Ini Alasan WHO Menentang Suntikan Penguat Vaksin Covid-19

Selasa, 13 Juli 2021 | 22:02 WIB
Ini Alasan WHO Menentang Suntikan Penguat Vaksin Covid-19
[ILUSTRASI. World Health Organization (WHO) Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus attends a news conference in Geneva Switzerland July 3, 2020. Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JENEWA. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan negara-negara kaya seharusnya tidak memesan suntikan penguat untuk warganya yang sudah divaksin. Alasan WHO, saat ini masih banyak negara yang belum kabagian pasokan vaksin Covid-19.

Angka kematian akibat Covid-19 di dunia kembali meningkat akibat penyebaran virus corona varian Delta yang semakin meluas. Celakanya, masih banyak negara yang belum kebagian pasokan vaksin, bahkan, untuk tenaga kesehatan.

“Varian Delta menyebar di seluruh dunia dengan kecepatan tinggi, mendorong lonjakan baru dalam kasus dan kematian Covid-19," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Senin (12/7) dalam konferensi virtual. Varian delta yang pertama kali terdeteksi di India, kini telah menyebar ke lebih dari 104 negara.

Baca Juga: Kalbe Farma tingkatkan kapasitas tes PCR Covid-19 menjadi 2.500 - 3.000 per hari

“Ada kesenjangan yang tajam dalam pasokan dan akses ke vaksin Covid-19 di dunia. Beberapa negara dan wilayah telah memesan jutaan dosis vaksin sebagai suntikan penguat (booster), padahal masih ada negara yang belum punya cukup pasokan untuk menyuntik tenaga kesehatan dan orang-orang yang paling rentan,” kata Tedros.

Tedros mengkritik Pfizer dan Moderna yang menawarkan vaksin mereka sebagai suntikan penguat di negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi. Dia menyatakan kedua perusahaan farmasi itu seharusnya mengalokasikan produksi mereka ke Covax, yang menyediakan platform untuk membagikan vaksin secara merata ke negara dengan penghasilan pas-pasan hingga negara miskin.

Ada juga alasan ilmiah mengapa WHO menentang suntikan penguat. Menurut kepala ilmuwan WHO, Soumya Swaminathan, belum ada bukti yang mendukung perlunya booster bagi mereka yang telah menerima vaksin lengkap.

Baca Juga: Risiko infeksi virus corona bisa meningkat gara-gara satu faktor ini

Namun, dia tidak menutup kemungkinan jika di masa mendatang ada hasil penelitian yang menyatakan booster dibutuhkan. “Harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan data, bukan pada masing-masing perusahaan yang menyatakan bahwa vaksin mereka perlu diberikan sebagai dosis booster,” katanya.

Swaminathan juga tidak menyarankan penyuntikkan vaksin dari produsen berbeda ke seseorang. Ia menyebut, upaya mencampurkan berbagai vaksin Covid-19 itu sebagai tren yang berbahaya. “Kita berada di zona tanpa data dan tanpa bukti tentang pencampuran penggunaan vaksin,” ujar dia.

Mike Ryan, kepala program kedaruratan WHO, bersuara lebih keras tentang kecenderungan negara kaya menimbun vaksin untuk booster. “Kita akan melihat ke belakang dengan rasa marah, dengan rasa malu, jika ada negara menggunakan dosis yang berharga sebagai  booster, sementara pada saat yang sama di tempat lain di dunia, masih banyak orang yang rentan, bahkan sekarat tanpa vaksin,” ujar dia.

Selanjutnya: Diusir dari China, Ekosistem Penambang Kripto Kian Meluas

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Valuasi Saham 4 Bank Besar Berpotensi Pulih pada 2026, Simak Faktor Pendorongnya
| Kamis, 22 Januari 2026 | 07:46 WIB

Valuasi Saham 4 Bank Besar Berpotensi Pulih pada 2026, Simak Faktor Pendorongnya

Pertumbuhan laba bersih perbankan akan didorong oleh perluasan volume pinjaman, optimalisasi bauran pendanaan, dan pertumbuhan fee income.

Divestasi Saham NRCA, Saratoga Investama (SRTG) Kocok Ulang Portofolio Investasi
| Kamis, 22 Januari 2026 | 07:36 WIB

Divestasi Saham NRCA, Saratoga Investama (SRTG) Kocok Ulang Portofolio Investasi

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) melakukan kocok ulang portofolio investasinya di awal tahun 2026. 

Net Sell Sudah Tiga Hari Beruntun, IHSG Anjlok, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Kamis, 22 Januari 2026 | 07:31 WIB

Net Sell Sudah Tiga Hari Beruntun, IHSG Anjlok, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Net sell sejak awal pekan ini, saat Prabowo mengajukan keponakannya, Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Laju Saham Properti Tertahan Suku Bunga BI
| Kamis, 22 Januari 2026 | 07:29 WIB

Laju Saham Properti Tertahan Suku Bunga BI

Usai Bank Indonesia memutuskan menahan suku bunga acuan 4,75% dalam RDG Rabu (21/1), mayoritas saham emiten properti mengalami penurunan.

Tantangan Ketenagakerjaan dan Logistik Membayangi Industri Alas Kaki
| Kamis, 22 Januari 2026 | 07:24 WIB

Tantangan Ketenagakerjaan dan Logistik Membayangi Industri Alas Kaki

Persoalan tenaga kerja menjadi faktor paling krusial bagi keberlanjutan industri padat karya seperti alas kaki.

Tender Wajib Pengendali Sumber Mas Konstruksi (SMKM) Sepi Peminat
| Kamis, 22 Januari 2026 | 07:20 WIB

Tender Wajib Pengendali Sumber Mas Konstruksi (SMKM) Sepi Peminat

Setelah melaksanakan penawaran tender wajib, kepemilikan Lim Shrimp Org masih sebanyak 313,25 juta saham atau setara 25% dari saham SMKM.

Pemangkasan Produksi Mengerek Impor Nikel
| Kamis, 22 Januari 2026 | 07:17 WIB

Pemangkasan Produksi Mengerek Impor Nikel

Potensi defisit pasokan bagi smelter, karena kebutuhan bijih nikel untuk smelter di dalam negeri mencapai sekitar 300 juta ton per tahun

Patok Harga Penawaran Tender Wajib Rp 7.903, Investor Siap Melepas Saham SGRO?
| Kamis, 22 Januari 2026 | 07:10 WIB

Patok Harga Penawaran Tender Wajib Rp 7.903, Investor Siap Melepas Saham SGRO?

Harga penawaran tender wajib PT Prime Agri Resources Tbk (SGRO) dipatok AGPA  Pte Ltd Rp 7.903 per saham.  

Truk Impor China Usik Pasar Lokal
| Kamis, 22 Januari 2026 | 06:58 WIB

Truk Impor China Usik Pasar Lokal

Truk impor China yang masuk utuh dengan karoserinya kurang lebih 14.000 unit dan kalau dipersentasekan memang belum terlalu besar,

Izin Pemanfaatan Hutan Dicabut, Saham Emiten Ikut Ambruk
| Kamis, 22 Januari 2026 | 06:56 WIB

Izin Pemanfaatan Hutan Dicabut, Saham Emiten Ikut Ambruk

Pencabutan izin pemanfaatan hutan berdampak ke kinerja saham sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI).

INDEKS BERITA

Terpopuler