Google Menilai Boikot Huawei Justru Berisiko Merugikan Kepentingan Amerika

Sabtu, 08 Juni 2019 | 08:58 WIB
Google Menilai Boikot Huawei Justru Berisiko Merugikan Kepentingan Amerika
[]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Alphabet Inc. menyatakan keamanan Amerika Serikat (AS) justru bisa terganggu jika Washington memaksakan boikot atas produk Huawei. Perusahaan raksasa informasi dan teknologi (IT) itu cemas jika Google, yang merupakan unit usahanya, terlarang oleh hukum AS untuk memperbarui sistim operasi Android yang ada di ponsel buatan Huawei.

Pemerintah AS pada 16 Mei lalu menempatkan Huawei dan 20 unit usahanya ke dalam daftar perusahaan yang dianggap merugikan kepentingan AS. Itu berarti, perusahaan yang berbasis di AS, termasuk raksasa-raksasa pembuat piranti lunak, seperti Google dan Facebook, terlarang untuk melakukan hubungan dagang dengan Grup Huawei, tanpa izin dari Pemerintah AS.

Namun karena larangan itu sulit dilakukan segera, Pemerintah AS merilis izin sementara bagi mitra Huawei asal AS selama 90 hari. Jadi, baru pada Agustus mendatang, vendor asal AS tak lagi bisa memasok Huawei.

Nah, Alpabhet menilai larangan ini justru akan membuka celah bagi aksi peretasan.  Jika Google, yang merupakan anak usahanya tak lagi bisa memperbarui sistim operasi yang terlanjur terpasang di ponsel-ponsel Huawei yang sudah beredar di pasar, maka besar kemungkinan Huawei akan mengotak-atik piranti lunak di produknya.

Dan jika prediksi itu benar terjadi, maka akan ada banyak  ponsel dengan sistim operasi Android yang sudah dimodifikasi Huawei. Seperti yang diberitakan harian FT mengutip sumber anonimnya, situasi ini yang dicemaskan Alphabet bisa mengganggu keamanan nasional Negeri Paman Sam. Alphabet pun berniat melobi Pemerintah AS untuk membatalkan pemaksaan boikot atas Huawei, imbuh sumber yang disebut FT mengetahui tentang rencana induk dari Google it.

Dalam berita FT yang dikutip Reuters, para ahli industri IT juga mencemaskan dampak jangka panjang dari boikot Washington atas produk buatan Huawei. Dalam jangka pendek, penempatan Huawei dalam entity list, alias daftar perusahaan yang terlarang memiliki hubungan bisnis langsung dengan perusahaan AS, memang akan merugikan produsen aneka produk telekomunikasi asal China itu.

Namun boikot itu akan memaksa Huawei berpaling ke para pembuat piranti lunak di luar AS, terutama di dalam negerinya sendiri. Dan jika langkah Huawei itu diikuti oleh produsen gadget Tiongkok lainnya, yang mungkin terjadi adalah dominasi perusahaan AS di industri piranti lunak dunia akan terancam.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Kompak Proyeksi Ekonomi di Kisaran 5%
| Rabu, 15 Juli 2026 | 05:50 WIB

Kompak Proyeksi Ekonomi di Kisaran 5%

Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan rata-rata mencapai 4,9% per tahun selama periode 2027-2029        

Kredit Macet Multifinance Makin Gendut
| Rabu, 15 Juli 2026 | 05:35 WIB

Kredit Macet Multifinance Makin Gendut

NPF multifinance terparkir di angka 3,06% pada Mei 2026, alias menjadi yang tertinggi sejak Februari 2022.

Tax Buoyancy Cetak Rekor Tertinggi Dalam Sejarah
| Rabu, 15 Juli 2026 | 05:30 WIB

Tax Buoyancy Cetak Rekor Tertinggi Dalam Sejarah

Tax buoyancy melonjak, pengusaha ingatkan keseimbangan penerimaan dan investasi​.                      

Parlemen Memastikan RUU Perampasan Aset Dibahas
| Rabu, 15 Juli 2026 | 05:25 WIB

Parlemen Memastikan RUU Perampasan Aset Dibahas

Saat ini RUU Perampasan Aset masih berada pada tahap penyusunan di Komisi III DPR dan masih menerima masukan publik.

Obligasi Jatuh Tempo Membludak, Fiskal Masih Aman
| Rabu, 15 Juli 2026 | 05:15 WIB

Obligasi Jatuh Tempo Membludak, Fiskal Masih Aman

Jatuh tempo obligasi pemerintah mencapai puncak di Juli 2026, sebesar Rp 194,51 triliun, dilanjut pada September sebesar Rp 165,87 triliun

Tim Khusus Kejagung  Kawal Kasus Febrie
| Rabu, 15 Juli 2026 | 05:15 WIB

Tim Khusus Kejagung Kawal Kasus Febrie

Kejaksaan Agung menerima pelimpahan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Utak-atik Skema Biaya Haji 2027 Menuai Polemik
| Rabu, 15 Juli 2026 | 05:00 WIB

Utak-atik Skema Biaya Haji 2027 Menuai Polemik

Usulan subsidi biaya haji hingga mencapai 60% dari total biaya haji dinilai membebani keberlanjutan pengelolaan dana haji.

Skandal KUR Picu Evaluasi BNI
| Rabu, 15 Juli 2026 | 05:00 WIB

Skandal KUR Picu Evaluasi BNI

BNI menegaskan perkara yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan sejak 2024.

Skema Pembayaran Manfaat Lebih Fleksibel, Dapen Siap Akomodasi Aturan
| Rabu, 15 Juli 2026 | 04:35 WIB

Skema Pembayaran Manfaat Lebih Fleksibel, Dapen Siap Akomodasi Aturan

OJK merilis keputusan baru sebagai tindak lanjut putusan MK yang memberi keleluasaan peserta dapen memilih skema pembayaran manfaat.

Kredit Pajak untuk Zakat, Adil bagi Siapa?
| Selasa, 14 Juli 2026 | 10:59 WIB

Kredit Pajak untuk Zakat, Adil bagi Siapa?

Pendekatan yang lebih layak ditempuh adalah kredit pajak berjenjang dengan batas persentase maksimum terhadap pajak terutang.

INDEKS BERITA

Terpopuler