Jangan Lupa, Tahun 2019 Seleksi CPNS Kembali dibuka

Jumat, 25 Januari 2019 | 08:43 WIB
Jangan Lupa, Tahun 2019 Seleksi CPNS Kembali dibuka
[]
Reporter: Sinar Putri S.Utami, Tane Hadiyantono | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan membuka kembali seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 100.000 formasi tahun ini. Tambahan ini demi memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), yang masuk masa pensiun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin usai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (24/1 menyebut dari jumlah tersebut, pemerintah masih memfokuskan pemenuhan formasi untuk tenaga pendidikan dan kesehatan. "Formasinya tetap 100.000," jelas dia, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (24/1).

Pemerintah sangat membutuhkan kedua formasi ini lantaran tahun ini tercatat ada 52.000 tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun. Sementara tahun lalu jumlah tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun mencapai 50.000 orang.

Untuk menutupi kekurangan tenaga tersebut, pemerintah perlu membuka lowongan CPNS yang baru. "Bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) masih mencatat, saat ini masih ada kekurangan 91.000 guru," jelas Syafruddin.

Pembukaan seleksi CPNS ini akan menyeimbangkan rekrutmen tenaga pendidikan honorer yang terlalu banyak lewat jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk waktu pelaksanaannya, pemerintah siap membuka CPNS pada Juni 2019 mendatang.

Meskipun demikian, hingga saat ini Kementerian PAN RB, belum mengetahui berapa anggaran yang diperlukan untuk rekrutmen CPNS.

Selain melaporkan rencana rekrutmen CPNS 2019, Syafruddin juga menyampaikan evaluasi rekrutmen CPNS di tahun lalu. Syafruddin bilang rekrutmen tahun lalu sudah selesai. "Saat ini tinggal nunggu NIP (nomor induk pegawai) saja," tuturnya.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menambahkan, ada tiga agenda rekrutmen pegawai pemerintah pada tahun ini.

Pertama, penerimaan PPPK untuk tenaga guru, kesehatan dan pertanian yang dilakukan Februari 2019. "Penerimaan PPPK sesuai dengan basis data honorer K2 di BKN," katanya saat dihubungi KONTAN, Kamis (24/1).

Kedua, penerimaan PPPK untuk jalur umum seperti dosen dan dokter spesialis berusia diatas 35 tahun. Ketiga, penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Untuk agenda kedua dan ketiga ini, Ridwan bilang, akan dilakukan usai pemilihan presiden (Pilpres) 2019. "Yang pasti akan dilaksanakan setelah Pilpres," tambah dia.

Selain itu, Ridwan menjelaskan bagi pihak yang bingung karena ada dua pembukaan CPNS di Maret dan Pasca Pilpres, ia menegaskan, pembukaan di Maret nanti merupakan kelanjutan dari 2018 yang tertunda.

Penundaan ini lantaran ada bencana dan lainnya. Total ada 48 pemerintah daerah (Pemda), seperti di Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat. Pasalnya, pada tahun lalu formasi CPNS sebanyak 238.015, tapi yang baru terisi saat ini baru sebesar 178.000 formasi. "Sehingga sisanya, akan dipenuhi di Maret tahun ini," lanjut dia. Mengenai ke mana saja alokasi CPNS tahun ini, BKN akan mulai menyusun kebutuhan untuk tiap institusi.

Bagikan

Berita Terbaru

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi
| Senin, 09 Februari 2026 | 17:33 WIB

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi

Secara jumlah, penduduk miskin Indonesia tercatat 23,36 juta orang, menyusut 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025.

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?
| Senin, 09 Februari 2026 | 13:00 WIB

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?

Upaya Pemerintah menambah anggaran Rp 36,91 triliun guna mempercepat pembangunan infrastruktur, dianggap bisa menjadi suplemen bagi BUMN Karya.

Ramadan Dongkrak Trafik Data, Saham ISAT Masih Layak Dicermati?
| Senin, 09 Februari 2026 | 11:00 WIB

Ramadan Dongkrak Trafik Data, Saham ISAT Masih Layak Dicermati?

Kinerja PT Indosat Tbk (ISAT) ada di jalur pemulihan yang semakin berkelanjutan. Sejak akhir 2025, ISAT mencatat lonjakan signifikan trafik data.

Ditopang Normalisasi AMMN & Tambahan PI Corridor, Kinerja MEDC Diproyeksikan Melesat
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:37 WIB

Ditopang Normalisasi AMMN & Tambahan PI Corridor, Kinerja MEDC Diproyeksikan Melesat

Dalam jangka pendek, saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dipandang masih dalam fase downtrend.

Prospek ERAL Masih Menarik, Meski Tengah Menanti Kepastian Insentif Mobil Listrik
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:25 WIB

Prospek ERAL Masih Menarik, Meski Tengah Menanti Kepastian Insentif Mobil Listrik

PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL) berencana menambah gerai baru sekaligus menghadirkan produk dan merek baru di berbagai segmen usaha.

Free Float Naik ke 15%, Emiten yang Tak Butuh Pendanaan Pasar Modal bisa Go Private?
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:00 WIB

Free Float Naik ke 15%, Emiten yang Tak Butuh Pendanaan Pasar Modal bisa Go Private?

Di rancangan peraturan terbaru, besaran free float dibedakan berdasarkan nilai kapitalisasi saham calon emiten sebelum tanggal pencatatan.

Menakar Daya Tarik Obligasi ESG: Menimbang Return dan Feel Good
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:31 WIB

Menakar Daya Tarik Obligasi ESG: Menimbang Return dan Feel Good

Obligasi bertema ESG dan keberlanjutan akan meramaikan penerbitan surat utang di 2026. Bagaimana menakar daya tariknya?

Dharma Polimetal (DRMA) Produksi Baterai Motor Listrik
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:29 WIB

Dharma Polimetal (DRMA) Produksi Baterai Motor Listrik

Strategi tersebut ditempuh melalui penguatan kapabilitas manufaktur, diversifikasi produk bernilai tambah, serta integrasi ekosistem bisnis.

Pebisnis Minta Kepastian Izin Impor Daging Sapi
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:23 WIB

Pebisnis Minta Kepastian Izin Impor Daging Sapi

Para pelaku usaha tengah menantikan kepastian izin impor yang belum terbit. Padahal, saat ini sudah melewati waktu proses.

Kebijakan Pemerintah Jadi Sorotan, Dampak Buruknya ke Pasar SBN
| Senin, 09 Februari 2026 | 06:50 WIB

Kebijakan Pemerintah Jadi Sorotan, Dampak Buruknya ke Pasar SBN

Investor asing mencatat jual neto Rp 2,77 triliun di SBN. Tekanan jual ini diprediksi berlanjut hingga Kuartal I 2026. Pahami risikonya.

INDEKS BERITA

Terpopuler