Google Menilai Boikot Huawei Justru Berisiko Merugikan Kepentingan Amerika

Sabtu, 08 Juni 2019 | 08:58 WIB
Google Menilai Boikot Huawei Justru Berisiko Merugikan Kepentingan Amerika
[]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Alphabet Inc. menyatakan keamanan Amerika Serikat (AS) justru bisa terganggu jika Washington memaksakan boikot atas produk Huawei. Perusahaan raksasa informasi dan teknologi (IT) itu cemas jika Google, yang merupakan unit usahanya, terlarang oleh hukum AS untuk memperbarui sistim operasi Android yang ada di ponsel buatan Huawei.

Pemerintah AS pada 16 Mei lalu menempatkan Huawei dan 20 unit usahanya ke dalam daftar perusahaan yang dianggap merugikan kepentingan AS. Itu berarti, perusahaan yang berbasis di AS, termasuk raksasa-raksasa pembuat piranti lunak, seperti Google dan Facebook, terlarang untuk melakukan hubungan dagang dengan Grup Huawei, tanpa izin dari Pemerintah AS.

Namun karena larangan itu sulit dilakukan segera, Pemerintah AS merilis izin sementara bagi mitra Huawei asal AS selama 90 hari. Jadi, baru pada Agustus mendatang, vendor asal AS tak lagi bisa memasok Huawei.

Nah, Alpabhet menilai larangan ini justru akan membuka celah bagi aksi peretasan.  Jika Google, yang merupakan anak usahanya tak lagi bisa memperbarui sistim operasi yang terlanjur terpasang di ponsel-ponsel Huawei yang sudah beredar di pasar, maka besar kemungkinan Huawei akan mengotak-atik piranti lunak di produknya.

Dan jika prediksi itu benar terjadi, maka akan ada banyak  ponsel dengan sistim operasi Android yang sudah dimodifikasi Huawei. Seperti yang diberitakan harian FT mengutip sumber anonimnya, situasi ini yang dicemaskan Alphabet bisa mengganggu keamanan nasional Negeri Paman Sam. Alphabet pun berniat melobi Pemerintah AS untuk membatalkan pemaksaan boikot atas Huawei, imbuh sumber yang disebut FT mengetahui tentang rencana induk dari Google it.

Dalam berita FT yang dikutip Reuters, para ahli industri IT juga mencemaskan dampak jangka panjang dari boikot Washington atas produk buatan Huawei. Dalam jangka pendek, penempatan Huawei dalam entity list, alias daftar perusahaan yang terlarang memiliki hubungan bisnis langsung dengan perusahaan AS, memang akan merugikan produsen aneka produk telekomunikasi asal China itu.

Namun boikot itu akan memaksa Huawei berpaling ke para pembuat piranti lunak di luar AS, terutama di dalam negerinya sendiri. Dan jika langkah Huawei itu diikuti oleh produsen gadget Tiongkok lainnya, yang mungkin terjadi adalah dominasi perusahaan AS di industri piranti lunak dunia akan terancam.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan
| Senin, 20 April 2026 | 05:35 WIB

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan

Kenaikan harga di pasar lebih banyak dipicu oleh biaya kemasan dibandingkan harga komoditas itu sendiri. 

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi
| Senin, 20 April 2026 | 05:32 WIB

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi

Selain itu, ketersediaan pasokan BBM saat ini menjadi jauh lebih krusial dibandingkan sekadar isu harga.

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental
| Senin, 20 April 2026 | 05:30 WIB

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental

Data LPS, simpanan rekening dengan saldo di bawah Rp 100 juta tumbuh dari 3,6% secara tahunan pada Januari 2026 menjadi 4,4% pada Februari 2026.

Politik El Nino Godzilla
| Senin, 20 April 2026 | 05:22 WIB

Politik El Nino Godzilla

Dampak El Nino bersifat lintas sektor, dari energi, pangan, air hingga kehutanan. Oleh karena itu, responsnya tidak bisa parsial.

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah

PRDA mengakui banyak melakukan impor barang dari luar negeri. Namun, upaya impor akan tetap terjaga meskipun nilai tukar rupiah terus melemah.

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat

Kementerian PKP mulai memetakan lokasi pengembangan hunian rakyat di sejumlah kota baru dengan memanfaatkan aset negara.

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun
| Senin, 20 April 2026 | 05:15 WIB

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun

Indef mengusulkan penerapan Progressive Resource Rent Tax, pajak tambahan yang dikenakan atas keuntungan di atas tingkat pengembalian normal. 

KPK Endus Potensi Korupsi MBG
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

KPK Endus Potensi Korupsi MBG

Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK menyodorkan rekomendasi agar program MBG terbebas dari korupsi. 

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat

Pemerintah diminta mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja alias PHK dengan mengucurkan insentif kepada dunia usaha.

Suku Bunga Stabil,Saham Bank Menguat
| Senin, 20 April 2026 | 05:00 WIB

Suku Bunga Stabil,Saham Bank Menguat

​Margin bank berpeluang stabil dalam beberapa kuartal kedepan, menjaga kinerja laba.                     

INDEKS BERITA

Terpopuler