Ini Alasan WHO Menentang Suntikan Penguat Vaksin Covid-19

Selasa, 13 Juli 2021 | 22:02 WIB
Ini Alasan WHO Menentang Suntikan Penguat Vaksin Covid-19
[ILUSTRASI. World Health Organization (WHO) Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus attends a news conference in Geneva Switzerland July 3, 2020. Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JENEWA. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan negara-negara kaya seharusnya tidak memesan suntikan penguat untuk warganya yang sudah divaksin. Alasan WHO, saat ini masih banyak negara yang belum kabagian pasokan vaksin Covid-19.

Angka kematian akibat Covid-19 di dunia kembali meningkat akibat penyebaran virus corona varian Delta yang semakin meluas. Celakanya, masih banyak negara yang belum kebagian pasokan vaksin, bahkan, untuk tenaga kesehatan.

“Varian Delta menyebar di seluruh dunia dengan kecepatan tinggi, mendorong lonjakan baru dalam kasus dan kematian Covid-19," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Senin (12/7) dalam konferensi virtual. Varian delta yang pertama kali terdeteksi di India, kini telah menyebar ke lebih dari 104 negara.

Baca Juga: Kalbe Farma tingkatkan kapasitas tes PCR Covid-19 menjadi 2.500 - 3.000 per hari

“Ada kesenjangan yang tajam dalam pasokan dan akses ke vaksin Covid-19 di dunia. Beberapa negara dan wilayah telah memesan jutaan dosis vaksin sebagai suntikan penguat (booster), padahal masih ada negara yang belum punya cukup pasokan untuk menyuntik tenaga kesehatan dan orang-orang yang paling rentan,” kata Tedros.

Tedros mengkritik Pfizer dan Moderna yang menawarkan vaksin mereka sebagai suntikan penguat di negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi. Dia menyatakan kedua perusahaan farmasi itu seharusnya mengalokasikan produksi mereka ke Covax, yang menyediakan platform untuk membagikan vaksin secara merata ke negara dengan penghasilan pas-pasan hingga negara miskin.

Ada juga alasan ilmiah mengapa WHO menentang suntikan penguat. Menurut kepala ilmuwan WHO, Soumya Swaminathan, belum ada bukti yang mendukung perlunya booster bagi mereka yang telah menerima vaksin lengkap.

Baca Juga: Risiko infeksi virus corona bisa meningkat gara-gara satu faktor ini

Namun, dia tidak menutup kemungkinan jika di masa mendatang ada hasil penelitian yang menyatakan booster dibutuhkan. “Harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan data, bukan pada masing-masing perusahaan yang menyatakan bahwa vaksin mereka perlu diberikan sebagai dosis booster,” katanya.

Swaminathan juga tidak menyarankan penyuntikkan vaksin dari produsen berbeda ke seseorang. Ia menyebut, upaya mencampurkan berbagai vaksin Covid-19 itu sebagai tren yang berbahaya. “Kita berada di zona tanpa data dan tanpa bukti tentang pencampuran penggunaan vaksin,” ujar dia.

Mike Ryan, kepala program kedaruratan WHO, bersuara lebih keras tentang kecenderungan negara kaya menimbun vaksin untuk booster. “Kita akan melihat ke belakang dengan rasa marah, dengan rasa malu, jika ada negara menggunakan dosis yang berharga sebagai  booster, sementara pada saat yang sama di tempat lain di dunia, masih banyak orang yang rentan, bahkan sekarat tanpa vaksin,” ujar dia.

Selanjutnya: Diusir dari China, Ekosistem Penambang Kripto Kian Meluas

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Hasil Investasi Asuransi Syariah Berhasil Berbalik Arah
| Jumat, 24 April 2026 | 04:15 WIB

Hasil Investasi Asuransi Syariah Berhasil Berbalik Arah

OJK mencatat, perusahaan asuransi syariah mengantongi hasil investasi Rp 545,24 miliar di dua bulan pertama tahun ini. 

Pebisnis Makanan Ringan Mencari Jurus Atasi Kenaikan Harga Kemasan
| Jumat, 24 April 2026 | 04:10 WIB

Pebisnis Makanan Ringan Mencari Jurus Atasi Kenaikan Harga Kemasan

Hal tersebut mengingat mayoritas kemasan produk makanan ringan menggunakan material plastik sebagai kemasan.

Kapitalisasi Pasar 10 Emiten Terbesar BEI Menyusut, Porsi Saham Menengah Makin Besar?
| Kamis, 23 April 2026 | 22:23 WIB

Kapitalisasi Pasar 10 Emiten Terbesar BEI Menyusut, Porsi Saham Menengah Makin Besar?

Kapitalisasi 10 saham terbesar BEI anjlok Rp 1.644 triliun dalam 4 bulan. Sektor energi dan perbankan terpukul. 

Barito Pacific Lepas 38,4 Juta Saham BREN, Dorong Free Float di Tengah Status HSC
| Kamis, 23 April 2026 | 16:45 WIB

Barito Pacific Lepas 38,4 Juta Saham BREN, Dorong Free Float di Tengah Status HSC

MSCI menyatakan akan menghapus saham-saham dengan status HSC sejalan dengan perlakuan terhadap saham sejenis di pasar lain.

Saham BDMN Melesat Dua Hari Beruntun, Rumor Aksi Korporasi Mencuat
| Kamis, 23 April 2026 | 16:09 WIB

Saham BDMN Melesat Dua Hari Beruntun, Rumor Aksi Korporasi Mencuat

Nilai, volume, dan frekuensi transaksi BDMN ikut meningkat, investor asing mencatatkan net foreign buy Rp 18,71 miliar dalam dua hari perdagangan.

Transformasi LPPF Berpeluang Memoles Kinerja di Tahun 2026
| Kamis, 23 April 2026 | 08:43 WIB

Transformasi LPPF Berpeluang Memoles Kinerja di Tahun 2026

PT Matahari Department Store kini jadi MDS Retailing Tbk. Analis sebut potensi kinerja LPPF membaik bertahap hingga 2026, tapi ada syaratnya.

Catat! BTN Bahas Rencana Akuisisi di RUPST Hari Ini Senilai Rp 15,43 Triliun
| Kamis, 23 April 2026 | 08:12 WIB

Catat! BTN Bahas Rencana Akuisisi di RUPST Hari Ini Senilai Rp 15,43 Triliun

Diperkirakan nilai transaksi tersebut paling banyak senilai Rp15,432 triliun atau sekitar 42,6% dari nilai ekuitas BTN per 31 Desember 2025.

IPCC Membidik Pendapatan Tumbuh 12%, Simak Strateginya
| Kamis, 23 April 2026 | 07:52 WIB

IPCC Membidik Pendapatan Tumbuh 12%, Simak Strateginya

PT Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) menargetkan pendapatan Rp 1,04 triliun pada 2026. Diversifikasi layanan dan tender OEM jadi kunci utama

MINE Menebar Dividen Rp 60,23 Miliar
| Kamis, 23 April 2026 | 07:27 WIB

MINE Menebar Dividen Rp 60,23 Miliar

Sepanjang 2025, MINE mencatatkan pertumbuhan pendapatan 11,8% year-on-year (yoy) menjadi Rp 2,36 triliun.

 Penjualan Tertahan Biaya Produksi
| Kamis, 23 April 2026 | 07:23 WIB

Penjualan Tertahan Biaya Produksi

Target penjualan mobil 850.000 unit pada tahun ini menghadapi tantangan kenaikan harga bahan baku hingga kebijakan fiskal

INDEKS BERITA

Terpopuler