BPD Siap Meluncurkan Layanan QR Code

Rabu, 27 Februari 2019 | 08:33 WIB
BPD Siap Meluncurkan Layanan QR Code
[]
Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perbankan tengah gencar melakukan inovasi layanan digital bagi nasabah. Salah satunya adalah dengan pengembangan layanan pembayaran berbasis quick responses code (QR Code). Pengembangan tidak hanya dilakukan bank besar, tetapi bank pembangunan daerah (BPD) juga tidak ingin ketinggalan.

Di era yang serba butuh kepraktisan ini, BPD juga ingin memberikan layanan terbaik bagi para nasabah. PT BPD Sumsel Babel misalnya, akan memiliki layanan QR code dalam waktu dekat yang diberi nama Lapaku.

Layanan itu sudah tersedia dalam aplikasi mobile banking yang sudah diluncurkan sejak awal tahun 2018. Namun, belum bisa digunakan karena masih harus menunggu izin dari Bank Indonesia (BI). "Aplikasi QR code ternyata harus mengajukan izin tersendiri. Walaupun ada di dalam aplikasi mobile banking yang sudah dapat izin. Semoga dalam waktu dekat izinnya sudah keluar." jelas Direktur Pemasaran Bank Sumsel Babel, Antonius Prabowo Argo pada KONTAN, Selasa (26/2).

Dengan inovasi digital tersebut, BPD Sumsel Babel menargetkan jumlah nasabah mereka bisa tumbuh 12% tahun ini dan akan mendorong fee based income tumbuh 13,5%. Tahun ini, bank ini menganggarkan Rp 102,2 miliar untuk pengembangan teknologi dan digital.

Sementara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) sudah mendapatkan izin pengembangan QR Code. Hanya saja, mereka masih butuh waktu untuk ujicoba sebelum resmi meluncur pada Agustus mendatang bertepatan dengan ulang tahun..

Selain pengembangan layanan QR code, Bank Jatim akan terus mendorong kemudahan bertransaksi dengan bersinergi dengan fintech. Dalam waktu dekat, bank ini akan kerjasama dengan Bukalapak dan Go Umroh.

Adapun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (BJBR) berencana meluncurkan QR Code pada kuartal II mendatang. Begitu juga dengan Bank Sumut, bank ini berencana merilis fitur pembayaran QR Code bermitra dengan penyedia layanan uang elektronik berbasis aplikasi.

Sementara BPD Bali belum berencana mengembangkan QR Code. Bank ini lebih memilih bekerjasama dengan fintech yang sudah ada. Setelah menggandeng OVO, mereka menjajaki kerjasama dengan Go-Pay dan T-Money.

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler