Ini Alasan WHO Menentang Suntikan Penguat Vaksin Covid-19

Selasa, 13 Juli 2021 | 22:02 WIB
Ini Alasan WHO Menentang Suntikan Penguat Vaksin Covid-19
[ILUSTRASI. World Health Organization (WHO) Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus attends a news conference in Geneva Switzerland July 3, 2020. Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JENEWA. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan negara-negara kaya seharusnya tidak memesan suntikan penguat untuk warganya yang sudah divaksin. Alasan WHO, saat ini masih banyak negara yang belum kabagian pasokan vaksin Covid-19.

Angka kematian akibat Covid-19 di dunia kembali meningkat akibat penyebaran virus corona varian Delta yang semakin meluas. Celakanya, masih banyak negara yang belum kebagian pasokan vaksin, bahkan, untuk tenaga kesehatan.

“Varian Delta menyebar di seluruh dunia dengan kecepatan tinggi, mendorong lonjakan baru dalam kasus dan kematian Covid-19," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Senin (12/7) dalam konferensi virtual. Varian delta yang pertama kali terdeteksi di India, kini telah menyebar ke lebih dari 104 negara.

Baca Juga: Kalbe Farma tingkatkan kapasitas tes PCR Covid-19 menjadi 2.500 - 3.000 per hari

“Ada kesenjangan yang tajam dalam pasokan dan akses ke vaksin Covid-19 di dunia. Beberapa negara dan wilayah telah memesan jutaan dosis vaksin sebagai suntikan penguat (booster), padahal masih ada negara yang belum punya cukup pasokan untuk menyuntik tenaga kesehatan dan orang-orang yang paling rentan,” kata Tedros.

Tedros mengkritik Pfizer dan Moderna yang menawarkan vaksin mereka sebagai suntikan penguat di negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi. Dia menyatakan kedua perusahaan farmasi itu seharusnya mengalokasikan produksi mereka ke Covax, yang menyediakan platform untuk membagikan vaksin secara merata ke negara dengan penghasilan pas-pasan hingga negara miskin.

Ada juga alasan ilmiah mengapa WHO menentang suntikan penguat. Menurut kepala ilmuwan WHO, Soumya Swaminathan, belum ada bukti yang mendukung perlunya booster bagi mereka yang telah menerima vaksin lengkap.

Baca Juga: Risiko infeksi virus corona bisa meningkat gara-gara satu faktor ini

Namun, dia tidak menutup kemungkinan jika di masa mendatang ada hasil penelitian yang menyatakan booster dibutuhkan. “Harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan data, bukan pada masing-masing perusahaan yang menyatakan bahwa vaksin mereka perlu diberikan sebagai dosis booster,” katanya.

Swaminathan juga tidak menyarankan penyuntikkan vaksin dari produsen berbeda ke seseorang. Ia menyebut, upaya mencampurkan berbagai vaksin Covid-19 itu sebagai tren yang berbahaya. “Kita berada di zona tanpa data dan tanpa bukti tentang pencampuran penggunaan vaksin,” ujar dia.

Mike Ryan, kepala program kedaruratan WHO, bersuara lebih keras tentang kecenderungan negara kaya menimbun vaksin untuk booster. “Kita akan melihat ke belakang dengan rasa marah, dengan rasa malu, jika ada negara menggunakan dosis yang berharga sebagai  booster, sementara pada saat yang sama di tempat lain di dunia, masih banyak orang yang rentan, bahkan sekarat tanpa vaksin,” ujar dia.

Selanjutnya: Diusir dari China, Ekosistem Penambang Kripto Kian Meluas

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Kenaikan Rupiah diprediksi Berlanjut pada Selasa (10/2), Ini Sentimennya
| Selasa, 10 Februari 2026 | 06:30 WIB

Kenaikan Rupiah diprediksi Berlanjut pada Selasa (10/2), Ini Sentimennya

Rupiah naik 0,42% terhadap dolar AS. Sentimen global dan IKK domestik jadi pemicu utama. Simak proyeksi terbaru untuk Selasa (10/2)

IHSG Berpeluang Menguat Terbatas, Investor Masih Waspada Tekanan Global
| Selasa, 10 Februari 2026 | 06:24 WIB

IHSG Berpeluang Menguat Terbatas, Investor Masih Waspada Tekanan Global

Peluang penguatan IHSG hari ini masih terbuka, namun, investor tetap perlu mengantisipasi volatilitas tinggi 

Regulator Temui MSCI, Pasar Masih Soroti Kebijakan Free Float
| Selasa, 10 Februari 2026 | 06:20 WIB

Regulator Temui MSCI, Pasar Masih Soroti Kebijakan Free Float

Pemenuhan syarat kenaikan batas free float memerlukan masa transisi panjang agar pasar tak bergejolak

Keyakinan Naik, Konsumsi Masih Tertahan
| Selasa, 10 Februari 2026 | 06:20 WIB

Keyakinan Naik, Konsumsi Masih Tertahan

Kendati optimisme konsumen tinggi, belanja belum sepenuhnya pulih.                                              

Prediksi Valas Semester I-2026: Strategi Defensif Diperlukan
| Selasa, 10 Februari 2026 | 06:15 WIB

Prediksi Valas Semester I-2026: Strategi Defensif Diperlukan

Pergerakan EUR/USD diprediksi stabil, AUD/USD berpotensi naik didukung ekonomi China. Cek selengkapnya.

Lagi, Menyoal MBG
| Selasa, 10 Februari 2026 | 06:10 WIB

Lagi, Menyoal MBG

Sejumlah pihak mengkhawatirkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menembus ambang batas 3%.

Proyek Baru Jadi Harapan PT Bukit Asam Tbk (PTBA)
| Selasa, 10 Februari 2026 | 06:00 WIB

Proyek Baru Jadi Harapan PT Bukit Asam Tbk (PTBA)

Kinerja PTBA diproyeksi stabil, namun volatilitas harga batubara global jadi tantangan. Intip strategi emiten ini di tahun ini

Prospek Imbal Unitlink Saham Kembali Buram
| Selasa, 10 Februari 2026 | 05:35 WIB

Prospek Imbal Unitlink Saham Kembali Buram

Infovesta Utama mencatat unitlink saham masih mencetak kinerja lebih baik dengan rata-rata imbal sebesar 0,41%.

Imbas Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan, YLKI Somasi  Menteri Sosial
| Selasa, 10 Februari 2026 | 05:35 WIB

Imbas Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan, YLKI Somasi Menteri Sosial

Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh data dari Kementerian Sosial berpotensi maladministrasi kebijakan.

Intiland Development (DILD) Menyasar Bisnis Data Center
| Selasa, 10 Februari 2026 | 05:25 WIB

Intiland Development (DILD) Menyasar Bisnis Data Center

Peluncuran DC Land menjadi bagian dari strategi DILD untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset properti melalui diversifikasi fungsi.

INDEKS BERITA

Terpopuler