Fintech P2P Lending Wajib Salurkan Kredit Produktif

Senin, 15 Juli 2019 | 07:30 WIB
Fintech P2P Lending Wajib Salurkan Kredit Produktif
[]
Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Minat financial technology (fintech) lending beroperasi di negeri ini terbilang tinggi. Sedikitnya ada 106 fintech yang hingga kini masih mengikuti proses untuk mendapat cap berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Nah, salah satu syarat yang harus dipenuhi fintech untuk mendapatkan lisensi dari OJK adalah menyalurkan pinjaman yang bersifat produktif ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM). Porsi penyaluran jenis itu harus setara 20% dari total pembiayaan.

"Penyelenggara diwajibkan minimal dapat menunjukkan keandalan teknologi algoritma mereka dengan menunjukkan porsi olahan database minimal 20% berasal dari sektor produktif. Dilihat pada sepanjang masa uji coba sampai dengan satu tahun periode usia maksimal pendaftaran," ujar Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi.

Hal ini merupakan salah satu komponen penting dalam penilaian kelayakan teknologi algoritma fintech lending pada saat pengajuan perizinan. Artinya bila pemain P2P lending belum menyalurkan pinjaman 20% ke sektor produktif yang menyasar UMKM maka regulator tidak akan mengeluarkan izin usaha.

OJK ingin mendorong fintech untuk terus aktif dalam menyalurkan kredit produktif demi meningkatkan kualitas distribusi dan keseimbangan kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Saat ini, baru ada beberapa fintech lending yang mendapatkan izin dari OJK. Diantaranya adalah Tokomodal, UangTeman, Danamas, Investree, Amartha, Dompet Kita dan KIMO.

Peluang pasar

Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI Tumbur Pardede menyebut syarat dari OJK ini sebagai sesuatu yang positif bagi industri fintech. Bagi fintech lending, sektor produktif merupakan pasar yang potensial untuk digarap.

AFPI mencatat terdapat kebutuhan pembiayaan produktif bagi UMKM hingga mencapai Rp 1.600 triliun setiap tahun yang bisa dipenuhi lembaga keuangan konvensional cuma Rp 600 triliun tiap tahun. "Jadi bukan cuma karena didorong oleh persyaratan OJK," ujar Tumbur.

Bagikan

Berita Terbaru

INDY dan PTRO Masuk Tambang Emas, Simak Prospeknya
| Kamis, 19 November 2026 | 08:00 WIB

INDY dan PTRO Masuk Tambang Emas, Simak Prospeknya

Investor perlu mencermati sejumlah risiko, mulai dari keterlambatan proyek, hingga ketidakpastian regulasi pertambangan.

Rogoh Kocek Rp 282 Miliar, AKRA Akuisisi Seluruh Kepemilikan SPBU Vivo
| Kamis, 19 November 2026 | 07:54 WIB

Rogoh Kocek Rp 282 Miliar, AKRA Akuisisi Seluruh Kepemilikan SPBU Vivo

PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) akan mengakuisisi seluruh kepemilikan PT Vivo Energy Indonesia (VEI) dan PT Nusantara Karya Oranye (NKO).​

Permintaan Ayam Masih Tinggi, Tapi Pelemahan Rupiah Menghantui Margin CPIN
| Kamis, 19 November 2026 | 07:36 WIB

Permintaan Ayam Masih Tinggi, Tapi Pelemahan Rupiah Menghantui Margin CPIN

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) menikmati momentum pemulihan harga ayam, yang mendorong lonjakan laba sembilan bulan pertama 2026. 

Emiten Telekomunikasi Masih Mengandalkan Bisnis Data
| Kamis, 19 November 2026 | 07:32 WIB

Emiten Telekomunikasi Masih Mengandalkan Bisnis Data

Sejumlah emiten sektor telekomunikasi kompak mencatatkan pertumbuhan pendapatan positif sepanjang sembilan bulan pertama 2026

Saham PTBA Terangkat oleh Fundamental yang Solid
| Kamis, 19 November 2026 | 07:30 WIB

Saham PTBA Terangkat oleh Fundamental yang Solid

Sejauh ini, PTBA menjadi emiten anggota Holding BUMN Pertambangan MIND ID dengan performa saham terbaik

Memetik Cuan dari Pembagian Dividen
| Kamis, 19 November 2026 | 07:28 WIB

Memetik Cuan dari Pembagian Dividen

Menjelang akhir tahun 2026, sejumlah emiten siap membagikan dividen interim kepada para pemegang saham

Asing Melirik Kembali Saham-Saham Perbankan
| Kamis, 19 November 2026 | 07:25 WIB

Asing Melirik Kembali Saham-Saham Perbankan

Dalam sepekan terakhir, asing mencatatkan net buy di saham bank besar, yang turut menyokong Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Masih Kesusahan
| Kamis, 19 November 2026 | 06:10 WIB

Masih Kesusahan

Ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi ditopang aktivitas yang tidak secara langsung mencerminkan kondisi daya beli masyarakat.

Kenaikan Harga Singkong Bisa Jadi Tantangan Bagi Saham BUDI
| Kamis, 19 November 2026 | 05:38 WIB

Kenaikan Harga Singkong Bisa Jadi Tantangan Bagi Saham BUDI

Jika kenaikan bahan baku sekitar 11% gagal diteruskan ke harga jual maka seluruh laba 12 bulan terakhir perusahaan bisa habis.

Ancaman Ekspor RI Sebelum Pemberlakuan IEU-CEPA
| Kamis, 19 November 2026 | 05:37 WIB

Ancaman Ekspor RI Sebelum Pemberlakuan IEU-CEPA

Fasilitas GSP bakal berakhir di awal Januari 2027, sementara perjanjian IEU-CEPA baru akan berlaku efektif pada kuartal I-2027.

INDEKS BERITA

Terpopuler