Bunga Naik, Potensi Gagal Bayar Surat Utang Bakal Terkerek

Senin, 30 Oktober 2023 | 21:40 WIB
Bunga Naik, Potensi Gagal Bayar Surat Utang Bakal Terkerek
[ILUSTRASI. Perusahan dengan rating rendah berpotensi kesulitan mencari pendanaan]
Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Tren kenaikan suku bunga ke level tertinggi sejak krisis keuangan membuat dampak buruk bagi perusahaan di kawasan emerging market. Padahal pada tahun depan, ada sekitar US$ 400 miliar utang jatuh tempo.

Manajer keuangan dan perusahaan pemeringkat kredit menyebut, jika suku bunga tinggi  bertahan lama, situasi ini akan semakin rumit bagi perusahaan dengan kualitas rating rendah. Perjuangan makin berat juga ada pada obligasi korporasi yang akan jatuh tempo pada tahun 2025 dengan nilai US$ 300 miliar.

Bagi perusahaan berkualitas tinggi, lonjakan suku bunga bisa ditransmisikan dalam bentuk kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, Sergey Dergachev, Manajer Portofolio dan Kepala Surat Utang Emerging-Market Union Investment Privatfonds GmbH mengatakan, beberapa perusahaan yang lebih kaya bisa menghindari gagal bayar.

Baca Juga: Wall Street Terangkat Saham Megacap Menjelang Keputusan Suku Bunga The Fed

Meski memang ada di sebagian pasar dengan kondisi lebih rentan berpotensi terganggu. "Saya melihat khususnya beberapa perusahaan termasuk di China, Argentina, Brasil, dan Ukraina yang rentan terhadap potensi pembiayaan kembali utang saat kondisi ini," kata Dergachev.

Kupon lebih tinggi

Kondisi ini, menurut Dergachev, sudah nyata terlihat di Kolombia hingga Dubai. Sejumlah perusahaan tidak punya pilihan selain menanggung bunga lebih besar terhadap utang jatuh tempo mereka yang akan datang, meski hingga dua kali lipat lebih tinggi.

Semisal, Ecopetrol SA, perusahaan di Kolombia harus membayar 8,62% dan 9% untuk utang US$ 1,5 miliar pada Juni lalu. Bunga tersebut naik dari 4% dalam dua tahun.

Baca Juga: Pada September, Posisi Utang Pemerintah Naik Jadi Rp 7.891,61 Triliun

Perusahaan yang berbasis di Dubai, Shelf Drilling Holdings Ltd menjual obligasi senilai US$ 1,1 miliar bulan lalu dengan imbal hasil 10,125%. Bunga ini merupakan tawaran tertinggi kupon Shelf Drilling.

Menurut data Bloomberg, perusahaan dari negara berkembang telah gagal bayar sebesar US$ 26 miliar di 2023. Angka ini menambah daftar gagal bayar selama siklus pengetatan moneter The Fed. Pada tahun 2021, gagal bayar obligasi korporasi mencapai US$ 9,3 miliar, dan pada 2020 sebesar US$ 9,5 miliar.

Manajer Keuangan Muzinich & Co, Warren Hyland mengatakan, perusahaan dengan peringkat kredit yang lebih lemah akan kesulitan pendanaan. Sebab menurut dia, investor kini berpikir ulang untuk membeli obligasi dari negara emerging market.

Para trader kini pun sudah mengurangi investasi di aset negara berkembang. Indeks EM USD Aggregate Corporate turun 0,6% di 2023, padahal perusahaan di AS memberi imbal hasil 4,3%.

Baca Juga: Tren Suku Bunga Tinggi Akan Tambah Biaya Usaha Korporasi

Bagikan

Berita Terbaru

Apple Akan Investasi Rp 1,5 Triliun di Indonesia
| Jumat, 22 November 2024 | 04:06 WIB

Apple Akan Investasi Rp 1,5 Triliun di Indonesia

Kemenperin masih tetap menagih janji Apple yang ingin berinvestasi Rp 300 miliar untuk memenuhi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Kemenperin Dorong LCGC Gendong Mesin Hybrid
| Jumat, 22 November 2024 | 04:06 WIB

Kemenperin Dorong LCGC Gendong Mesin Hybrid

Mobil LCGC banyak diincar konsumen, terutama pembeli mobil pertama, lantaran harganya relatif terjangkau dari segmen lainnya.

Pemerintah Targetkan Tidak Lagi Impor Beras di 2025
| Jumat, 22 November 2024 | 04:06 WIB

Pemerintah Targetkan Tidak Lagi Impor Beras di 2025

Target ambisius pemerintah untuk tidak impor beras tahun depan seiring dengan program swasembada pangan.

Persaingan Sengit PDIP-KIM Plus di Jakarta dan Jawa Tengah
| Jumat, 22 November 2024 | 04:06 WIB

Persaingan Sengit PDIP-KIM Plus di Jakarta dan Jawa Tengah

Jajak pendapat untuk calon kepala daerah di Jakarta dan Jawa Tengah antara calon dari PDIP dan KI Plus bersaing ketat.

Jenderal Polisi Memimpin KPK
| Jumat, 22 November 2024 | 04:06 WIB

Jenderal Polisi Memimpin KPK

Setyo Budiyanto, Irjen Kementerian Pertanian berpangkat komisaris jenderal polisi jadi Ketua KPK periode 2024-2029.

Industri Kritik Rencana Pembatasan Impor Garam
| Jumat, 22 November 2024 | 04:06 WIB

Industri Kritik Rencana Pembatasan Impor Garam

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan impor garam industri akan berkurang lebih dari 500.000 ton pada 2025 mendatang.

Dana Pensiun Masih Berharap Berkah SRBI
| Jumat, 22 November 2024 | 04:06 WIB

Dana Pensiun Masih Berharap Berkah SRBI

Rencana Bank Indonesia (BI) mengurangi frekuensi penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI memantik perhatian pengelola dana pensiun

Judi Online Sudah Merangsek Segala Lini
| Jumat, 22 November 2024 | 04:05 WIB

Judi Online Sudah Merangsek Segala Lini

Perputaran uang di transaksi judi online di dalam negeri sudah mencapai Rp 900 triliun dari 8,8 juta penjudi.

Asuransi Perjalanan Bangkit Saat Ekonomi Masih Sulit
| Jumat, 22 November 2024 | 04:05 WIB

Asuransi Perjalanan Bangkit Saat Ekonomi Masih Sulit

Kinerja asuransi perjalanan diyakini akan makin terdongkrak momen libur Natal dan tahun baru (Nataru). 

Pengawasan Industri Fintech Lending Perlu Diperkuat
| Jumat, 22 November 2024 | 04:05 WIB

Pengawasan Industri Fintech Lending Perlu Diperkuat

Bayang-bayang gagal bayar masih mengikuti pemberi pinjaman di industri fintech peer to peer lending. 

INDEKS BERITA

Terpopuler