Ini Alasan WHO Menentang Suntikan Penguat Vaksin Covid-19

Selasa, 13 Juli 2021 | 22:02 WIB
Ini Alasan WHO Menentang Suntikan Penguat Vaksin Covid-19
[ILUSTRASI. World Health Organization (WHO) Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus attends a news conference in Geneva Switzerland July 3, 2020. Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JENEWA. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan negara-negara kaya seharusnya tidak memesan suntikan penguat untuk warganya yang sudah divaksin. Alasan WHO, saat ini masih banyak negara yang belum kabagian pasokan vaksin Covid-19.

Angka kematian akibat Covid-19 di dunia kembali meningkat akibat penyebaran virus corona varian Delta yang semakin meluas. Celakanya, masih banyak negara yang belum kebagian pasokan vaksin, bahkan, untuk tenaga kesehatan.

“Varian Delta menyebar di seluruh dunia dengan kecepatan tinggi, mendorong lonjakan baru dalam kasus dan kematian Covid-19," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Senin (12/7) dalam konferensi virtual. Varian delta yang pertama kali terdeteksi di India, kini telah menyebar ke lebih dari 104 negara.

Baca Juga: Kalbe Farma tingkatkan kapasitas tes PCR Covid-19 menjadi 2.500 - 3.000 per hari

“Ada kesenjangan yang tajam dalam pasokan dan akses ke vaksin Covid-19 di dunia. Beberapa negara dan wilayah telah memesan jutaan dosis vaksin sebagai suntikan penguat (booster), padahal masih ada negara yang belum punya cukup pasokan untuk menyuntik tenaga kesehatan dan orang-orang yang paling rentan,” kata Tedros.

Tedros mengkritik Pfizer dan Moderna yang menawarkan vaksin mereka sebagai suntikan penguat di negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi. Dia menyatakan kedua perusahaan farmasi itu seharusnya mengalokasikan produksi mereka ke Covax, yang menyediakan platform untuk membagikan vaksin secara merata ke negara dengan penghasilan pas-pasan hingga negara miskin.

Ada juga alasan ilmiah mengapa WHO menentang suntikan penguat. Menurut kepala ilmuwan WHO, Soumya Swaminathan, belum ada bukti yang mendukung perlunya booster bagi mereka yang telah menerima vaksin lengkap.

Baca Juga: Risiko infeksi virus corona bisa meningkat gara-gara satu faktor ini

Namun, dia tidak menutup kemungkinan jika di masa mendatang ada hasil penelitian yang menyatakan booster dibutuhkan. “Harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan data, bukan pada masing-masing perusahaan yang menyatakan bahwa vaksin mereka perlu diberikan sebagai dosis booster,” katanya.

Swaminathan juga tidak menyarankan penyuntikkan vaksin dari produsen berbeda ke seseorang. Ia menyebut, upaya mencampurkan berbagai vaksin Covid-19 itu sebagai tren yang berbahaya. “Kita berada di zona tanpa data dan tanpa bukti tentang pencampuran penggunaan vaksin,” ujar dia.

Mike Ryan, kepala program kedaruratan WHO, bersuara lebih keras tentang kecenderungan negara kaya menimbun vaksin untuk booster. “Kita akan melihat ke belakang dengan rasa marah, dengan rasa malu, jika ada negara menggunakan dosis yang berharga sebagai  booster, sementara pada saat yang sama di tempat lain di dunia, masih banyak orang yang rentan, bahkan sekarat tanpa vaksin,” ujar dia.

Selanjutnya: Diusir dari China, Ekosistem Penambang Kripto Kian Meluas

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Sinyal Bunga Tinggi Menekan Harga Logam Mulia
| Senin, 16 November 2026 | 06:30 WIB

Sinyal Bunga Tinggi Menekan Harga Logam Mulia

Pelaku pasar mulai mengantisipasi kemungkinan kebijakan moneter AS yang lebih ketat menyusul perkembangan inflasi terbaru di AS.

Anabatic Technologies (ATIC) Intip Peluang Pasar TI Korporasi
| Senin, 16 November 2026 | 06:20 WIB

Anabatic Technologies (ATIC) Intip Peluang Pasar TI Korporasi

ATIC optimistis dapat menjaga pertumbuhan bisnis di tengah meningkatnya kebutuhan teknologi informasi dari kalangan korporasi.

Emiten Poultry Dibayangi Sentimen Rupiah & MSCI
| Senin, 16 November 2026 | 06:15 WIB

Emiten Poultry Dibayangi Sentimen Rupiah & MSCI

Meski banyak tantangan, kinerja emiten unggas terangkat peningkatan konsumsi di akhir tahun dan program Makan Bergizi Gratis

Dilema Bunga BI
| Senin, 16 November 2026 | 06:10 WIB

Dilema Bunga BI

Dari sisi inflasi, tak ada alasan bagi BI menaikkan suku bunga merujuk angka inflasi yang stabil dan bahkan turun secara tahunan.

Kenaikan Yield AS Bayangi Pasar SBN
| Senin, 16 November 2026 | 06:00 WIB

Kenaikan Yield AS Bayangi Pasar SBN

Prospek pasar obligasi Pemerintah Indonesia masih dibayangi sentimen dari dua arah; tekanan eksternal dan kebutuhan pembiayaan dari dalam negeri.

Beragam Siasat Memangkas Beban dari Bahan Baku Impor
| Senin, 16 November 2026 | 05:35 WIB

Beragam Siasat Memangkas Beban dari Bahan Baku Impor

Para kalangan pengusaha mulai menyiasati penggunaan bahan baku dan komponen impor saat rupiah yang masih loyo.

Bank Besar Masih Punya Amunisi Valuta Asing
| Senin, 16 November 2026 | 05:30 WIB

Bank Besar Masih Punya Amunisi Valuta Asing

Bank menjaga likuiditas valas di tengah pelemahan rupiah dan meningkatnya kebutuhan dolar.                 

Kemenkeu Godok Aturan Teknis PFII
| Senin, 16 November 2026 | 05:25 WIB

Kemenkeu Godok Aturan Teknis PFII

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah menyiapkan empat aturan teknis Pusat Finansial Internasional Indonesia

Risiko Tinggi, Kredit Fintech Melambat
| Senin, 16 November 2026 | 05:10 WIB

Risiko Tinggi, Kredit Fintech Melambat

Outstanding pembiayaan industri pinjaman daring hanya tumbuh 17,02% secara tahunan per September 2026 menjadi Rp 106,48 triliun

Kredit Program Perumahan Seret, Pemerintah Pangkas Anggaran di 2027
| Senin, 16 November 2026 | 05:00 WIB

Kredit Program Perumahan Seret, Pemerintah Pangkas Anggaran di 2027

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat, penyaluran KPP mencapai Rp 29,6 triliun per 10 November 2026. ​

INDEKS BERITA

Terpopuler