Georgieva Bantah Menekan Staf Bank Dunia untuk Menguntungkan China

Sabtu, 18 September 2021 | 16:17 WIB
Georgieva Bantah Menekan Staf Bank Dunia untuk Menguntungkan China
[ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva di Bangkok, Thailand, Minggu (3/11/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Kepala Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, pada Jumat (17/9), membantah tuduhan bahwa dia menekan staf Bank Dunia untuk mengubah data agar menguntungkan China selama ia menjabat sebagai CEO Bank Dunia. Bantahan itu muncul di saat dewan eksekutif IMF berniat melakukan peninjauan atas masalah tersebut.

Georgieva menggunakan pertemuan yang telah dijadwalkan sebelumnya dengan 2.700 staf IMF untuk membahas temuan yang terkandung dalam laporan independen yang diterbitkan pada Kamis (16/9). Laporan itu menyinggung penyimpangan data dalam penyusunan peringkat "Doing Business" Bank Dunia yang sekarang sudah dibatalkan.

“Biarkan saya menjelaskannya secara sederhana kepada Anda. Tidak benar. Baik dalam kasus ini, maupun sebelum atau sesudahnya, saya telah menekan staf untuk memanipulasi data,” kata Georgieva kepada staf IMF, menurut transkrip pertemuan yang diberikan kepada Reuters.

Baca Juga: Laporan EODB Dihentikan, Indonesia Siap Buktikan Diri ke Investor

Pernyataan Georgieva, kemarin, lebih panjang daripada pernyataannya yang dipublikasikan di hari Kamis. Dalam pernyataan yang dibuat atas permitaan komite etika Bank Dunia, dan disusun oleh firma hukum WilmerHale , Georgieva mengatakan bahwa dia pada dasarnya tidak setuju dengan temuan laporan tersebut.

Dalam laporan yang disangkal itu, Georgieva dan pejabat senior Bank Dunia lain disebut menerapkan "tekanan yang tidak semestinya" pada staf untuk meningkatkan peringkat China dalam hal iklim bisnis.

Georgieva mengatakan kepada staf IMF bahwa dia sangat menghargai data dan analisis dan tidak menekan staf untuk mengubahnya, menurut transkrip.

WilmerHale mengatakan sedang mengerjakan laporan kedua yang akan membahas "potensi kesalahan anggota staf" sehubungan dengan penyimpangan data.

Baca Juga: Salim Group dikabarkan tengah cari pinjaman Rp 7,12 triliun untuk bangun data center

Komite etika dewan eksekutif IMF sedang meninjau laporan tersebut, kata juru bicara IMF Gerry Rice pada hari Jumat. Georgieva memberi pengarahan kepada dewan tentang tuduhan Bank Dunia pada hari Kamis.

"Sebagai bagian dari prosedur reguler dalam masalah seperti itu, komite etik akan melapor ke dewan," tambah Rice, tetapi tidak memberikan jadwal untuk kesimpulan apa pun.

Bank Dunia, pemberi pinjaman multilateral yang berbasis di Washington, sedang mencari dukungan China untuk upaya peningkatan modalnya pada saat itu. Upaya itu diawasi langsung oleh Georgieva, yang saat itu merupakan CEO, dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim.

Georgieva telah memimpin IMF dan sekitar 2.500 stafnya sejak Oktober 2019, memainkan peran kunci dalam respons global terhadap pandemi COVID-19 sambil mengamankan dukungan untuk distribusi $650 miliar cadangan moneter IMF ke 190 negara anggota IMF.

Beberapa negara anggota IMF, yang mendanai pinjaman darurat dan proyek-proyek lain yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat stabilitas keuangan global, menyuarakan keprihatinan dan mengatakan mereka sedang meninjau laporan etika. Ini termasuk Amerika Serikat, Prancis, Inggris dan Jepang.

Bank Dunia, pada Kamis (16/9), menyatakan akan membatalkan seri laporan "Doing Business", yang telah berjalan sejak 2003. Di satu sisi, kebijakan itu mengecewakan investor yang mengandalkan laporan tersebut untuk membantu menilai risiko negara. Namun di sisi lain, pembatalan itu menyenangkan kelompok masyarakat sipil yang melihat laporan itu sebagai instrumen politis yang memperburuk ketimpangan.

Baca Juga: World Bank akan hentikan sementara EoDB, menteri investasi buka suara

Pembatalan Doing Business dan tuduhan atas Georgieva membawa dampak yang mudah dirasakan di Wall Street dan di Washington.

“Keterlibatan itu harus dimintai pertanggungjawaban, dan negara-negara bebas perlu secara serius mengevaluasi kembali peran yang kami izinkan dimainkan Beijing di lembaga-lembaga global,” kata Senator Marco Rubio dari Florida dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.

Senator Bill Hagerty, Republikan teratas di subkomite perdagangan dan keuangan internasional Komite Perbankan Senat, meminta “pemulihan laporan berharga ini dalam kondisi yang dapat kita percayai daripada pembatalannya.”

Menghentikan laporan tahunan ini dapat mempersulit investor untuk menilai di mana harus meletakkan uang mereka, beberapa investor mengatakan kepada Reuters.

Baca Juga: Ini sejumlah nama bekas pejabat Bank Dunia yang terseret kejanggalan EoDB 2018-2020

Paul Romer, mantan kepala ekonom Bank Dunia, mengatakan Georgieva menghambat ia melakukan tugasnya, yaitu meningkatkan integritas kegiatan penelitian. Romer mengatakan kepada Reuters bahwa Georgieva menghapus kekhawatirannya tentang data laporan “Doing Business” untuk Chili, yang ia nilai telah menunjukkan bias terhadap mantan pemerintah sosialis.

Romer, seorang ekonom pemenang Nobel di Universitas New York, meninggalkan bank karena kontroversi pada 2018. "Ada kemauan untuk melakukan apa pun yang akan berhasil, atau apa pun yang tampaknya layak hingga titik tertentu, tanpa menggunakan panduan prinsip apa pun,” kata Romer tentang Georgieva.

Seorang juru bicara Bank Dunia menolak mengomentari pernyataan Romer.

Berita dan dampak apa pun yang terjadi, kemungkinan akan mendominasi pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia yang diadakan secara bersamaan di Washington pada minggu kedua Oktober.

Selanjutnya: Ini Langkah yang Dipertimbangkan The Fed, Jika AS Berstatus Default

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Sentra Food Indonesia (FOOD) Membidik Penjualan Tumbuh 25% Tahun Ini
| Senin, 23 Februari 2026 | 07:13 WIB

Sentra Food Indonesia (FOOD) Membidik Penjualan Tumbuh 25% Tahun Ini

Pada 2025 penjualan FOOD tercatat Rp 95,26 miliar. Memasuki 2026, mereka menargetkan penjualan meningkat menjadi Rp 119 miliar.

Kritik dan Demokrasi
| Senin, 23 Februari 2026 | 07:01 WIB

Kritik dan Demokrasi

Ketika kritik menyentuh isu sensitif atau kebijakan strategis pemerintah, respons yang muncul bukan berupa debat gagasan, melainkan intimidasi.

Geber Proyek Baterai EV US$ 9 Miliar, Cek Rekomendasi dan Target Harga Saham INCO
| Senin, 23 Februari 2026 | 06:55 WIB

Geber Proyek Baterai EV US$ 9 Miliar, Cek Rekomendasi dan Target Harga Saham INCO

Dua megaproyek yang menjadi ujung tombak adalah pembangunan smelter HPAL di Pomalaa, Sulawesi Tenggara, dan Bahodopi, Sulawesi Tengah.​

Lima Saham Ini Paling Banyak Dibeli Asing, Pilih ASII, INCO, MDKA, FAPA atau BRMS?
| Senin, 23 Februari 2026 | 06:30 WIB

Lima Saham Ini Paling Banyak Dibeli Asing, Pilih ASII, INCO, MDKA, FAPA atau BRMS?

Saham bank-bank besar masih menjadi sasaran aksi jual investor asing, begitu pula sebagian saham konglomerasi.

BI Menopang Pembiayaan Pemerintah
| Senin, 23 Februari 2026 | 06:12 WIB

BI Menopang Pembiayaan Pemerintah

Bank Indonesia dan Kemenkeu sepakat tukar SBN Rp 173,4 T, menggeser beban utang.                        

Harga Kerbau dan Sapi Merangkak Naik
| Senin, 23 Februari 2026 | 06:02 WIB

Harga Kerbau dan Sapi Merangkak Naik

Harga daging sapi murni naik 0,56% menjadi Rp 138.832 per kg dan daging kerbau segar lokal naik 0,39% menjadiRp 142.424 per kg.

 Pebisnis Pilih Wait and See
| Senin, 23 Februari 2026 | 06:00 WIB

Pebisnis Pilih Wait and See

Pemberlakuan tarif Trump menjadi tidak pasti setelah vonis Mahkamah Agung AS, sehingga berdampak ke pelaku usaha

Impor Migas dari AS Lewat Lelang Terbuka
| Senin, 23 Februari 2026 | 05:55 WIB

Impor Migas dari AS Lewat Lelang Terbuka

Pertamina menargetkan porsi impor LPG dari Amerika meningkat hingga 70%. Selain LPG, Pertamina juga akan mendorong peningkatan impor minyak mentah

Impor Nikel 15 Juta Ton Tak Mencukupi Smelter
| Senin, 23 Februari 2026 | 05:51 WIB

Impor Nikel 15 Juta Ton Tak Mencukupi Smelter

Kekurangan pasokan bijih nikel akan berdampak pada operasional smelter di dalam negeri, bahkan berpotensi PHK

ExxonMobil Incar Bagi Hasil Lebih Tinggi
| Senin, 23 Februari 2026 | 05:47 WIB

ExxonMobil Incar Bagi Hasil Lebih Tinggi

Atas Imbal balik atas perpanjangan kontrak, ExxonMobil harus menambah investasi senilai US$ 10 miliar

INDEKS BERITA

Terpopuler