Jangan Lupa, Tahun 2019 Seleksi CPNS Kembali dibuka

Jumat, 25 Januari 2019 | 08:43 WIB
Jangan Lupa, Tahun 2019 Seleksi CPNS Kembali dibuka
[]
Reporter: Sinar Putri S.Utami, Tane Hadiyantono | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan membuka kembali seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 100.000 formasi tahun ini. Tambahan ini demi memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), yang masuk masa pensiun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin usai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (24/1 menyebut dari jumlah tersebut, pemerintah masih memfokuskan pemenuhan formasi untuk tenaga pendidikan dan kesehatan. "Formasinya tetap 100.000," jelas dia, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (24/1).

Pemerintah sangat membutuhkan kedua formasi ini lantaran tahun ini tercatat ada 52.000 tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun. Sementara tahun lalu jumlah tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun mencapai 50.000 orang.

Untuk menutupi kekurangan tenaga tersebut, pemerintah perlu membuka lowongan CPNS yang baru. "Bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) masih mencatat, saat ini masih ada kekurangan 91.000 guru," jelas Syafruddin.

Pembukaan seleksi CPNS ini akan menyeimbangkan rekrutmen tenaga pendidikan honorer yang terlalu banyak lewat jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk waktu pelaksanaannya, pemerintah siap membuka CPNS pada Juni 2019 mendatang.

Meskipun demikian, hingga saat ini Kementerian PAN RB, belum mengetahui berapa anggaran yang diperlukan untuk rekrutmen CPNS.

Selain melaporkan rencana rekrutmen CPNS 2019, Syafruddin juga menyampaikan evaluasi rekrutmen CPNS di tahun lalu. Syafruddin bilang rekrutmen tahun lalu sudah selesai. "Saat ini tinggal nunggu NIP (nomor induk pegawai) saja," tuturnya.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menambahkan, ada tiga agenda rekrutmen pegawai pemerintah pada tahun ini.

Pertama, penerimaan PPPK untuk tenaga guru, kesehatan dan pertanian yang dilakukan Februari 2019. "Penerimaan PPPK sesuai dengan basis data honorer K2 di BKN," katanya saat dihubungi KONTAN, Kamis (24/1).

Kedua, penerimaan PPPK untuk jalur umum seperti dosen dan dokter spesialis berusia diatas 35 tahun. Ketiga, penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Untuk agenda kedua dan ketiga ini, Ridwan bilang, akan dilakukan usai pemilihan presiden (Pilpres) 2019. "Yang pasti akan dilaksanakan setelah Pilpres," tambah dia.

Selain itu, Ridwan menjelaskan bagi pihak yang bingung karena ada dua pembukaan CPNS di Maret dan Pasca Pilpres, ia menegaskan, pembukaan di Maret nanti merupakan kelanjutan dari 2018 yang tertunda.

Penundaan ini lantaran ada bencana dan lainnya. Total ada 48 pemerintah daerah (Pemda), seperti di Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat. Pasalnya, pada tahun lalu formasi CPNS sebanyak 238.015, tapi yang baru terisi saat ini baru sebesar 178.000 formasi. "Sehingga sisanya, akan dipenuhi di Maret tahun ini," lanjut dia. Mengenai ke mana saja alokasi CPNS tahun ini, BKN akan mulai menyusun kebutuhan untuk tiap institusi.

Bagikan

Berita Terbaru

Saham BIg Four Perbankan Terus Tertekan, Saatnya Akumulasi?
| Senin, 19 Oktober 2026 | 19:17 WIB

Saham BIg Four Perbankan Terus Tertekan, Saatnya Akumulasi?

Keputusan untuk melakukan akumulasi beli harus mempertimbangkan tiga hal, yakni tujuan investasi, jangka waktu investasi, dan profil risiko.

MSCI dan Perlunya Meninjau Ulang Resep Bursa Saham
| Senin, 19 Oktober 2026 | 10:30 WIB

MSCI dan Perlunya Meninjau Ulang Resep Bursa Saham

Reformasi berhasil bukan karena aturan semakin banyak, tetapi karena pasar Indonesia semakin transparan, likuid, adil, dan dipercaya.       

IHSG Anjlok 40,04% YtD, Terburuk di Dunia, Asing Net Sell Rp 88 Triliun
| Senin, 19 Oktober 2026 | 09:19 WIB

IHSG Anjlok 40,04% YtD, Terburuk di Dunia, Asing Net Sell Rp 88 Triliun

Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi yang terburuk di antara bursa saham global yang diperbandingkan BEI sepanjang 2026.

Tak Lagi Repot-Repot Urus Administrasi di Rumahsakit
| Senin, 19 Oktober 2026 | 09:07 WIB

Tak Lagi Repot-Repot Urus Administrasi di Rumahsakit

Platform kesehatan kini tidak hanya menawarkan layanan janji temu dengan dokter, tapi juga mendampingi pasien di rumahsakit.

Kenaikan Suku Bunga Acuan Semakin Dekat
| Senin, 19 Oktober 2026 | 08:41 WIB

Kenaikan Suku Bunga Acuan Semakin Dekat

Gejolak pasar keuangan meningkatkan risiko perubahan arah kebijakan suku bunga acuan                

Mengawali Pekan, MSCI Masih Menghantui Pasar, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Senin, 19 Oktober 2026 | 08:34 WIB

Mengawali Pekan, MSCI Masih Menghantui Pasar, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Pada Senin (19/10), volatilitas IHSG diprediksi masih cukup tinggi, meskipun peluang technical rebound tetap terbuka.

CNGR Incar 80% Saham GNI, PACK Berpotensi Kecipratan Sentimen Positif
| Senin, 19 Oktober 2026 | 08:29 WIB

CNGR Incar 80% Saham GNI, PACK Berpotensi Kecipratan Sentimen Positif

CNGR Advanced Material adalah pemilik PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (PACK) via PT Eco Energi Perkasa.

Dua Tahun Prabowo: Janji Ekonomi Tak Mampu Selamatkan IHSG dari Krisis Kepercayaan
| Senin, 19 Oktober 2026 | 08:05 WIB

Dua Tahun Prabowo: Janji Ekonomi Tak Mampu Selamatkan IHSG dari Krisis Kepercayaan

Koreksi IHSG yang lebih dalam dibandingkan sejumlah pasar lain menunjukkan adanya persoalan domestik yang turut membebani pasar.

Kelangkaan BBM dan Pemadaman Listrik Jadi Alarm Bagi Tata Kelola Energi Nasional
| Senin, 19 Oktober 2026 | 07:44 WIB

Kelangkaan BBM dan Pemadaman Listrik Jadi Alarm Bagi Tata Kelola Energi Nasional

Sejumlah pihak mendesak Presiden untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh agar blackout listrik dan kelangkaan BBM tidak terus berulang​

Menagih Janji Penegakan Hukum Pasar Modal di Tengah Ancaman Turun Kelas MSCI
| Senin, 19 Oktober 2026 | 07:39 WIB

Menagih Janji Penegakan Hukum Pasar Modal di Tengah Ancaman Turun Kelas MSCI

Dukungan terhadap pasar modal tidak cukup melalui pernyataan, tetapi harus terlihat dalam pelaksanaan reformasi dan kepastian regulasi.

INDEKS BERITA

Terpopuler