KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya pemerintah menggandeng investasi langsung dari pihak swasta terus digeber. Salah satunya melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah alias PINA Center.
Di bawah komando Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, PINA Center terus menawarkan proyek-proyek strategis yang dibangun tanpa biaya anggaran negara.
Tahun ini, ada 72 proyek prioritas yang ditawarkan ke investor senilai Rp 622 triliun. Beberapa proyek besar tengah difasilitasi PINA Center, antara lain proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Kalimantan Selatan oleh Sarawak Energy dengan PT Kayan Hydropower Nusantara. Lalu proyek pembangunan jalan tol Probolinggo-Banyuwangi antara PT Jasa Marga dengan China Construction Communication Company.
"Dengan menggandeng swasta atau investor, kami terus mencari alternatif pembiayaan untuk mendorong proyek infrastruktur," ujar Chief Executive Officer (CEO) PINA Center Ekoputro Adijayanto, saat bertandang ke redaksi Kontan, Senin (15/7).
Lewat PINA, pemerintah menawarkan peluang investasi yang diklaim menggiurkan. Kata Eko, proyek yang ditawarkan kepada investor ini punya rasio pengembalian modal atau internal rate of return (IRR) di atas 13%.
Meski demikian, bukan pekerjaan gampang merayu investor agar mau membenamkan investasinya. Menurut Eko, investor terutama asing banyak melontarkan pertanyaan mulai dari jaminan pemerintah, hingga regulasi sektor yang diinginkan investor tersebut.
Karena butuh waktu untuk meyakinkan investor, hingga semester I-2019, realisasi investasi baru US$ 1 miliar dari target sepanjang tahun ini mencapai US$ 6 miliar. "Biasanya realisasi sesuai target baru kelihatan akhir tahun. Di awal hingga pertengahan tahun untuk pendekatan ke investor," ujar Ekoputro.
Perbaiki regulasi
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai, investasi proyek infrastruktur masih menarik bagi investor. Apalagi, banyak alternatif skema pembiayaan yang bisa dipilih investor.
Agar lebih menarik investor, terutama yang berkantong tebal, pemerintah harus memperbaiki regulasi investasi infrastruktur di tiap sektor. "Tumpang-tindih izin pemerintah pusat dan daerah tak boleh terjadi lagi," kata dia ke KONTAN, Selasa (16/7).
Sementara Ketua Asosiasi Perusahaan Pengembang Listrik Tenaga Air (APPLTA) Riza Husni menilai proyek di sektor energi , terutama kelistrikan tak menarik investor. "Sejumlah aturan harus diubah," katanya.
Dia bilang aturan sektor energi listrik terbarukan kerap berubah di tengah jalan dan bikin investor pusing.
