Dua Capres Ingin Dorong Bahan Bakar B100, Bagaimana Peluang dan Tantangannya?

Selasa, 19 Februari 2019 | 17:25 WIB
Dua Capres Ingin Dorong Bahan Bakar B100, Bagaimana Peluang dan Tantangannya?
[]
Reporter: Lidya Yuniartha, Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penggunaan bahan bakar alternatif biofuel menjadi pembahasan dalam debat kedua calon presiden yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2). Kedua capres mengamini kalau penggunaan bahan bakar nabati (BBN) bisa menjadi pengganti energi fosil dan mengurangi ketergantungan impor minyak.

Dalam penyampaian visi misinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan melanjutkan program kewajiban mencampur solar dengan bahan bakar nabati sebesar 20% atau biodiesel 20% (B20). Jokowi bilang program ini akan dilanjutkan hingga menggunakan biofuel sebesar 100%. "Pemakaian biodiesel, green fuel akan kita kerjakan. Sudah kita mulai dengan melakukan B20 dan akan kita teruskan di B100," ujar Jokowi. Namun, apakah rencana ini cukup realistis dan bisa segera dilakukan?

Wiko Saputra, Peneliti Kebijakan Ekonomi Auriga Nusantara menilai, perlu roadmap yang jelas untuk melakukan program tersebut. Dari sisi teknologi pengolahan, BPPT, ITB dan Pertamina memang sudah berhasil mengolah minyak sawit menjadi green diesel 100%, tapi belum untuk skala industri. 

Meski secara teknologi tak ada masalah, namun Wiko menilai masih banyak mesin-mesin kendaraan bermotor, pembangkit listrik, alat berat, dan alutista yang belum siap menggunakan bahan bakar ini. "Butuh proses lama untuk menyesuaikan B100 dengan user," ujarnya kepada KONTAN, Selasa (19/2). 

Berkaca dari kebijakan B20 yang sudah berjalan, banyak kendala teknis yang juga masih terjadi. Sehingga, kebijakan ini perlu diintegrasikan dengan kebijakan sektor lainnya. Belum lagi, masih ada masalah dari rantai pasokan minyak sawit. Selain itu, menurut Wiko, akan terjadi ekspansi masif lahan sawit untuk program B100, sehingga bisa mendorong percepatan kerusakan lingkungan. 

Pemerintah sendiri yakin program ini bisa terealisasi lantaran Indonesia memiliki sumber daya yang memadai. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana mengatakan, perluasan B20 mampu menyerap biodiesel sebesar 6 juta kiloliter hingga 6,2 juta kiloliter tahun 2019. Artinya, bila B100 ingin diterapkan harus ada 30 juta kiloliter hingga 31 juta kiloliter minyak sawit yang dibutuhkan.

Kesiapan infrastruktur

Meski demikian, kesiapan infrastruktur oleh pengguna juga harus menjadi perhatian. Wiko menambahkan, pengguna harus menyesuaikan spesifikasi mesinnya dengan B100. Nah, ini butuh investasi besar. Selain itu, infrastruktur kilang Pertamina juga harus siap. Pasalnya, masih banyak kendala teknis di lapangan dalam penyaluran B20, seperti teknis logistik mulai dari kilang, blending, sampai transportasi.

Menurut dia, keberhasilan B20 sebenarnya dipengaruhi oleh subsidi pemerintah lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Rata-rata subsidinya hingga Rp 10 triliun. "Jadi, kalau mau mendorong B100, besaran subsidi bisa lima kali lipat dibandingkan sekarang, siapkah pemerintah?" kata dia. 

Proses transisi oleh pengguna membutuhkan waktu cukup panjang dan biaya yang tak sedikit. Ia mencontohkan, transisi dari B5 ke B20 membutuhkan waktu delapan tahun. "Maka perlu roadmap yang jelas dan terintegrasi dengan kebijakan di sektor lainnya. Roadmap ini harus benar-benar komitmen untuk dijalankan sesuai tahapan-tahapannya," imbuhnya. 

Isu lingkungan

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum III Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bidang Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan Togar Sitanggang optimistis B100 bisa diwujudkan. Hal ini dikarenakan produksi CPO Indonesia masih berpotensi ditingkatkan, mengingat lahan sawit yang masih luas.

Mengacu pada lahan yang tercantum pada laporan Direktorat Jenderal Perkebunan yang sebesar 14 juta hektare, Togar menerangkan Indonesia bisa memproduksi CPO hingga sebesar 56 juta ton.

"B100 hanya membutuhkan CPO sekitar 30 juta ton. Dari dalam negeri untuk pangan sekitar 10 juta ton, jadi masih ada sisa 10 juta ton untuk ekspor," terang Togar. Efeknya adalah ekspor non migas akan tertekan. Pasalnya, selama ini ekspor CPO adalah andalan Indonesia.

Berdasarkan data GAPKI, produksi CPO tahun 2018 sudah mencapai 47,4 juta ton, untuk ekspor sebesar 34,7 juta ton dan konsumsi domestik sebesar 13,49 juta ton.

