses informasi RTI, publik pun harus menjadi member (berbayar). Apakah ini merupakan upaya RTI untuk menghadirkan kembali data realtime dengan membebankan biaya "lisensi Bursa Efek Indonesia" seperti dalam pengumuman, kepada publik? Jika ini alasan utamanya, maka mari kita arahkan sorotan ke otoritas.
Dalam laporan keuangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 31 Desember 2023 dinyatakan, selama 7 tahun terakhir jumlah penerima lisensi data BEI meningkat dengan persentase rata-rata 13,24%. Sampai akhir 2023, jumlah penerima lisensi data BEI berjumlah 258. Di tahun 2023, BEI mendapat penghasilan sebanyak Rp 159,471,884,562 (Rp 159,47 miliar) dari bisnis lisensi data. BEI pun mengantongi laba bersih sebesar Rp 309,64 miliar di tahun 2023.
Pertanyaannya, apakah tak cukup fee yang diperoleh otoritas dari pelaku pasar untuk menyelenggarakan pasar sekaligus mengedukasi masyarakat? Asal tahu saja, dari jasa transaksi efek saja, BEI sudah mengantongi dana sebesar Rp 913,67 miliar di tahun 2023.
Sama ceritanya dengan akses laporan keuangan emiten dan prospektus penawaran umum perdana saham (IPO) yang tersaji terbatas untuk 5 tahun ke belakang saja. Data di luar kurun waktu itu tentu saja ada, tapi tidak gratis Bro!
Apakah, misalnya, publik tidak bisa membaca secara gratis riwayat sosok pemimpin kapitalisasi pasar saat ini, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), lewat prospektus IPO-nya yang terbit tahun 2000 silam?
