Jinping Menagih Kemajuan, China Disebut Memperluas Ujicoba Pengenaan Pajak Properti

Minggu, 17 Oktober 2021 | 21:37 WIB
Jinping Menagih Kemajuan,  China Disebut Memperluas Ujicoba Pengenaan Pajak Properti
[ILUSTRASI. Logo perusahaan tampak di kantor pusat China Evergrande Group di Shenzhen, provinsi Guangdong, China, 26 September 2021. REUTERS/Aly Song/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China berniat memperluas proyek ujicoba pengenaan pajak properti ke provinsi Zhejiang, demikian pemberitaan media di Negeri Tembok Raksasa itu mengutip seorang ahli yang pernah bekerja untuk Beijing. Perluasan itu diartikan sebagai pertanda China kian mendekati era pemberlakuan pajak properti, yang telah lama dibahas.

China meluncurkan program percontohan pajak properti di Shanghai dan Chongqing pada 2011. Banyak ahli telah menyarankan agar ujicoba diperluas hingga kota Shenzhen dan Provinsi Hainan, menurut media pemerintah.

Presiden Xi Jinping, Jumat (15/10), menagih kemajuan ujicoba pengenaan pajak properti. Ia menyebut pajak tersebut dapat membantu mengurangi kesenjangan kekayaan di masyarakat sesuai dengan upaya negara itu mencapai tujuannya, yaitu kemakmuran bersama, pada pertengahan abad.

Baca Juga: Imbas kasus Evergrade, perusahaan properti China minta pelonggaran kebijakan

“China dapat mempertimbangkan untuk melakukan inovasi sistem untuk memperluas cakupan pajak properti sambil bergerak maju dengan undang-undang pajak sesegera mungkin,” kata Jia Kang, mantan direktur Akademi Ilmu Fiskal China yang didukung kementerian keuangan, seperti dikutip China Property News.

China telah mempertimbangkan untuk memperkenalkan pajak properti selama lebih dari satu dekade. Namun upaya itu menghadapi perlawanan dari para pemangku kepentingan,  termasuk pemerintah daerah, yang mengandalkan pendapatan dari penjualan tanah. Ada juga kekhawatiran pengenaan pajak properti akan mengikis harga properti atau munculnya aksi jual di pasar.

Namun, pajak semacam itu dapat membantu mengekang spekulasi yang merajalela di pasar perumahan. Aksi itu belakangan mendapat sorotan global seiring dengan krisis utang dan likuiditas yang menimpa pengembang terbesar kedua di China, Evergrande Group.

Jia menyarankan untuk memperluas ujicoba pemberlakuan pajak properti ke Zhejiang, provinsi makmur yang berada di timur China.

Baca Juga: Aset kripto masih terus meningkat meski sentimen FUD dari China

Harga properti sangat bervariasi di China. Harga real estate di kota-kota lapis atas, seperti Beijing dan Shanghai berkali-kali lipat dibandingkan dengan harga properti di kota-kota pedalaman. 

“Secara umum, kota tingkat ketiga dan keempat tidak akan menjadi kelompok yang pertama kali menjalani uji coba pajak properti,” kata Jia. Ia menambahkan bahwa setiap rezim pajak properti harus beradaptasi dengan keadaan regional.

China telah memungut pajak properti untuk segmen tertentu dari properti tempat tinggal kelas atas di Shanghai dan Chongqing sejak program percontohan dimulai di kota-kota tersebut pada tahun 2011.

Pada bulan Maret, pemerintah China mengatakan dalam rencana pengembangannya untuk 2021-2025 bahwa mereka akan mendorong undang-undang pajak properti selama lima tahun ke depan. Namun hingga tahun 2021, rencana pengenaan pajak itu belum dicantumkan dalam agenda legislasi. 

