Bisnisnya Terdampak Sanksi Regulator, Didi Global Alami Penurunan Pendapatan

Kamis, 30 Desember 2021 | 14:11 WIB
Bisnisnya Terdampak Sanksi Regulator, Didi Global Alami Penurunan Pendapatan
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Logo aplikasi ride-hailing Didi, 1 Juli 2021. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Didi Global pada Rabu (29/12) melaporkan pendapatan kuartal ketiga tahun ini turun 1,7% karena bisnis domestiknya terpukul dari tindakan keras regulasi.

Melalui pernyataan tertulisnya, Didi juga menyatakan pergantian pejabat di dewan direksi perusahaan. 

Daniel Zhang, Chief Executive Officer raksasa e-commerce China Alibaba Group Holding yang menjabat sebagai direktur di dewan Didi sejak 2018 mengundurkan diri. Dia digantikan oleh Yi Zhang, direktur hukum senior Alibaba Group.

Pihak berwenang China menjatuhkan sanksi keras atas Didi, setelah perusahaan itu bersikeras melakukan pencatatan saham di Bursa Efek New York (NYSE) pada bulan Juni. 

Baca Juga: Didi Global Memperpanjang Masa Larangan bagi Karyawan untuk Menjual Saham IPO

Beijing menuntut Didi menghapus aplikasinya dari toko aplikasi seluler. Sementara Administrasi Cyberspace China (CAC) menyelidiki penanganan data pelanggannya.

Pembatasan tersebut menimpa Didi, yang didirikan pada 2012 oleh mantan karyawan Alibaba Will Wei Cheng dan didukung oleh SoftBank Group, yang merupakan perusahaan ride-hailing yang dominan di China.

Perusahaan sekarang menghadapi persaingan ketat dari layanan ride-hailing oleh pembuat mobil Geely dan SAIC Motor.

Di bawah tekanan dari regulator China yang khawatir tentang keamanan data, Didi pada bulan Desember memutuskan untuk keluar dari NYSE, dan memindahkan pencatatan sahamnya ke bursa Hong Kong.

Harga saham Didi bergerak bak roller coaster di New York. Didi sempat tercatat sebagai IPO terbesar emiten China sejak 2014, dengan melonjak pada hari pertama perdagangannya, dan mengantongi valuasi hingga US$ 80 miliar. Namun setelah terkena jewer regulator di China, saham Didi terus merosot, hingga tergerus 65% dari harga IPO.

Didi mengatakan pada hari Rabu bahwa dewan telah mengizinkannya untuk mencatatkan saham biasa kelas A di papan utama Bursa Efek Hong Kong.

"Perusahaan sedang melaksanakan rencana di atas dan akan memperbarui investor pada waktunya," kata Didi.

Baca Juga: Emiten China yang Melantai di AS akan Pulang Kampung

Pendapatan untuk kuartal ketiga yang berakhir 30 September turun menjadi 42,7 miliar yuan atau setara US$ 6,71 miliar, dibandingkan 43,4 miliar yuan di periode yang sama tahun sebelumnya.

Didi, yang memperluas kehadirannya di Eropa dan Amerika Selatan, mengatakan pendapatan dari operasi internasionalnya hampir dua kali lipat menjadi 966 juta yuan pada kuartal tersebut.

Rugi bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham biasa adalah 25,91 yuan.

Bagikan

Berita Terbaru

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

INDEKS BERITA

Terpopuler