Ini Alasan WHO Menentang Suntikan Penguat Vaksin Covid-19

Selasa, 13 Juli 2021 | 22:02 WIB
Ini Alasan WHO Menentang Suntikan Penguat Vaksin Covid-19
[ILUSTRASI. World Health Organization (WHO) Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus attends a news conference in Geneva Switzerland July 3, 2020. Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JENEWA. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan negara-negara kaya seharusnya tidak memesan suntikan penguat untuk warganya yang sudah divaksin. Alasan WHO, saat ini masih banyak negara yang belum kabagian pasokan vaksin Covid-19.

Angka kematian akibat Covid-19 di dunia kembali meningkat akibat penyebaran virus corona varian Delta yang semakin meluas. Celakanya, masih banyak negara yang belum kebagian pasokan vaksin, bahkan, untuk tenaga kesehatan.

“Varian Delta menyebar di seluruh dunia dengan kecepatan tinggi, mendorong lonjakan baru dalam kasus dan kematian Covid-19," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Senin (12/7) dalam konferensi virtual. Varian delta yang pertama kali terdeteksi di India, kini telah menyebar ke lebih dari 104 negara.

Baca Juga: Kalbe Farma tingkatkan kapasitas tes PCR Covid-19 menjadi 2.500 - 3.000 per hari

“Ada kesenjangan yang tajam dalam pasokan dan akses ke vaksin Covid-19 di dunia. Beberapa negara dan wilayah telah memesan jutaan dosis vaksin sebagai suntikan penguat (booster), padahal masih ada negara yang belum punya cukup pasokan untuk menyuntik tenaga kesehatan dan orang-orang yang paling rentan,” kata Tedros.

Tedros mengkritik Pfizer dan Moderna yang menawarkan vaksin mereka sebagai suntikan penguat di negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi. Dia menyatakan kedua perusahaan farmasi itu seharusnya mengalokasikan produksi mereka ke Covax, yang menyediakan platform untuk membagikan vaksin secara merata ke negara dengan penghasilan pas-pasan hingga negara miskin.

Ada juga alasan ilmiah mengapa WHO menentang suntikan penguat. Menurut kepala ilmuwan WHO, Soumya Swaminathan, belum ada bukti yang mendukung perlunya booster bagi mereka yang telah menerima vaksin lengkap.

Baca Juga: Risiko infeksi virus corona bisa meningkat gara-gara satu faktor ini

Namun, dia tidak menutup kemungkinan jika di masa mendatang ada hasil penelitian yang menyatakan booster dibutuhkan. “Harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan data, bukan pada masing-masing perusahaan yang menyatakan bahwa vaksin mereka perlu diberikan sebagai dosis booster,” katanya.

Swaminathan juga tidak menyarankan penyuntikkan vaksin dari produsen berbeda ke seseorang. Ia menyebut, upaya mencampurkan berbagai vaksin Covid-19 itu sebagai tren yang berbahaya. “Kita berada di zona tanpa data dan tanpa bukti tentang pencampuran penggunaan vaksin,” ujar dia.

Mike Ryan, kepala program kedaruratan WHO, bersuara lebih keras tentang kecenderungan negara kaya menimbun vaksin untuk booster. “Kita akan melihat ke belakang dengan rasa marah, dengan rasa malu, jika ada negara menggunakan dosis yang berharga sebagai  booster, sementara pada saat yang sama di tempat lain di dunia, masih banyak orang yang rentan, bahkan sekarat tanpa vaksin,” ujar dia.

Selanjutnya: Diusir dari China, Ekosistem Penambang Kripto Kian Meluas

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Kecerdasan Buatan, Andalan Emiten Telekomunikasi Mencapai Efisiensi
| Rabu, 15 Januari 2025 | 11:15 WIB

Kecerdasan Buatan, Andalan Emiten Telekomunikasi Mencapai Efisiensi

Dari sisi jaringan, AI berperan dalam pemerliharaan yang prediktif, manajemen lalu lintas real time dan jaringan otonom. 

