Jinping Menagih Kemajuan, China Disebut Memperluas Ujicoba Pengenaan Pajak Properti

Minggu, 17 Oktober 2021 | 21:37 WIB
Jinping Menagih Kemajuan,  China Disebut Memperluas Ujicoba Pengenaan Pajak Properti
[ILUSTRASI. Logo perusahaan tampak di kantor pusat China Evergrande Group di Shenzhen, provinsi Guangdong, China, 26 September 2021. REUTERS/Aly Song/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China berniat memperluas proyek ujicoba pengenaan pajak properti ke provinsi Zhejiang, demikian pemberitaan media di Negeri Tembok Raksasa itu mengutip seorang ahli yang pernah bekerja untuk Beijing. Perluasan itu diartikan sebagai pertanda China kian mendekati era pemberlakuan pajak properti, yang telah lama dibahas.

China meluncurkan program percontohan pajak properti di Shanghai dan Chongqing pada 2011. Banyak ahli telah menyarankan agar ujicoba diperluas hingga kota Shenzhen dan Provinsi Hainan, menurut media pemerintah.

Presiden Xi Jinping, Jumat (15/10), menagih kemajuan ujicoba pengenaan pajak properti. Ia menyebut pajak tersebut dapat membantu mengurangi kesenjangan kekayaan di masyarakat sesuai dengan upaya negara itu mencapai tujuannya, yaitu kemakmuran bersama, pada pertengahan abad.

Baca Juga: Imbas kasus Evergrade, perusahaan properti China minta pelonggaran kebijakan

“China dapat mempertimbangkan untuk melakukan inovasi sistem untuk memperluas cakupan pajak properti sambil bergerak maju dengan undang-undang pajak sesegera mungkin,” kata Jia Kang, mantan direktur Akademi Ilmu Fiskal China yang didukung kementerian keuangan, seperti dikutip China Property News.

China telah mempertimbangkan untuk memperkenalkan pajak properti selama lebih dari satu dekade. Namun upaya itu menghadapi perlawanan dari para pemangku kepentingan,  termasuk pemerintah daerah, yang mengandalkan pendapatan dari penjualan tanah. Ada juga kekhawatiran pengenaan pajak properti akan mengikis harga properti atau munculnya aksi jual di pasar.

Namun, pajak semacam itu dapat membantu mengekang spekulasi yang merajalela di pasar perumahan. Aksi itu belakangan mendapat sorotan global seiring dengan krisis utang dan likuiditas yang menimpa pengembang terbesar kedua di China, Evergrande Group.

Jia menyarankan untuk memperluas ujicoba pemberlakuan pajak properti ke Zhejiang, provinsi makmur yang berada di timur China.

Baca Juga: Aset kripto masih terus meningkat meski sentimen FUD dari China

Harga properti sangat bervariasi di China. Harga real estate di kota-kota lapis atas, seperti Beijing dan Shanghai berkali-kali lipat dibandingkan dengan harga properti di kota-kota pedalaman. 

“Secara umum, kota tingkat ketiga dan keempat tidak akan menjadi kelompok yang pertama kali menjalani uji coba pajak properti,” kata Jia. Ia menambahkan bahwa setiap rezim pajak properti harus beradaptasi dengan keadaan regional.

China telah memungut pajak properti untuk segmen tertentu dari properti tempat tinggal kelas atas di Shanghai dan Chongqing sejak program percontohan dimulai di kota-kota tersebut pada tahun 2011.

Pada bulan Maret, pemerintah China mengatakan dalam rencana pengembangannya untuk 2021-2025 bahwa mereka akan mendorong undang-undang pajak properti selama lima tahun ke depan. Namun hingga tahun 2021, rencana pengenaan pajak itu belum dicantumkan dalam agenda legislasi. 

Selanjutnya: ADNOC Drilling Tercatat di Tiga Indeks Ekuitas Sekaligus Milik FTSE Russell

 

Bagikan

Berita Terbaru

Intraco Penta (INTA) Siapkan Strategi Demi Cetak Laba
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 08:15 WIB

Intraco Penta (INTA) Siapkan Strategi Demi Cetak Laba

Rugi bersih INTA terpangkas 31,48% secara tahunan atau year on year (yoy), dari Rp 72,49 miliar jadi Rp 49,67 miliar per September 2025.

Pemerintah Awasi Kepatuhan Wajib Pajak
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:48 WIB

Pemerintah Awasi Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah tengah menyusun aturan berupa rancangan peraturan menteri keuangan terkait pengawasan kepatuhan wajib pajak

Asa Adhi Karya (ADHI) pada Anggaran Infrastruktur
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:45 WIB

Asa Adhi Karya (ADHI) pada Anggaran Infrastruktur

Untuk tahun depan, ADHI memasang target agresif dengan membidik kontrak baru senilai Rp 23,8 triliun.

Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) Akuisisi Guna Tingkatkan Kinerja
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:30 WIB

Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) Akuisisi Guna Tingkatkan Kinerja

Mengupas prospek bisnis PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) pasca merampungkan akuisisi PT Sawit Mandiri Lestari

Cadangan Devisa Sulit Lepas dari Tekanan Global
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:24 WIB

Cadangan Devisa Sulit Lepas dari Tekanan Global

Cadangan devisa Indonesia akhir November naik tipis ke level US$ 150,1 miliar                       

Outflow Deras
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:10 WIB

Outflow Deras

Arus keluar asing bersamaan dengan ketergantungan pemerintah terhadap dana domestik menyimpan risiko jangka menengah.

Beban Demografi di Era Revolusi AI
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:05 WIB

Beban Demografi di Era Revolusi AI

Bonus demografi dan revolusi kecerdasan buatan atau AI bermakna bila dikelola dengan sungguh-sungguh.​

Deny Ong, Direktur Keuangan HRTA Menyukai Investasi Emas
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:00 WIB

Deny Ong, Direktur Keuangan HRTA Menyukai Investasi Emas

Mengupas strategi investasi Direktur Keuangan PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA), Deny Ong dalam mengelola asetnya.

Memperkuat Perencanaan PSN Kawasan Industri
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 06:20 WIB

Memperkuat Perencanaan PSN Kawasan Industri

Sinergi ini untuk mendorong penguatan perencanaan kebijakan dan percepatan pelaksanaan Kawasan Industri Prioritas dalam RPJMN 2025–2029

PTPP Garap Proyek Besar Kelembagaan Negara di IKN
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 06:16 WIB

PTPP Garap Proyek Besar Kelembagaan Negara di IKN

PTPP mempertegas posisi sebagai kontraktor nasional dan pemain kunci dalam pembangunan Ibukota Nusantara

INDEKS BERITA