Ini Prediksi Para Ekonom tentang Laju Inflasi di Bulan Juli

Kamis, 01 Agustus 2019 | 07:59 WIB
Ini Prediksi Para Ekonom tentang Laju Inflasi di Bulan Juli
[]
Reporter: Bidara Pink, Grace Olivia, Yusuf Imam Santoso | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Laju inflasi selama Juli kemungkinan lebih lambat dibandingkan pergerakan di bulan sebelumnya. Proyeksi itu disampaikan sejumlah ekonom yang diwawancara Kontan.

Kalau tidak ada aral melintang, hari ini Kamis (1/8), Badan Pusat Statistik akan mengumumkan angka inflasi untuk bulan Juli 2019.

Ekonom Samuel Aset Management Lana Soelistianingsih memperkirakan, inflasi Juli 2019 berada di kisaran 0,35%, lebih kecil dibandingkan inflasi Juni 2019 yang tercatat 0,55%. Sedangkan inflasi secara tahunan atau year on year sebesar 3,2%. "Inflasi terkendali karena keseimbangan inflasi dan deflasi," kata Lana, Rabu (31/7).

Penyumbang inflasi masih berasal dari bahan makanan yang diproyeksi punya kontribusi paling tinggi, seperti kenaikan harga cabai. Sedangkan faktor deflasi berasal dari mulai normalnya tarif angkutan paska Lebaran yang sempat melonjak pada periode tersebut. Deflasi juga disumbang efek melemahnya harga beberapa komoditas, seperti kelapa sawit dan batubara.

Ekonom BCA David Sumual menambahkan, profil masyarakat Indonesia yang unik dan doyan pedas membuat harga cabai hingga kini masih terus melonjak. Apalagi pola konsumsi orang Indonesia adalah mengkonsumsi cabai segar, bukan dalam bentuk saus. "Ini uniknya. Kalau negara lain suka processed chilli atau bentuk saus, kita masih tradisional. Apalagi tren makanan pedas masih marak," kata David.

Direktur Riset Core Piter Abdullah menilai, lonjakan harga cabai untungnya bisa diimbangi dengan penurunan beberapa harga pangan lainnya. Seperti daging ayam, telur, bawang putih dan bawang merah.

Dus, untungnya pula, beberapa faktor pendukung lainya masih stabil. Sebut saja kurs rupiah yang menguat, harga beras dan pasokan bahan makanan seperti daging dan makanan olahan yang masih stabil. Karena faktor inilah David memproyeksikan, inflasi bulan Juli masih stabil ketimbang inflasi bulan Juni.

Ekonom Maybank Kim Eng Sekuritas Luthfi Ridho menyoroti faktor kurs rupiah yang selama Juli kemaren menguat, sebagai salah satu faktor yang membuat inflasi terkendali. Pada periode tersebut, rupiah menguat 0,74%. Sedangkan posisi kurs rupiah pada penutupan 31 Juli 2019 tercatat Rp 14.022 per dollar Amerika Serikat.

Ke depan, kurs rupiah masih berpotensi terus menguat. "Kemungkinan rupiah kembali kuat besok karena prediksi The Fed yang dovish, bisa jadi benar mereka memangkas Fed Rate," tutur Lana.

Di luar harga cabai, menurut pengamat ekonomi dari Asian Development Bank Institute Eric Alexander Sugandi, faktor lain pengungkit inflasi Juli 2019 adalah kenaikan harga alat tulis dan buku pelajaran terkait tahun ajaran baru. "Harga peralatan sekolah sifatnya musiman, karena terjadi pada bulan Juli di setiap tahunnya," katanya.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memberi perhatian terhadap biaya pendidikan pada periode tersebut. "Kelompok pendidikan akan menyumbang inflasi inti karena biaya pendidikan dasar dan menengah di tengah tahun ajaran baru. Begitu juga dengan harga emas perhiasan yang masih naik karena demand global masih cukup tinggi," lanjut Josua.

Dengan berbagai faktor tersebut, para ekonom memproyeksi, untuk beberapa bulan ke depan laju inflasi masih terkendali. Tarik menarik inflasi dan deflasi masih terus terjadi. Lonjakan inflasi baru akan terjadi menjelang akhir 2019, karena naiknya kebutuhan untuk akhir tahun.

Bagikan

Berita Terbaru

Trafik Naik, Kinerja Jasa Marga (JSMR) Berpeluang Membaik
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:40 WIB

Trafik Naik, Kinerja Jasa Marga (JSMR) Berpeluang Membaik

Trafik jalan tol PT Jasa Marga Tbk (JSMR) menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) bakal lebih ramai, sehingga bisa memoles kinerja JSMR

Cermat Memilih Saham Selera Pasar
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:37 WIB

Cermat Memilih Saham Selera Pasar

Saham BUMI, DEWA, GOTO, hingga BKSL menjadi saham dengan volume perdagangan saham terbesar tahun ini

Bea Keluar Berlaku, Emiten Emas Masih Bisa Berkilau
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:34 WIB

Bea Keluar Berlaku, Emiten Emas Masih Bisa Berkilau

Pemerintah resmi menetapkan pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor seperti emas, akan menjadi sentimen bagi pergerakan harga emiten emas

Efisiensi agar Kinerja Perusahaan Gas Negara (PGAS) Makin Berisi
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:30 WIB

Efisiensi agar Kinerja Perusahaan Gas Negara (PGAS) Makin Berisi

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) perlu mempercepat proyek strategis agar mengangkat kinerja fundamental ke depan

Pelototi Rasio NPL Tinggi di Bank Daerah
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:30 WIB

Pelototi Rasio NPL Tinggi di Bank Daerah

Kualitas aset BPD perlu terus dicermati, di tengah berbagai kasus hukum yang membelit sejumlah BPD, terutama terkait pemberian kredit fiktif. ​

Waskita Beton Precast (WSBP) Targetkan Kontrak Baru Rp 2,6 Triliun di 2026
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:15 WIB

Waskita Beton Precast (WSBP) Targetkan Kontrak Baru Rp 2,6 Triliun di 2026

Hingga November 2025, segmen precast menjadi kontributor utama kontrak baru dengan total Rp 559 miliar atau sebesar 41,15% dari kontrak baru.

Valuasi Murah Saham Superbank Bisa Menekan Saham Perbankan Digital
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:13 WIB

Valuasi Murah Saham Superbank Bisa Menekan Saham Perbankan Digital

Memasuki masa penawaran umum saham perdana PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA), sentimen terhadap saham bank digital melemah. ​

Window Dressing 12.12
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:10 WIB

Window Dressing 12.12

Masalahnya, saat dompet cekak seperti sekarang, orang cenderung mengejar diskon lewat paylater, beli sekarang, bayar nanti.

Rupiah diproyeksi Masih Tertekan pada Kamis (10/12)
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:00 WIB

Rupiah diproyeksi Masih Tertekan pada Kamis (10/12)

Nilai tukar rupiah di pasar spot melemah 0,07% secara harian ke level Rp 16.688 per dolar AS pada Rabu (10/12/)

Perlu Aturan Upah Yang Berkelanjutan
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:35 WIB

Perlu Aturan Upah Yang Berkelanjutan

Aturan penentuan upah  minimum provinsi (UMP) harus sudah mengikuti keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

INDEKS BERITA

Terpopuler