Tarif Cukai Minuman Manis Dalam Kemasan Bikin Prospek Emiten Jadi Pahit
| Rabu, 15 Januari 2025 | 11:08 WIB

Tarif Cukai Minuman Manis Dalam Kemasan Bikin Prospek Emiten Jadi Pahit

Efek cukai MBDK bisa diminimalisir. Meluncurkan produk serupa dengan gula lebih rendah dan membebankan ke konsumen. 

Pelemahan Rupiah Berlanjut di 2025, Ini Upaya yang bisa Dilakukan Bank Indonesia
| Rabu, 15 Januari 2025 | 10:00 WIB

Pelemahan Rupiah Berlanjut di 2025, Ini Upaya yang bisa Dilakukan Bank Indonesia

Tekanan capital outflow ditambah besarnya utang luar negeri jatuh tempo memunculkan kekhawatiran yang tak diinginkan; kenaikan suku bunga acuan.

Mendapat Restu Pemegang Saham, Unilever Indonesia (UNVR) Siap Melepas Bisnis Es Krim
| Rabu, 15 Januari 2025 | 09:35 WIB

Mendapat Restu Pemegang Saham, Unilever Indonesia (UNVR) Siap Melepas Bisnis Es Krim

Nilai total rencana penjualan bisnis es krim UNVR tersebut, tidak termasuk PPN mencapai Rp 7 triliun. 

Shikoku Electric (Yonden) Segera Mencaplok 25% Saham HGII
| Rabu, 15 Januari 2025 | 09:24 WIB

Shikoku Electric (Yonden) Segera Mencaplok 25% Saham HGII

Total nilai transaksi inI Rp 325 miliar. Transaksi ini telah disepakati dalam CSPA pada 8 November lalu. 

Dolar AS Menguat, Reksadana Dolar Bisa Jadi Incaran?
| Rabu, 15 Januari 2025 | 09:12 WIB

Dolar AS Menguat, Reksadana Dolar Bisa Jadi Incaran?

Saat ini terdapat 74 reksadana berdenominasi dolar AS. Dana kelolaan per Desember 2024 sebesar US$ 1,55 miliar.

Ancang-Ancang BUMN dan Swasta Berebut Cuan di Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
| Rabu, 15 Januari 2025 | 09:00 WIB

Ancang-Ancang BUMN dan Swasta Berebut Cuan di Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dengan asumsi 220 hari makan gratis per tahun, potensi penciptaan lapangan kerja diperkirakan mencapai 120.000 pekerjaan pada akhir tahun 2025.​

Distribusi yang Kuat Dorong Kinerja Cimory (CMRY), Simak Rekomendasi Sahamnya
| Rabu, 15 Januari 2025 | 07:54 WIB

Distribusi yang Kuat Dorong Kinerja Cimory (CMRY), Simak Rekomendasi Sahamnya

Di tengah sentimen pelemahan daya beli, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (CMRY) masih mempertahankan kinerja positif dan akan berlanjut di tahun ini

Menangkap Peluang dari Kenaikan Harga Si Emas Hitam
| Rabu, 15 Januari 2025 | 07:10 WIB

Menangkap Peluang dari Kenaikan Harga Si Emas Hitam

Ketergantungan Indonesia dari impor minyak menyebabkan rentan terhadap kenaikan harga. Juga meningkatkan biaya bagi perusahaan domestik. 

Duit Asing Kabur, Rupiah Ambruk, Bursa Saham Tersungkur
| Rabu, 15 Januari 2025 | 07:01 WIB

Duit Asing Kabur, Rupiah Ambruk, Bursa Saham Tersungkur

Bom waktu tingginya utang semasa Jokowi berkuasa siap meledak. Utang luar negeri jatuh tempo di Januari 2025 mencapai US$ 6,8 miliar. 

INDEKS BERITA

Terpopuler