Ekonomi Belum Aman

Jumat, 06 Agustus 2021 | 09:10 WIB
Ekonomi Belum Aman
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah mengalami kontraksi selama empat kuartal berturut-turut, ekonomi Indonesia akhirnya keluar dari jurang resesi.

Data yang dirilis Badan Pusat Statistik  Kamis (5/8/2021) menunjukkan, tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia kuartal II-2021 melesat 7,07% (yoy). Dengan demikian, secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia di  semester I 2021 naik 3,01% dibandingkan dengan periode yang sama 2020.

Sekadar mengingatkan, Indonesia mengalami kontraksi hebat kuartal II-2020 sebesar -5,32% (yoy). Kontraksi ini merupakan yang terbesar sejak 1998. Kemudian, kontraksi berikutnya terjadi selama kuartal III 2020 hingga kuartal I 2021 dengan angka kontraksi secara berturut-turut -3,49%, -2,19%, dan -0,74%.

Sejumlah ekonom memang sebelumnya sudah memprediksi pertumbuhan ekonomi ini. Ada beberapa penyebab yang membuat laju perekonomian kita membaik. Pertama, Indonesia sedang berada dalam tren pemulihan ekonomi.

Kedua, konsumsi rumah tangga pada kuartal I tetap besar karena ada relaksasi melalui PPKM mikro. Ketiga, penggelontoran bansos oleh pemerintah yang mendorong tingkat konsumsi masyarakat.

Namun, prospek ekonomi kita ke depan belum aman. Masih ada bayang-bayang pandemi yang akan berdampak pada kebijakan yang diambil pemerintah.

Di tengah penyebaran varian Delta yang masif, angka kasus Covid-19 di Tanah Air masih sangat tinggi. Data Satgas Covid-19 menunjukkan, hingga Rabu (4/8) ada tambahan 35.867 kasus baru yang terinfeksi korona di Indonesia. Sehingga total menjadi 3.532.567 kasus korona.

Jika angka ini tidak bisa ditekan, bukan tidak mungkin pemerintah akan memperpanjang PPKM Level 4. Seperti kita tahu, kebijakan PPKM Level 4 akan segera berakhir 9 Agustus 2021 mendatang.

Diperpanjang atau tidaknya PPKM Level 4 sangat tergantung pada sejumlah indikator seperti laju penularan hingga kondisi sosio ekonomi masyarakat.

Sejatinya, penerapan PPKM adalah untuk menekan mobilitas masyarakat. Namun, masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap, tentu harus melakukan aktivitas agar bisa mendapatkan uang.

Di sinilah peran bantuan sosial dari pemerintah diperlukan. Masalahnya, penyaluran bansos juga terbatas, dan terkadang tidak tepat sasaran.

Andaikan PPKM Level 4 harus diperpanjang, diharapkan ada kebijakan yang bisa menyentuh langsung masyarakat bawah dan UMKM agar ekonomi bisa terus bergerak.        

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Melemah, Cadev Tak Lagi Gagah
| Kamis, 09 April 2026 | 04:00 WIB

Rupiah Melemah, Cadev Tak Lagi Gagah

Sejak awal Januari hingga Maret 2026, cadev konsisten turun karena tekanan eksternal.                      

Pengadaan Motor Listrik MBG Memantik Polemik
| Kamis, 09 April 2026 | 04:00 WIB

Pengadaan Motor Listrik MBG Memantik Polemik

Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pengadaan 25.000 unit motor listrik untuk mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Perang Berkecamuk, Cadangan Devisa Terendah Dalam 20 Bulan Terakhir
| Rabu, 08 April 2026 | 16:29 WIB

Perang Berkecamuk, Cadangan Devisa Terendah Dalam 20 Bulan Terakhir

Berdasarkan data terbaru BI, cadangan devisa berada di level US$ 148,15 miliar, turun dibandingkan posisi Februari 2026 sebesar US$ 151,90 miliar.

Waspada! Return Obligasi Rawan Terjegal Evaluasi Rating S&P dan Perang
| Rabu, 08 April 2026 | 13:17 WIB

Waspada! Return Obligasi Rawan Terjegal Evaluasi Rating S&P dan Perang

Harga obligasi pemerintah loyo pada kuartal pertama, dengan yield mendekati 7%. Masih ada peluang cuan pada 2026?

Timbang-Timbang Untung Rugi Kendaraan Listrik
| Rabu, 08 April 2026 | 12:51 WIB

Timbang-Timbang Untung Rugi Kendaraan Listrik

Kendaraan listrik sudah jadi pilihan yang serius belakangan ini. Simak, apa saja yang harus dipertimbangkan, sebelum And

Membedah Upaya MKNT Lepas dari Suspensi dan Menghidupkan Usaha Lewat Backdoor Listing
| Rabu, 08 April 2026 | 11:19 WIB

Membedah Upaya MKNT Lepas dari Suspensi dan Menghidupkan Usaha Lewat Backdoor Listing

Untuk memuluskan agenda private placement, PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) akan menggelar RUPSLB pada 16 April 2026.

Stock Split Saham DSSA, Upaya Keluar dari HSC Meski tak Menarik Buat Semua Investor
| Rabu, 08 April 2026 | 09:00 WIB

Stock Split Saham DSSA, Upaya Keluar dari HSC Meski tak Menarik Buat Semua Investor

Secara bisnis, DSSA sedang dalam mode ekspansif demi mempertebal portofolio EBT sekaligus melebarkan sayap di infrastruktur digital. 

Yield Obligasi Korporasi Melonjak: Apa Artinya Bagi Portofolio Anda?
| Rabu, 08 April 2026 | 08:52 WIB

Yield Obligasi Korporasi Melonjak: Apa Artinya Bagi Portofolio Anda?

Penerbitan obligasi korporasi justru naik saat ekonomi melambat. Pefindo ungkap alasan di balik strategi refinancing emiten.

Beleid Pajak UMKM Terbit Semester I-2026
| Rabu, 08 April 2026 | 08:49 WIB

Beleid Pajak UMKM Terbit Semester I-2026

Ia memastikan, aturan revisi pajak penghasilan (PPh) final untuk pelaku UMKM akan segera diterbitkan dalam waktu dekat

BI Setor Surplus Rp 78 Triliun ke Pemerintah
| Rabu, 08 April 2026 | 08:43 WIB

BI Setor Surplus Rp 78 Triliun ke Pemerintah

Surplus tersebut akan disetorkan BI kepada pemerintah setelah proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai

INDEKS BERITA

Terpopuler