ILUSTRASI. Perubahan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) menyelaraskan dengan UU Cipta Kerja dan UU Nomor 2 Tahun 2020
Reporter: Abdul Basith Bardan, Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anastasia Lilin Yuliantina
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) tahun 2021. Kebutuhan mendesak untuk mengamankan penerimaan pajak negara menjadi pertimbangan utama.
Tujuan pembahasan RUU KUP untuk menyelaraskan substansi perubahan UU KUP dengan dua beleid lain. Keduanya adalah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
