Jasa Marga Terbitkan KIK-Dinfra, Simak Prospeknya

Selasa, 16 April 2019 | 07:44 WIB
Jasa Marga Terbitkan KIK-Dinfra, Simak Prospeknya
[]
Reporter: Arfyana Citra Rahayu, Danielisa Putriadita | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Jasa Marga Tbk (JSMR) resmi mencatatkan instrumen investasi anyar bertajuk dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak kolektif atau istilah kerennya KIK-Dinfra, Senin (15/4). Perusahaan milik negara ini menggandeng PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI) untuk menerbitkan produk bertajuk KIK Dinfra MJPT-001.

Ini menjadi pencatatan perdana instrumen Kik-Dinfra di Bursa Efek Indonesia (BEI). Target dana yang ditetapkan MJPT-001 sebanyak Rp 1 triliun. Hingga kini, dana yang sudah terhimpun Rp 423 miliar. Dari total dana tersebut, mayoritas atau sekitar 60% merupakan investor ritel.

Direktur Utama PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI) Alvin Pattisahusiwa mengatakan, dana yang terkumpul akan gunakan untuk berinvestasi pada aset infrastuktur, yaitu membeli saham PT Jasamarga Pandaan Tol yang memiliki ruas jalan tol Gempol-Pandaan. Ini merupakan salah satu anak perusahaan JSMR.

Karena itu, underlying asset dari MJPT-001 ini akan terbagi dua. Yakni sekitar 51% berupa infrastruktur PT Jasamarga Pandaan Tol sedangkan sisanya di pasar uang.

Untuk perkiraan imbal hasil akan bergantung pada kinerja ruas tol tersebut. Hanya Alvi menjelaskan, internal rate of return (IRR) atas jalan tol Gempol-Pandaan mencapai 13% per tahun. "Karena ini juga diperdagangkan di bursa maka investor berpotensi mendapat keuntungan dari capital gain dari transaksi penjualan di bursa," jelas dia, kemarin.

Head of Investment Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana menambahkan, IRR sebesar 13% termasuk tinggi. Meski nantinya investor tidak mendapatkan IRR bersih 13% karena ada potongan, namun imbal hasil bersih yang didapat bisa 10%.

Masih minim likuiditas

Pelaku pasar juga perlu menyadari risiko KIK-Difra yakni likuiditas yang minim. "Setipe dengan DIRE yang juga kurang likuid, investor harus siap pegang lama dan agak susah mengharapkan capital gain," ungkap dia.

Sejak keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 52 tahun 2017 yang mengatur Dinfra terbit di Juli 2017, belum ada manajer investasi lain yang memasarkannya. Baru MMI yang berani menawarkan produk anyar tersebut.

Wawan bilang, MI cenderung melihat bahwa pembuatan produk ini cukup kompleks, seperti mencari proyek yang berkualitas dan mencari tender buyer. Selain itu, untuk mencari investor yang tertarik juga masih sulit. "Mencari proyek infrastruktur dengan IRR tinggi dan aman itu sulit juga," tambahnya.

Di sisi lain, produk ini juga belum populer di kalangan perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Mereka masih memilih untuk mengeluarkan obligasi atau meminjam perbankan.

Walaupun begitu, ke depannya, perkembangan pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia masih terbuka lebar dan berpotensi membawa prospek cerah.

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA