Google Menilai Boikot Huawei Justru Berisiko Merugikan Kepentingan Amerika

Sabtu, 08 Juni 2019 | 08:58 WIB
Google Menilai Boikot Huawei Justru Berisiko Merugikan Kepentingan Amerika
[]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Alphabet Inc. menyatakan keamanan Amerika Serikat (AS) justru bisa terganggu jika Washington memaksakan boikot atas produk Huawei. Perusahaan raksasa informasi dan teknologi (IT) itu cemas jika Google, yang merupakan unit usahanya, terlarang oleh hukum AS untuk memperbarui sistim operasi Android yang ada di ponsel buatan Huawei.

Pemerintah AS pada 16 Mei lalu menempatkan Huawei dan 20 unit usahanya ke dalam daftar perusahaan yang dianggap merugikan kepentingan AS. Itu berarti, perusahaan yang berbasis di AS, termasuk raksasa-raksasa pembuat piranti lunak, seperti Google dan Facebook, terlarang untuk melakukan hubungan dagang dengan Grup Huawei, tanpa izin dari Pemerintah AS.

Namun karena larangan itu sulit dilakukan segera, Pemerintah AS merilis izin sementara bagi mitra Huawei asal AS selama 90 hari. Jadi, baru pada Agustus mendatang, vendor asal AS tak lagi bisa memasok Huawei.

Nah, Alpabhet menilai larangan ini justru akan membuka celah bagi aksi peretasan.  Jika Google, yang merupakan anak usahanya tak lagi bisa memperbarui sistim operasi yang terlanjur terpasang di ponsel-ponsel Huawei yang sudah beredar di pasar, maka besar kemungkinan Huawei akan mengotak-atik piranti lunak di produknya.

Dan jika prediksi itu benar terjadi, maka akan ada banyak  ponsel dengan sistim operasi Android yang sudah dimodifikasi Huawei. Seperti yang diberitakan harian FT mengutip sumber anonimnya, situasi ini yang dicemaskan Alphabet bisa mengganggu keamanan nasional Negeri Paman Sam. Alphabet pun berniat melobi Pemerintah AS untuk membatalkan pemaksaan boikot atas Huawei, imbuh sumber yang disebut FT mengetahui tentang rencana induk dari Google it.

Dalam berita FT yang dikutip Reuters, para ahli industri IT juga mencemaskan dampak jangka panjang dari boikot Washington atas produk buatan Huawei. Dalam jangka pendek, penempatan Huawei dalam entity list, alias daftar perusahaan yang terlarang memiliki hubungan bisnis langsung dengan perusahaan AS, memang akan merugikan produsen aneka produk telekomunikasi asal China itu.

Namun boikot itu akan memaksa Huawei berpaling ke para pembuat piranti lunak di luar AS, terutama di dalam negerinya sendiri. Dan jika langkah Huawei itu diikuti oleh produsen gadget Tiongkok lainnya, yang mungkin terjadi adalah dominasi perusahaan AS di industri piranti lunak dunia akan terancam.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler