BREAKING NEWS! PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus

Minggu, 25 Juli 2021 | 19:50 WIB
BREAKING NEWS! PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus
[ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo memaparkan lanjutan kebijakan PPKM, Minggu (25/7/2021).]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo memperpanjang pemberlakukan PPKM Level 4, dengan sejumlah penyesuaian. Perpanjangan PPKM Level 4 ini mulai berlaku sejak 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.

Pasar rakyat yang menjual kebutuhan pokok diperbolehkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 15.00 WIB.

PKL, outlet voucher, barbershop dan sejenisnyad diizinkan buka hingga pukul 20.00 WIB dengan protokol ketat.

Baca Juga: Kontradiktif, Bank BNI (BBNI) Gelar Buyback Saham Rp 1,7 T Saat Berniat Rights Issue

Jokowi juga mengatakan, warung-warung warteg, lapak jajanan di ruang terbuka diizinkan buka hingga pukul 20.00 WIB, dengan maksimal waktu makan selama 20 menit. 

Pemerintah, lanjut Jokowi juga tetap akan membagikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak beserta usaha mikro

Presiden Jokowi meminta pemaksimalan pemberian vitamin suplemen dan dukungan obat serta konsultasi medis kepada isoman.

Baca Juga: Ketua Umum Kadin: Beban Dunia Usaha Semakin Berat

Jokowi mengingatkan, ada kemungkinan dunia akan menghadapi varian virus covid-19 yang lebih menular. Untuk itu, dia meminta upaya testing, tracing lebih ditingkatkan.

Keputusan perpanjangan PPKM Level 4 tersebut diambil setelah melakukan berbagai pertimbangan. Meski telah ada data perbaikan di berbagai sektor, Jokowi menyebut, tren penurunan harus disikapi dengan hati-hati.

"Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021," ujar Jokowi dalam konferensi pers, Minggu (25/7).

Selanjutnya: Regulator China Melarang Tencent Lakukan Perjanjian Eksklusif di Bisnis Musik Online

 

.

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler