Georgieva Bantah Menekan Staf Bank Dunia untuk Menguntungkan China

Sabtu, 18 September 2021 | 16:17 WIB
Georgieva Bantah Menekan Staf Bank Dunia untuk Menguntungkan China
[ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva di Bangkok, Thailand, Minggu (3/11/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Kepala Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, pada Jumat (17/9), membantah tuduhan bahwa dia menekan staf Bank Dunia untuk mengubah data agar menguntungkan China selama ia menjabat sebagai CEO Bank Dunia. Bantahan itu muncul di saat dewan eksekutif IMF berniat melakukan peninjauan atas masalah tersebut.

Georgieva menggunakan pertemuan yang telah dijadwalkan sebelumnya dengan 2.700 staf IMF untuk membahas temuan yang terkandung dalam laporan independen yang diterbitkan pada Kamis (16/9). Laporan itu menyinggung penyimpangan data dalam penyusunan peringkat "Doing Business" Bank Dunia yang sekarang sudah dibatalkan.

“Biarkan saya menjelaskannya secara sederhana kepada Anda. Tidak benar. Baik dalam kasus ini, maupun sebelum atau sesudahnya, saya telah menekan staf untuk memanipulasi data,” kata Georgieva kepada staf IMF, menurut transkrip pertemuan yang diberikan kepada Reuters.

Baca Juga: Laporan EODB Dihentikan, Indonesia Siap Buktikan Diri ke Investor

Pernyataan Georgieva, kemarin, lebih panjang daripada pernyataannya yang dipublikasikan di hari Kamis. Dalam pernyataan yang dibuat atas permitaan komite etika Bank Dunia, dan disusun oleh firma hukum WilmerHale , Georgieva mengatakan bahwa dia pada dasarnya tidak setuju dengan temuan laporan tersebut.

Dalam laporan yang disangkal itu, Georgieva dan pejabat senior Bank Dunia lain disebut menerapkan "tekanan yang tidak semestinya" pada staf untuk meningkatkan peringkat China dalam hal iklim bisnis.

Georgieva mengatakan kepada staf IMF bahwa dia sangat menghargai data dan analisis dan tidak menekan staf untuk mengubahnya, menurut transkrip.

WilmerHale mengatakan sedang mengerjakan laporan kedua yang akan membahas "potensi kesalahan anggota staf" sehubungan dengan penyimpangan data.

Baca Juga: Salim Group dikabarkan tengah cari pinjaman Rp 7,12 triliun untuk bangun data center

Komite etika dewan eksekutif IMF sedang meninjau laporan tersebut, kata juru bicara IMF Gerry Rice pada hari Jumat. Georgieva memberi pengarahan kepada dewan tentang tuduhan Bank Dunia pada hari Kamis.

"Sebagai bagian dari prosedur reguler dalam masalah seperti itu, komite etik akan melapor ke dewan," tambah Rice, tetapi tidak memberikan jadwal untuk kesimpulan apa pun.

Bank Dunia, pemberi pinjaman multilateral yang berbasis di Washington, sedang mencari dukungan China untuk upaya peningkatan modalnya pada saat itu. Upaya itu diawasi langsung oleh Georgieva, yang saat itu merupakan CEO, dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim.

Georgieva telah memimpin IMF dan sekitar 2.500 stafnya sejak Oktober 2019, memainkan peran kunci dalam respons global terhadap pandemi COVID-19 sambil mengamankan dukungan untuk distribusi $650 miliar cadangan moneter IMF ke 190 negara anggota IMF.

Beberapa negara anggota IMF, yang mendanai pinjaman darurat dan proyek-proyek lain yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat stabilitas keuangan global, menyuarakan keprihatinan dan mengatakan mereka sedang meninjau laporan etika. Ini termasuk Amerika Serikat, Prancis, Inggris dan Jepang.

Bank Dunia, pada Kamis (16/9), menyatakan akan membatalkan seri laporan "Doing Business", yang telah berjalan sejak 2003. Di satu sisi, kebijakan itu mengecewakan investor yang mengandalkan laporan tersebut untuk membantu menilai risiko negara. Namun di sisi lain, pembatalan itu menyenangkan kelompok masyarakat sipil yang melihat laporan itu sebagai instrumen politis yang memperburuk ketimpangan.

Baca Juga: World Bank akan hentikan sementara EoDB, menteri investasi buka suara

Pembatalan Doing Business dan tuduhan atas Georgieva membawa dampak yang mudah dirasakan di Wall Street dan di Washington.

“Keterlibatan itu harus dimintai pertanggungjawaban, dan negara-negara bebas perlu secara serius mengevaluasi kembali peran yang kami izinkan dimainkan Beijing di lembaga-lembaga global,” kata Senator Marco Rubio dari Florida dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.

Senator Bill Hagerty, Republikan teratas di subkomite perdagangan dan keuangan internasional Komite Perbankan Senat, meminta “pemulihan laporan berharga ini dalam kondisi yang dapat kita percayai daripada pembatalannya.”

Menghentikan laporan tahunan ini dapat mempersulit investor untuk menilai di mana harus meletakkan uang mereka, beberapa investor mengatakan kepada Reuters.

Baca Juga: Ini sejumlah nama bekas pejabat Bank Dunia yang terseret kejanggalan EoDB 2018-2020

Paul Romer, mantan kepala ekonom Bank Dunia, mengatakan Georgieva menghambat ia melakukan tugasnya, yaitu meningkatkan integritas kegiatan penelitian. Romer mengatakan kepada Reuters bahwa Georgieva menghapus kekhawatirannya tentang data laporan “Doing Business” untuk Chili, yang ia nilai telah menunjukkan bias terhadap mantan pemerintah sosialis.

Romer, seorang ekonom pemenang Nobel di Universitas New York, meninggalkan bank karena kontroversi pada 2018. "Ada kemauan untuk melakukan apa pun yang akan berhasil, atau apa pun yang tampaknya layak hingga titik tertentu, tanpa menggunakan panduan prinsip apa pun,” kata Romer tentang Georgieva.

Seorang juru bicara Bank Dunia menolak mengomentari pernyataan Romer.

Berita dan dampak apa pun yang terjadi, kemungkinan akan mendominasi pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia yang diadakan secara bersamaan di Washington pada minggu kedua Oktober.

Selanjutnya: Ini Langkah yang Dipertimbangkan The Fed, Jika AS Berstatus Default

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Antisipasi Lonjakan  Trafik Data
| Rabu, 04 Maret 2026 | 06:16 WIB

Antisipasi Lonjakan Trafik Data

Operator seluler dan provider jaringan internet siap mengantisipasi lonjakan trafik data dengan mengerek kapasitas data dan layanan.

Beban Utang Turun, Kinerja Jasa Marga Terjaga
| Rabu, 04 Maret 2026 | 06:10 WIB

Beban Utang Turun, Kinerja Jasa Marga Terjaga

Jasa Marga juga menjaga stabilitas kinerja dengan realisasi EBITDA margin di level 67,0%, dengan core profits tercatat stabil Rp 3,7 triliun.

Sumber LNG Impor, PLN Kejar Target Proyek PLTN
| Rabu, 04 Maret 2026 | 06:07 WIB

Sumber LNG Impor, PLN Kejar Target Proyek PLTN

Adapun hingga tahun 2040, PLTG yang ditargetkan dapat dibangun adalah pembangkit listrik berkapasitas 20 GW

 Indonesia Alihkan Impor dari Timur Tengah ke AS
| Rabu, 04 Maret 2026 | 06:02 WIB

Indonesia Alihkan Impor dari Timur Tengah ke AS

Kemampuan penyimpanan energi Indonesia baru di kisaran 25-26 hari, masih jauh dari standar internasional yang selama tiga bulan

Terbitkan Obligasi Private Placement Rp 4 Triliun
| Rabu, 04 Maret 2026 | 05:55 WIB

Terbitkan Obligasi Private Placement Rp 4 Triliun

SUN yang diterbitkan merupakan Obligasi Negara dengan tingkat kupon tetap (fixed rate) seri FR0065  

Harga CPO Mendaki, Laba Sinar Mas Agro (SMAR) Melejit Tinggi di 2025
| Rabu, 04 Maret 2026 | 05:42 WIB

Harga CPO Mendaki, Laba Sinar Mas Agro (SMAR) Melejit Tinggi di 2025

Pertumbuhan laba bersih SMAR terdongkrak naiknya penjualan bersih sebesar 10,28% secara tahunan jadi Rp 86,94 triliun pada 2025.

Unilever Indonesia (UNVR) Resmi Melepas Bisnis Teh Sariwangi ke Savoria
| Rabu, 04 Maret 2026 | 05:38 WIB

Unilever Indonesia (UNVR) Resmi Melepas Bisnis Teh Sariwangi ke Savoria

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) telah menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan secara hukum untuk menyelesaikan transaksi tersebut. ​

Beban Pajak Membengkak, Laba Jasa Marga (JSMR) Anjlok 19,26% Pada 2025
| Rabu, 04 Maret 2026 | 05:09 WIB

Beban Pajak Membengkak, Laba Jasa Marga (JSMR) Anjlok 19,26% Pada 2025

Laba bersih PT Jasa Marga Tbk (JSMR) terkontraksi 19,26% (YoY) menjadi Rp 3,65 triliun di 2025, dari Rp 4,53 triliun di 2024. 

Pasar Saham Terus Fluktuasi, Jumlah IPO Masih Sepi
| Rabu, 04 Maret 2026 | 05:03 WIB

Pasar Saham Terus Fluktuasi, Jumlah IPO Masih Sepi

Hingga akhir Februari 2026, hanya ada tujuh calon emiten di pipeline IPO Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

THR Berpotensi Dorong Ekonomi Kuartal I
| Rabu, 04 Maret 2026 | 05:00 WIB

THR Berpotensi Dorong Ekonomi Kuartal I

Namun, efek THR terhadap konsumsi maupun ekonomi bersifat sementara, bahkan ada risiko tergerus inflasi efek konflik Timur Tengah

INDEKS BERITA

Terpopuler