Ditjen Pajak Akan Mempermudah Pelaporan SPT Masa Bagi WP Badan, Ini Bentuknya

Kamis, 01 Agustus 2019 | 08:12 WIB
Ditjen Pajak Akan Mempermudah Pelaporan SPT Masa Bagi WP Badan, Ini Bentuknya
[]
Reporter: Adi Wikanto | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - DENPASAR. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan mempermudah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak (WP) badan.

Bentuknya berupa unifikasi penyampaian SPT masa bagi badan usaha melalui penggabungan SPT masa badan dari beragam penghasilan dalam satu format.

"Sekarang ini banyak jenis SPT masa seperti terkait Pasal 15, Pasal 22, Pasal 4 ayat (2), Pasal 23, akan kami satukan dalam satu SPT," jelas Direktur Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak, Hantriono Joko Susilo dalam Media Gathering di Bali, Rabu (31/7).

Ditjen Pajak menyebut unifikasi ini akan menguntungkan WP badan maupun Ditjen Pajak. WP badan lebih mudah lapor SPT, karena pelaporan ini berlangsung setiap bulan. Pajak makin gampang dalam pengawasan dan pemeriksaan kepada wajib pajak.

Inisiasi ini akan dimulai melalui proyek percontohan dengan perusahaan pelat merah. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor migas, PT. Pertamina, akan menjadi badan usaha pertama yang menjajal proyek percontohan unifikasi SPT masa badan.

Rencananya, penyederhanaan SPT ini akan dimulai tahun 2020. Tahap awal, Ditjen Pajak akan uji coba kepada sejumlah korporasi besar, khususnya pelat merah seperti Pertamina. "Saat ini kami masih dalam persiapan. Dalam proses ini kami dibantu Pertamina untuk penggabungan sistem, makanya Pertamina akan jadi pilot project," terang Hantriono.

Bagikan

Berita Terbaru

Reformasi Pasar Modal Bisa Menekan Bisnis Sekuritas
| Rabu, 11 Februari 2026 | 06:27 WIB

Reformasi Pasar Modal Bisa Menekan Bisnis Sekuritas

OJK menarik rem pertumbuhan bisnis sekuritas, mendorong pasar integritas. Kebijakan ini berpotensi picu konsolidasi dan kenaikan biaya kepatuhan.

Nasib Emiten Indonesia
| Rabu, 11 Februari 2026 | 06:10 WIB

Nasib Emiten Indonesia

Ketika biaya pendanaan naik dan akses kredit jadi lebih selektif, sektor riil akan menghadapi tekanan dari sisi investasi dan kapasitas produksi.

Rupiah pada Rabu (11/2) Menanti Data Ekonomi
| Rabu, 11 Februari 2026 | 06:05 WIB

Rupiah pada Rabu (11/2) Menanti Data Ekonomi

Di pasar spot rupiah ditutup pada level Rp 16.811 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,04% dari sehari sebelumnya

KAEF Bidik Pertumbuhan High Single Digit
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:40 WIB

KAEF Bidik Pertumbuhan High Single Digit

KAEF akan memperkuat sinergi antar-entitas dalam grup serta mendorong percepatan digitalisasi guna pertumbuhan yang berkelanjutan.​

Proyek Tanggul Laut Mulai di Jakarta dan Semarang
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:35 WIB

Proyek Tanggul Laut Mulai di Jakarta dan Semarang

Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa memastikan proyek tanggul laut segera dibangun mengantisipasi ancaman penurunan muka tanah dan banjir rob.

KIJA Membidik Penjualan Rp 3,75 Triliun
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:25 WIB

KIJA Membidik Penjualan Rp 3,75 Triliun

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) mengandalkan kontribusi marketing sales dari lahan industri di Kendal dan Cikarang.

Industri Bersiap Pelabelan Makanan
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:15 WIB

Industri Bersiap Pelabelan Makanan

Tekanan terbesar penerapan pelabelan makanan akan dirasakan oleh industri yang bergantung pada gula.

Pasang Kuda-Kuda Hadapi Tekanan NPF
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:10 WIB

Pasang Kuda-Kuda Hadapi Tekanan NPF

Pola belanja bergeser, kualitas pembiayaan diuji.                                                       

Pemerintah Buka Opsi Reaktivasi BPJS Kesehatan
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:05 WIB

Pemerintah Buka Opsi Reaktivasi BPJS Kesehatan

Pemerintah sudah mereaktivasi 106.000 PBI BPJS Kesehatan penderita penyakit katastropik untuk memastikan layanannya tidak terganggu.

DSI Terjerat, Dana Lender Makin Terancam
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:00 WIB

DSI Terjerat, Dana Lender Makin Terancam

Dana Rp 2,48 triliun milik 11.151 lender DSI masih terancam. Penahanan Dirut dan Komisaris DSI ungkap modus proyek fiktif yang merugikan.

INDEKS BERITA