Ekonomi Belum Aman

Jumat, 06 Agustus 2021 | 09:10 WIB
Ekonomi Belum Aman
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah mengalami kontraksi selama empat kuartal berturut-turut, ekonomi Indonesia akhirnya keluar dari jurang resesi.

Data yang dirilis Badan Pusat Statistik  Kamis (5/8/2021) menunjukkan, tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia kuartal II-2021 melesat 7,07% (yoy). Dengan demikian, secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia di  semester I 2021 naik 3,01% dibandingkan dengan periode yang sama 2020.

Sekadar mengingatkan, Indonesia mengalami kontraksi hebat kuartal II-2020 sebesar -5,32% (yoy). Kontraksi ini merupakan yang terbesar sejak 1998. Kemudian, kontraksi berikutnya terjadi selama kuartal III 2020 hingga kuartal I 2021 dengan angka kontraksi secara berturut-turut -3,49%, -2,19%, dan -0,74%.

Sejumlah ekonom memang sebelumnya sudah memprediksi pertumbuhan ekonomi ini. Ada beberapa penyebab yang membuat laju perekonomian kita membaik. Pertama, Indonesia sedang berada dalam tren pemulihan ekonomi.

Kedua, konsumsi rumah tangga pada kuartal I tetap besar karena ada relaksasi melalui PPKM mikro. Ketiga, penggelontoran bansos oleh pemerintah yang mendorong tingkat konsumsi masyarakat.

Namun, prospek ekonomi kita ke depan belum aman. Masih ada bayang-bayang pandemi yang akan berdampak pada kebijakan yang diambil pemerintah.

Di tengah penyebaran varian Delta yang masif, angka kasus Covid-19 di Tanah Air masih sangat tinggi. Data Satgas Covid-19 menunjukkan, hingga Rabu (4/8) ada tambahan 35.867 kasus baru yang terinfeksi korona di Indonesia. Sehingga total menjadi 3.532.567 kasus korona.

Jika angka ini tidak bisa ditekan, bukan tidak mungkin pemerintah akan memperpanjang PPKM Level 4. Seperti kita tahu, kebijakan PPKM Level 4 akan segera berakhir 9 Agustus 2021 mendatang.

Diperpanjang atau tidaknya PPKM Level 4 sangat tergantung pada sejumlah indikator seperti laju penularan hingga kondisi sosio ekonomi masyarakat.

Sejatinya, penerapan PPKM adalah untuk menekan mobilitas masyarakat. Namun, masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap, tentu harus melakukan aktivitas agar bisa mendapatkan uang.

Di sinilah peran bantuan sosial dari pemerintah diperlukan. Masalahnya, penyaluran bansos juga terbatas, dan terkadang tidak tepat sasaran.

Andaikan PPKM Level 4 harus diperpanjang, diharapkan ada kebijakan yang bisa menyentuh langsung masyarakat bawah dan UMKM agar ekonomi bisa terus bergerak.        

Bagikan

Berita Terbaru

Waspadai Tren Bearish Lanjutan Saham WIFI, Masih Dominan Tekanan Jual dibanding Beli
| Senin, 26 Januari 2026 | 18:22 WIB

Waspadai Tren Bearish Lanjutan Saham WIFI, Masih Dominan Tekanan Jual dibanding Beli

Fundamental WIFI yang diuntungkan oleh basis biaya yang lebih rendah, capex Rp 750 ribu/koneksi rumah di bawah rata-rata industri Rp 1,5 juta.

Menimbang Saham Tambang Logam yang Harganya Terbang
| Senin, 26 Januari 2026 | 14:45 WIB

Menimbang Saham Tambang Logam yang Harganya Terbang

Saham tambang logam di bursa melanjutkan reli. Kenaikannya masih menarik bagi investor. Saham-sahamnya masih menarik dik

Ekspansi Hulu Gas Indonesia Bisa Lebih Semarak Saat Investasi Global Diramal Landai
| Senin, 26 Januari 2026 | 09:35 WIB

Ekspansi Hulu Gas Indonesia Bisa Lebih Semarak Saat Investasi Global Diramal Landai

Lesunya transaksi merger dan akuisisi global tak lepas dari volatilitas harga minyak yang cenderung bearish sepanjang 2025.

Mari Menghitung Kinerja Saham Grup Konglomerasi
| Senin, 26 Januari 2026 | 09:29 WIB

Mari Menghitung Kinerja Saham Grup Konglomerasi

Konglomerat mempunyai pendanaan yang relatif kuat serta bagi yang sudah mengucurkan penambahan modal kerja atau investasi perlu dicermati

Risiko Setor Surplus BI Sebelum Audit
| Senin, 26 Januari 2026 | 08:38 WIB

Risiko Setor Surplus BI Sebelum Audit

Ekonom memproyeksikan surplus BI akan meningkat pada 2025 sebelum kembali menurun pada 2026         

Tak Berkutik, Pajak Bisa Blokir Layanan Publik
| Senin, 26 Januari 2026 | 08:29 WIB

Tak Berkutik, Pajak Bisa Blokir Layanan Publik

Ditjen Pajak bisa memblokir penunggak pajak dengan utang minimal Rp 100 juta                        

Ada Wacana Penerapan Layer Cukai Baru, Wismilak (WIIM) Disebut Paling Diuntungkan
| Senin, 26 Januari 2026 | 08:26 WIB

Ada Wacana Penerapan Layer Cukai Baru, Wismilak (WIIM) Disebut Paling Diuntungkan

Penambahan layer cukai agar pelaku usaha dapat bertransformasi menjadi legal tanpa tekanan biaya yang terlalu berat.

Lonjakan Harga Emas Meniup Angin Segar ke Arah Emiten, Saham Boy Thohir Paling Cuan
| Senin, 26 Januari 2026 | 08:12 WIB

Lonjakan Harga Emas Meniup Angin Segar ke Arah Emiten, Saham Boy Thohir Paling Cuan

Kombinasi faktor geopolitik dan kebijakan moneter membuat tren harga emas global masih cenderung uptrend.

Menghitung Dampak Rencana Pemangkasan Komisi dan Asuransi Terhadap Kinerja GOTO
| Senin, 26 Januari 2026 | 07:50 WIB

Menghitung Dampak Rencana Pemangkasan Komisi dan Asuransi Terhadap Kinerja GOTO

Teradang rencana aturan baru, harga saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) terjerembap 11,76% dalam sepekan.​

Jadi Price Anchor, Harga Pasar Saham SGRO Berpotensi Mendekati Harga Tender Offer
| Senin, 26 Januari 2026 | 07:10 WIB

Jadi Price Anchor, Harga Pasar Saham SGRO Berpotensi Mendekati Harga Tender Offer

Kehadiran Posco turut berpotensi memberikan akses pendanaan yang lebih kompetitif untuk mendukung ekspansi agresif SGRO ke depan.

INDEKS BERITA

Terpopuler