Tak sepakat dengan Togar, menurut Wiko, dengan kebutuhan biodiesel sekitar 30 juta hingga 32,64 juta ton CPO, 70% produksi CPO akan masuk ke industri biodiesel jika kebijakan B100 ini diterapkan. Dus, mau tak mau perusahaan sawit harus menambah lahan produksi.

Ada dua cara untuk menaikkan produksi, yaitu menambah lahan atau intensifikasi. Hitungan dia, dengan produksi 32,64 juta ton CPO maka dibutuhkan lahan sawit seluas 11,6 juta hektare. "Saya perkirakan untuk memenuhi kebutuhan CPO untuk industri B100, perusahaan akan meminta tambahan sekitar 5 juta hektare. Pertanyaannya: dimana lahan seluas itu tersedia?" ujarnya.

Lahan yang mungkin masih tersedia ada di Papua. Hal ini bisa jadi masalah tambahan karena perluasan lahan sawit berpotensi memangkas kawasan penyangga hutan tropis. Dampaknya, bisa mendorong peningkatan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. 

Jadi, niat untuk mengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan lewat biodiesel justru berpotensi menjadi pemicu emisi. Makanya, sebelum masuk ke B100, pemerintah dinilai harus membenahi dahulu soal tata kelola perkebunan sawit yang amburadul. 

Contohnya adalah dengan memastikan produktivitas lahan sawit cukup bagus untuk intensifikasi, sehingga tidak perlu menambah lahan. Apalagi, berdasarkan data Auriga, dari 16,8 juta hektare lahan sawit yang sudah ditanam, seluas 3,4 juta hektare berada di kawasan hutan.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Mengawali Semester II 2025 di Tengah Tren Net Sell, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Selasa, 01 Juli 2025 | 06:01 WIB

Mengawali Semester II 2025 di Tengah Tren Net Sell, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Meski IHSG menguat, asing tercatat melakukan aksi jual bersih alias net sell sebesar Rp 358,96 miliar. 

Ini Peran Antam di Proyek Baterai EV Terintegrasi
| Selasa, 01 Juli 2025 | 05:52 WIB

Ini Peran Antam di Proyek Baterai EV Terintegrasi

Dari bagian hulu ekosistem baterai, ANTM membentuk perusahaan patungan bersama CBL untuk pengelolaan tambang nikel

Jaecoo Kantongi Pesanan Kendaraan 700 Unit
| Selasa, 01 Juli 2025 | 05:49 WIB

Jaecoo Kantongi Pesanan Kendaraan 700 Unit

Jaecoo juga mulai memperkenalkan model listrik J5 EV di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025.

Perang Menohok Keyakinan Pelaku Industri
| Selasa, 01 Juli 2025 | 05:45 WIB

Perang Menohok Keyakinan Pelaku Industri

Indeks Kepercayaan Industri melambat pada Juni 2025 namun masiih dalam tahap ekspansi yakni di level 51,84.

Japfa Impor 1.100 Ekor Sapi dari Australia
| Selasa, 01 Juli 2025 | 05:44 WIB

Japfa Impor 1.100 Ekor Sapi dari Australia

Sejatinya, impor sapi dilakukan guna mendukung program pemerintah dalam meningkatkan produksi susu segar dalam negeri (SSDN).

 Subsidi Setrum Bisa Bengkak Rp 2,6 Triliun
| Selasa, 01 Juli 2025 | 05:41 WIB

Subsidi Setrum Bisa Bengkak Rp 2,6 Triliun

Kebutuhan subsidi listrik di sepanjang tahun ini diproyeksikan mencapai Rp 90,32 triliun, naik dari alokasi tahun lalu

GPRA Menyiapkan Belanja Modal Rp 400 Miliar
| Selasa, 01 Juli 2025 | 05:36 WIB

GPRA Menyiapkan Belanja Modal Rp 400 Miliar

GPRA berencana mengembangkan beberapa proyek residensial unggulan, di antaranya Puri Semanan Residence di Jakarta Barat.

SMDR Melanjutkan Ekspansi Armada
| Selasa, 01 Juli 2025 | 05:32 WIB

SMDR Melanjutkan Ekspansi Armada

Kebutuhan belanja modal tahun ini menghadapi tantangan tersendiri dibandingkan kondisi tahun sebelumnya.

 ITMG Melirik Komoditas Nikel
| Selasa, 01 Juli 2025 | 05:29 WIB

ITMG Melirik Komoditas Nikel

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) akan menjadikan nikel sebagai bisnis inti perusahaan selain batubara

Impor Lebih Longgar, Industri Lokal Jangan Terluka
| Selasa, 01 Juli 2025 | 05:24 WIB

Impor Lebih Longgar, Industri Lokal Jangan Terluka

Deregulasi ini mencakup 10 kelompok komoditas dengan total 482 pos tarif harmonized system (HS), yang sebelumnya memerlukan perestujuan impor

INDEKS BERITA

Terpopuler