Selanjutnya: ADNOC Drilling Tercatat di Tiga Indeks Ekuitas Sekaligus Milik FTSE Russell

 

Bagikan

Berita Terbaru

Volatilitas Bitcoin Turun Terhadap Emas, Mampu Jadi Aset Lindung Nilai?
| Rabu, 11 Februari 2026 | 14:00 WIB

Volatilitas Bitcoin Turun Terhadap Emas, Mampu Jadi Aset Lindung Nilai?

JPMorgan menyatakan bahwa bitcoin kini terlihat lebih menarik dibanding emas, jika dilihat dari sisi volatilitas yang disesuaikan dengan risiko.

Diam-Diam Kinerja Saham NISP Lebih Moncer dari Emiten Bank Lainnya
| Rabu, 11 Februari 2026 | 13:25 WIB

Diam-Diam Kinerja Saham NISP Lebih Moncer dari Emiten Bank Lainnya

Kekuatan inti PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) adalah laba yang tumbuh di sepanjang 2025, loan deposit ratio (LDR) di level 70,4% dan CAR 24,5%.

Prospek Cemerlang Emiten Aguan (PANI) Pasca Capaian Marketing Sales yang Sukses
| Rabu, 11 Februari 2026 | 13:00 WIB

Prospek Cemerlang Emiten Aguan (PANI) Pasca Capaian Marketing Sales yang Sukses

BRI Danareksa Sekuritas menilai bahwa preferensi pasar terhadap PIK2 relatif berkelanjutan karena segmen yang disasar didominasi kelas atas.

Transformasi Bisnis Non Batubara Bikin Saham IndIka Energy (INDY) Semakin Membara
| Rabu, 11 Februari 2026 | 11:00 WIB

Transformasi Bisnis Non Batubara Bikin Saham IndIka Energy (INDY) Semakin Membara

Tak hanya kendaraan listrik, Indika Energy (INDY) juga tengah melakukan proyek konstruksi tambang emas Awak Mas di Sulawesi Selatan.

Potensi Penguatan Penjualan Jelang Lebaran
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:17 WIB

Potensi Penguatan Penjualan Jelang Lebaran

 Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari 2026 diperkirakan sebesar 228,3, lebih rendah dari Desember 2025 

Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,6% di Kuartal I-2026
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:01 WIB

Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,6% di Kuartal I-2026

Pertumbuhan ekonomi tiga bulan pertama tahun ini akan didorong percepatan belanja dan stimulus pemerintah

Saham Kalbe Farma (KLBF) Terkoreksi di Tengah Aksi Beli Asing dan Program Buyback
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:00 WIB

Saham Kalbe Farma (KLBF) Terkoreksi di Tengah Aksi Beli Asing dan Program Buyback

Lima sekuritas kompak merekomendasikan beli saham PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) pada awal Februari 2026 di tengah penurunan harga yang masih terjadi.

Sederet Batu Sandungan Mengerek Tax Ratio 12%
| Rabu, 11 Februari 2026 | 08:50 WIB

Sederet Batu Sandungan Mengerek Tax Ratio 12%

Untuk mencapai rasio pajak 2026, pemerintah harus tambah Rp 139 triliun dari realisasi 2025         

Merdeka Gold Resources (EMAS) Sinergikan Dua Anak Usaha di Tambang Emas Pani
| Rabu, 11 Februari 2026 | 08:24 WIB

Merdeka Gold Resources (EMAS) Sinergikan Dua Anak Usaha di Tambang Emas Pani

Dua entitas usaha PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS), menjalin kerjasama pengolahan dan pemurnian atas hasil tambang senilai Rp 9,84 triliun.  ​

TBIG Mulai Tawarkan Surat Utang Senilai Rp 1,27 Triliun
| Rabu, 11 Februari 2026 | 08:20 WIB

TBIG Mulai Tawarkan Surat Utang Senilai Rp 1,27 Triliun

Penawaran tersebut terdiri dari Obligasi Berkelanjutan VII TBIG Tahap III Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I TBIG Tahap III Tahun 2026.

INDEKS BERITA

Terpopuler