Google Menilai Boikot Huawei Justru Berisiko Merugikan Kepentingan Amerika

Sabtu, 08 Juni 2019 | 08:58 WIB
Google Menilai Boikot Huawei Justru Berisiko Merugikan Kepentingan Amerika
[]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Alphabet Inc. menyatakan keamanan Amerika Serikat (AS) justru bisa terganggu jika Washington memaksakan boikot atas produk Huawei. Perusahaan raksasa informasi dan teknologi (IT) itu cemas jika Google, yang merupakan unit usahanya, terlarang oleh hukum AS untuk memperbarui sistim operasi Android yang ada di ponsel buatan Huawei.

Pemerintah AS pada 16 Mei lalu menempatkan Huawei dan 20 unit usahanya ke dalam daftar perusahaan yang dianggap merugikan kepentingan AS. Itu berarti, perusahaan yang berbasis di AS, termasuk raksasa-raksasa pembuat piranti lunak, seperti Google dan Facebook, terlarang untuk melakukan hubungan dagang dengan Grup Huawei, tanpa izin dari Pemerintah AS.

Namun karena larangan itu sulit dilakukan segera, Pemerintah AS merilis izin sementara bagi mitra Huawei asal AS selama 90 hari. Jadi, baru pada Agustus mendatang, vendor asal AS tak lagi bisa memasok Huawei.

Nah, Alpabhet menilai larangan ini justru akan membuka celah bagi aksi peretasan.  Jika Google, yang merupakan anak usahanya tak lagi bisa memperbarui sistim operasi yang terlanjur terpasang di ponsel-ponsel Huawei yang sudah beredar di pasar, maka besar kemungkinan Huawei akan mengotak-atik piranti lunak di produknya.

Dan jika prediksi itu benar terjadi, maka akan ada banyak  ponsel dengan sistim operasi Android yang sudah dimodifikasi Huawei. Seperti yang diberitakan harian FT mengutip sumber anonimnya, situasi ini yang dicemaskan Alphabet bisa mengganggu keamanan nasional Negeri Paman Sam. Alphabet pun berniat melobi Pemerintah AS untuk membatalkan pemaksaan boikot atas Huawei, imbuh sumber yang disebut FT mengetahui tentang rencana induk dari Google it.

Dalam berita FT yang dikutip Reuters, para ahli industri IT juga mencemaskan dampak jangka panjang dari boikot Washington atas produk buatan Huawei. Dalam jangka pendek, penempatan Huawei dalam entity list, alias daftar perusahaan yang terlarang memiliki hubungan bisnis langsung dengan perusahaan AS, memang akan merugikan produsen aneka produk telekomunikasi asal China itu.

Namun boikot itu akan memaksa Huawei berpaling ke para pembuat piranti lunak di luar AS, terutama di dalam negerinya sendiri. Dan jika langkah Huawei itu diikuti oleh produsen gadget Tiongkok lainnya, yang mungkin terjadi adalah dominasi perusahaan AS di industri piranti lunak dunia akan terancam.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Serapan Belanja Modal Siber Perbankan Capai 50%
| Jumat, 22 November 2024 | 23:44 WIB

Serapan Belanja Modal Siber Perbankan Capai 50%

Bank Tabungan Negara (BTN) misalnya, telah menyerap 60% capex untuk teknologo informasi (TI) yang dianggarkan mencapai Rp 790 miliar di 2024

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku
| Jumat, 22 November 2024 | 15:14 WIB

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku

Kepemilikan Prajogo Pangestu dalam emiten Gozco Group, diakitkan dengan investasi Gozco di PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB),  

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI
| Jumat, 22 November 2024 | 14:33 WIB

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI

Dua nama calon menteri Donald Trump yang pro energi fosil, yakni Doug Burgum calon Menteri Dalam Negeri dan Chris Wright calon Menteri Energi.

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

INDEKS BERITA

Terpopuler