Ekonomi Diproyeksi Masih Lesu, 30,9% dari Belanja Negara di Tahun Ini Dibiayai Utang

Jumat, 10 Januari 2020 | 09:44 WIB
Ekonomi Diproyeksi Masih Lesu, 30,9% dari Belanja Negara di Tahun Ini Dibiayai Utang
[ILUSTRASI. Menkeu Sri Mulyani (kanan) didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara (kiri) memberikan keterangan pers terkait laporan APBN 2019 di Jakarta, Selasa (7/1/2020). Menkeu menyatakan realisasi APBN 2019 masih terarah dan terkendali meskipun terjadi defisit sebesar R]
Reporter: Bidara Pink, Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA.  Pemerintah berniat menambah utang hingga Rp 786,92 triliun sepanjang tahun ini. Perinciannya, utang berupa surat berharga negara (SBN) bruto sebesar Rp 735,52 triliun. Selain itu, dari pinjaman dalam negeri bruto sebesar Rp 3 triliun dan pinjaman luar negeri bruto Rp 48,4 triliun.

Dana yang diperoleh dari utang di tahun ini akan digunakan untuk menutup defisit anggaran 2020 sebesar Rp 307,2 triliun atau 1,76% dari produk domestik bruto (PDB). Asal tahu, tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp 2.233,2 triliun.

Baca Juga: Punya Setidaknya Tiga Bekal, Cadangan Devisa RI Tahun Ini Bisa Lebih Tebal

Sementara belanja negara sebesar Rp 2.540,4 triliun. Jika dibandingkan dengan rencana utang baru, berarti 30,9% belanja 2020, dibiayai utang.

Apalagi perkiraan penerimaan negara tahun ini masih sulit lantaran perekonomian belum pulih. Padahal belanja negara tak bisa dikurangi. Apalagi, belanja rutin untuk belanja pegawai mencapai Rp 416,2 triliun, atau naik 9% ketimbang 2019 sebesar Rp 381,56 triliun.

Satu lagi belanja pemerintah yang tidak produktif, yakni belanja bunga utang 2020, ditarget sebesar Rp 295,2 triliun, naik 6,99% dari target 2019 Rp 275,89 triliun.

Karena itulah Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan agar pemerintah lebih hati-hati mengelola utang yang makin memberatkan. Ia mencontohkan pembayaran bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat pada 2014 masih 11%.

Namun di 2019, rasionya melonjak menjadi 20%. "Dibandingkan dengan belanja pegawai, pembayaran bunga utang merupakan belanja yang tidak produktif. Makanya pemerintah harus antisipasi," kata Yusuf kepada KONTAN, Kamis (9/1).

Baca Juga: Kementerian ESDM tak khawatir pastikan subsidi tetap walau harga minyak naik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan akan menjaga rasio utang pemerintah agar tetap rendah. "Kami menjaga kehati-hatian ini karena APBN harus dijaga kesehatannya agar tetap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan perekonomian," katanya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara juga mengatakan bahwa beban utang yang besar membuat ruang fiskal sempit. Dengan prospek penerimaan pajak yang sulit, utang akan lebih banyak dipakai untuk belanja konsumtif. "Jika beban terus naik, defisit keseimbangan primer 2020 bisa melebar," katanya.

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Sepekan Terakhir Tertekan Risk Off dan Penguatan USD
| Sabtu, 08 November 2025 | 07:15 WIB

Rupiah Sepekan Terakhir Tertekan Risk Off dan Penguatan USD

Nilai tukar rupiah cenderung tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pekan ini, meski menguat tipis di akhir minggu.

Bidik Popok hingga Tisu Sebagai Barang Kena Cukai
| Sabtu, 08 November 2025 | 07:07 WIB

Bidik Popok hingga Tisu Sebagai Barang Kena Cukai

Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 yang baru diterbitkan Kementerian Keuangan

Mengingat Iklim
| Sabtu, 08 November 2025 | 07:05 WIB

Mengingat Iklim

Pemerintah harusmulai ambil ancang-ancang meneruskan upaya mengejar target emisi nol bersih dan memitigasi perubahan iklim.

Phising, Ancaman Transaksi Digital
| Sabtu, 08 November 2025 | 07:05 WIB

Phising, Ancaman Transaksi Digital

Teknologi yang canggih sekalipun tidak bisa melindungi masyarakat banyak jika kewaspadaan masih lemah.​

BI Rilis Instrumen Pasar Uang Anyar
| Sabtu, 08 November 2025 | 07:01 WIB

BI Rilis Instrumen Pasar Uang Anyar

Jika tak ada aral melintang, instrumen baru BI bernama BI floating rate note (BI-FRN).bakal terbit pada 17 November 2025 mendatang.

Pertamina Geothermal Tbk (PGEO) Gali Potensi Panas Bumi Industri
| Sabtu, 08 November 2025 | 07:00 WIB

Pertamina Geothermal Tbk (PGEO) Gali Potensi Panas Bumi Industri

Kupas strategi dan upaya bisnis PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) menjadi perusahaan energi bersih 

Kelas Menengah Juga Butuh Stimulus
| Sabtu, 08 November 2025 | 06:52 WIB

Kelas Menengah Juga Butuh Stimulus

Stimulus ekonomi yang telah digelontorkan pemerintah, dinilai belum cukup mendongrak perekonomian dalam negeri

Superbank Dikabarkan Bidik Dana IPO Rp 5,3 Triliun
| Sabtu, 08 November 2025 | 06:50 WIB

Superbank Dikabarkan Bidik Dana IPO Rp 5,3 Triliun

Rumor terkait rencana penawaran umum perdana alias initial public offering (IPO) Super Bank Indonesia (Superbank) semakin menguat. ​

Masih Bisa Tekor Setelah Melesat di Oktober
| Sabtu, 08 November 2025 | 06:39 WIB

Masih Bisa Tekor Setelah Melesat di Oktober

Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa akhir Oktober sebesar US$ 149,9 miliar               

Risiko di Balik Naiknya Bunga Deposito Dollar
| Sabtu, 08 November 2025 | 06:30 WIB

Risiko di Balik Naiknya Bunga Deposito Dollar

Beragam kritikan yang muncul tetap tak menghentikan keputusan bank Danantara mengerek bunga deposito  dolar Amerika Serikat (AS) menjadi 4%.​

INDEKS BERITA

Terpopuler