Ikut Menanggung Biaya Smelter Freeport, Inalum Akan Menyetor US$ 1,53 Miliar

Selasa, 29 Januari 2019 | 06:14 WIB
Ikut Menanggung Biaya Smelter Freeport, Inalum Akan Menyetor US$ 1,53 Miliar
[]
Reporter: Azis Husaini, Pratama Guitarra, Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Dian Pertiwi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah memegang saham mayoritas di tambang Grasberg, Papua, milik PT Freeport Indonesia (PTFI) sebanyak 51%, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) bakal mendapatkan beban baru. Holding BUMN Pertambangan ini akan menanggung separuh dari biaya pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral mentah (smelter).

Laporan keuangan Freeport McMoran Inc (FCX) yang terbit pekan lalu menyebutkan, investasi dalam pembangunan smelter mencapai US$ 3 miliar. Dana investasi tersebut akan ditanggung oleh para pemegang saham. Jika dihitung, Inalum selaku pemegang 51% saham Freeport akan menyetorkan investasi smelter sebanyak US$ 1,53 miliar.

Sebelum saham Freeport dikuasai Inalum, investasi dalam pembangunan smelter yang direncanakan berlokasi di Gresik, Jawa Timur, hanya mencapai US$ 2,3 miliar. Dengan begitu, nilai investasi saat ini membengkak dari posisi sebelumnya.

Namun, belum ada konfirmasi dari pihak Freeport Indonesia perihal tersebut. Dalam laporan keuangan FCX, smelter akan memiliki kapasitas input 2 juta ton konsentrat per tahun dan kapasitas output 460.000 ton katoda tembaga. Proyek smelter ditargetkan rampung dalam lima tahun setelah status Kontrak Karya (KK) Freeport Indonesia berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada Desember 2018.

Saat ini, Freeport Indonesia tengah memprakarsai rekayasa dan desain front-end dan bermaksud mengejar pembiayaan, komersial dan pengaturan mitra potensial untuk proyek ini, yang memiliki perkiraan modal awal di kisaran US$ 3 miliar.

"Saham Freeport Indonesia dari smelter baru akan ditanggung oleh pemegang saham Freeport Indonesia sesuai persentase kepemilikan saham jangka panjang masing-masing," tulis manajemen FCX, dalam laporan keuangannnya.

Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama hanya menyebutkan, pihaknya berkomitmen melanjutkan pembangunan smelter baru. "Sebagaimana rencana yang disampaikan pada Kementerian ESDM," ungkap dia.

 

Klaim Inalum

Head of Corporate Communication and Government Relation PT Inalum, Rendi A Witular mengklaim pendanaan smelter akan diambil dari internal Freeport Indonesia. Ia menyebutkan, Inalum tidak menyetor atau mengeluarkan dana baru untuk pembangunan smelter itu. "Jadi jangan salah mengerti. Tidak ada dana yang keluar dari Inalum untuk membiayai smelter," ucap dia kepada KONTAN.

Pengamat Energi dan Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai, kewajiban pembangunan smeltermerupakan kewajiban Freeport Indonesia sebelum divestasi 51% diperoleh Inalum. "Kalau sekarang baru dibangun dengan membebankan setengah biaya ke Inalum tidak fair," kata dia.

Apalagi, menurut Fahmi, selama tiga tahun ke depan, Inalum tidak mendapatkan setoran dividen lantaran produksi Freeport merosot tajam. "Kalau Inalum harus kembali mengeluarkan global bond, keputusan itu tak layak, bahkan blunder," ujar dia.

Oleh karena itu, Fahmi menyarankan Inalum melobi FCX agar proyek smelter tak dibebankan ke Inalum. "Apa gunanya penguasaan mayoritas 51% saham Freeport?" ungkap dia.

Bagikan

Berita Terbaru

UMP 2026 Naik 5,7%, Dorong Konsumsi & Saham Konsumer
| Senin, 12 Januari 2026 | 09:23 WIB

UMP 2026 Naik 5,7%, Dorong Konsumsi & Saham Konsumer

Kenaikan UMP 2026 rata-rata 5,7% & anggaran perlindungan sosial Rp 508,2 triliun dukung konsumsi. Rekomendasi overweight konsumer: ICBP top pick.

Menilik Target Harga Saham JPFA dan CPIN di Tengah Ekspansi Kuota Protein Nasional
| Senin, 12 Januari 2026 | 08:57 WIB

Menilik Target Harga Saham JPFA dan CPIN di Tengah Ekspansi Kuota Protein Nasional

Akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan momen seasonal jadi amunisi pertumbuhan industri poultry.

Target FLPP Meleset, Ini Kata Pengembang
| Senin, 12 Januari 2026 | 08:30 WIB

Target FLPP Meleset, Ini Kata Pengembang

Kendala pembangunan rumah subsidi saat ini mencakup keterbatasan lahan, lonjakan harga material, hingga margin pengembang yang semakin tertekan.

Menakar Realisasi Akuisisi BULL oleh Grup Sinarmas, Antara Spekulasi & Tekanan Bunga
| Senin, 12 Januari 2026 | 08:29 WIB

Menakar Realisasi Akuisisi BULL oleh Grup Sinarmas, Antara Spekulasi & Tekanan Bunga

Ada risiko koreksi yang cukup dalam apabila proses transaksi akuisisi BULL pada akhirnya hanya sebatas rumor belaka.

Diamond Citra Propertindo (DADA) Menangkap Potensi Bisnis Hunian Tapak
| Senin, 12 Januari 2026 | 08:20 WIB

Diamond Citra Propertindo (DADA) Menangkap Potensi Bisnis Hunian Tapak

Selama ini, perusahaan tersebut dikenal cukup kuat di segmen properti bertingkat atawa high rise dan strata title.

ARA 18 Hari Beruntun Bikin Saham RLCO Melesat 2.286% Sejak IPO, Masih Layak Beli?
| Senin, 12 Januari 2026 | 08:11 WIB

ARA 18 Hari Beruntun Bikin Saham RLCO Melesat 2.286% Sejak IPO, Masih Layak Beli?

RLCO sebelumnya mendapatkan negative covenant dari Bank BRI dan Bank Mandiri karena rasio utang belum memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Industri Kaca Bidik Pertumbuhan Positif di Tahun 2026
| Senin, 12 Januari 2026 | 08:10 WIB

Industri Kaca Bidik Pertumbuhan Positif di Tahun 2026

Pasar dalam negeri masih menjadi tumpuan bagi industri gelas kaca. APGI pun berharap, tingkat konsumsi dan daya beli bisa membaik.

Harga Tembaga Kian Menyala di Tahun Kuda Api
| Senin, 12 Januari 2026 | 08:04 WIB

Harga Tembaga Kian Menyala di Tahun Kuda Api

Harga tembaga seakan tak lelah berlari sejak 2025 lalu. Mungkinkah relinya bisa mereda setelah menyentuh rekor?

ESG ESSA: Efisiensi Sambil Wujudkan Niat Memangkas Emisi dari Energi Baru
| Senin, 12 Januari 2026 | 07:48 WIB

ESG ESSA: Efisiensi Sambil Wujudkan Niat Memangkas Emisi dari Energi Baru

Berikut ekspansi yang dilakukan PT Essa Industries Tbk (ESSA) ke bisnis lebih hijau dan berkelanjutan

Sampah Produsen
| Senin, 12 Januari 2026 | 07:05 WIB

Sampah Produsen

 Beleid tanggung jawab produsen soal pengurangan sampah yang diperluas harus tegas terkait penerapan sanksi. 

INDEKS BERITA

Terpopuler