BPK Sematkan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2018

Rabu, 29 Mei 2019 | 09:00 WIB
BPK Sematkan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2018
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyematkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018. Ini merupakan ketiga kali BPK memberikan opini WTP atas LKPP.

Opini WTP diberikan pada hasil pemeriksaan atas 87 laporan keuangan. Dari jumlah itu, sebanyak 81 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) atau 95% mendapatkan opini WTP. Jumlah ini naik dari 2017 sebanyak 79 LKKL dan satu LKBUN atau 91%.

Namun, ada empat LKKL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Masing-masing adalah laporan keuangan Kementerian PUPR, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemberantas Korupsi. Selain itu, BPK  memberi opini Tidak Menyatakan Pendapat atau disclaimer diberikan kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla).

BPK juga memberikan sejumlah catatan. Pertama, BPK mengapresiasi pencapaian positif beberapa asumsi dasar makro 2018 yang di bawah target APBN. Di antaranya, inflasi sebesar 3,13% lebih rendah dari target 3,5% dan tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5% di bawah target 5,2%.

"Namun, pemerintah tidak mencapai target di beberapa indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi dan lifting minyak dan gas," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dalam pidato penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018 kepada DPR, Selasa (28/5).

Pertumbuhan ekonomi tahun 2018, hanya mencapai 5,17% dari target 5,4%. Lifting minyak juga hanya 778.000 barel per hari dari target sebanyak 800.000 barel per hari dan lifting gas sebanyak 1,145 juta barel per hari dari target 1,2 juta barel per hari.

Kedua, BPK menyoroti rasio utang pemerintah pusat terus mengalami peningkatan. Jika pada 2015 rasio utang sebesar 25,4% dari produk domestik bruto (PDB), pada 2018 naik jadi 29,81%. Walaupun angka itu di bawah batas aman 60% dari PDB.

Ketiga, BPK memberi catatan pada realisasi subsidi 2018 sebesar Rp 216 triliun. Angka ini melebihi pagu anggaran sebesar Rp 156 triliun. Hal itu terjadi karena pembayaran utang subsidi tahun-tahun sebelumnya Rp 25 triliun.

Selain itu, realisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 67,5 per barel yang lebih tinggi dari asumsi di APBN dan kurs rupiah sebesar Rp 14.427 per dollar Amerika Serikat yang lebih lemah dari asumsi di APBN. BPK melihat penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik oleh badan usaha melalui skema subsidi maupun skema penugasan yang harga jualnya ditetapkan pemerintah di bawah harga keekonomian.

"Pemerintah dan DPR perlu membahas skema pengelolaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban yang tepat atas penetapan harga jual di bawah harga keekonomian tersebut," tambah dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut positif hasil audit BPK ini. Pemerintah akan menindaklanjutinya catatan BPK atas LKPP 2018, termasuk soal deviasi subsidi BBM dan listrik yang melebihi pagu anggaran. "Kalau ada deviasi, memang menimbulkan implikasi di laporan keuangan PLN dan Pertamina. Namun, subsidi sudah diatur di APBN," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah selama ini berupaya merancang kebijakan, terutama anggaran, yang dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan APBN dan neraca BUMN tetap sehat

Bagikan

Berita Terbaru

Surono Subekti Masuk Daftar Pemegang Saham Brigit Biofarmaka di Tengah Koreksi Harga
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 16:30 WIB

Surono Subekti Masuk Daftar Pemegang Saham Brigit Biofarmaka di Tengah Koreksi Harga

Surono menjadi satu-satunya pemegang saham individu di luar afiliasi dan manajemen yang punya saham OBAT lebih dari 5%.

Menengok Portofolio Grup Djarum yang Baru Masuk ke Saham RS Hermina (HEAL)
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 15:00 WIB

Menengok Portofolio Grup Djarum yang Baru Masuk ke Saham RS Hermina (HEAL)

Grup Djarum pada 25 Juni 2025 mencaplok 3,63% PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL), emiten yang mengelola jaringan Rumah Sakit Hermina.

Kinerjanya Paling Bontot di ASEAN Pada 23-26 Juni, Gimana Prospek IHSG Ke Depan?
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 15:00 WIB

Kinerjanya Paling Bontot di ASEAN Pada 23-26 Juni, Gimana Prospek IHSG Ke Depan?

Tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Iran, bisa berimbas pada meningkatkan risk appetite investor atas aset berisiko di emerging markets

Ada Normalisasi Permintaan, Serapan Semen Nasional Melemah per Mei 2025
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 14:13 WIB

Ada Normalisasi Permintaan, Serapan Semen Nasional Melemah per Mei 2025

Volume penjualan semen domestik pada lima bulan pertama tahun 2025 turun 2,1% year on year (YoY) menjadi 22,27 ton.

Pabrik Baterai EV Terintegrasi Pertama Berdiri Akhir Juni , Ini Mereka yang Terlibat
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 13:26 WIB

Pabrik Baterai EV Terintegrasi Pertama Berdiri Akhir Juni , Ini Mereka yang Terlibat

Indonesia akan memiliki pabrik baterai EV pertama pada akhir Juni 2026 ini. Selain China, sejumlah perusahaan lokal terlibat. Ini detailnya.

Dugaan Korupsi Pengadaan EDC BRI, Oknum Rekanannya Juga Tersandung di Kasus Pertamina
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 08:22 WIB

Dugaan Korupsi Pengadaan EDC BRI, Oknum Rekanannya Juga Tersandung di Kasus Pertamina

PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) dalam situs webnya mengaku sebagai partner BRI sejak tahun 2020 dalam pengadaan mesin EDC agen BRILink.

Waspada Risiko Kontraksi Setoran Pajak
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 07:21 WIB

Waspada Risiko Kontraksi Setoran Pajak

Penerimaan pajak semester I-2025 berisiko terkontraksi 35%-40% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Wajib Pajak UMKM Masih Bisa Bebas PPh Final
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 07:01 WIB

Wajib Pajak UMKM Masih Bisa Bebas PPh Final

Ditjen Pajak menegaskan bahwa kebijakan PPh final usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak menambah beban pajak baru

Ada Hermanto Tanoko, Begini Prospek Emiten Merry Riana (MERI) Pasca IPO
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 06:51 WIB

Ada Hermanto Tanoko, Begini Prospek Emiten Merry Riana (MERI) Pasca IPO

Secara valuasi, harga saham IPO MERI masih tergolong wajar. Tapi, investor tetap harus mencermati fundamental perusahaan. 

Siap-siap Anggaran 2025 Jebol
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 06:50 WIB

Siap-siap Anggaran 2025 Jebol

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka peluang memperbesar penerbitan surat berharga negara (SBN) pada tahun ini

INDEKS BERITA

Terpopuler