Jinping Menagih Kemajuan, China Disebut Memperluas Ujicoba Pengenaan Pajak Properti

Minggu, 17 Oktober 2021 | 21:37 WIB
Jinping Menagih Kemajuan,  China Disebut Memperluas Ujicoba Pengenaan Pajak Properti
[ILUSTRASI. Logo perusahaan tampak di kantor pusat China Evergrande Group di Shenzhen, provinsi Guangdong, China, 26 September 2021. REUTERS/Aly Song/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China berniat memperluas proyek ujicoba pengenaan pajak properti ke provinsi Zhejiang, demikian pemberitaan media di Negeri Tembok Raksasa itu mengutip seorang ahli yang pernah bekerja untuk Beijing. Perluasan itu diartikan sebagai pertanda China kian mendekati era pemberlakuan pajak properti, yang telah lama dibahas.

China meluncurkan program percontohan pajak properti di Shanghai dan Chongqing pada 2011. Banyak ahli telah menyarankan agar ujicoba diperluas hingga kota Shenzhen dan Provinsi Hainan, menurut media pemerintah.

Presiden Xi Jinping, Jumat (15/10), menagih kemajuan ujicoba pengenaan pajak properti. Ia menyebut pajak tersebut dapat membantu mengurangi kesenjangan kekayaan di masyarakat sesuai dengan upaya negara itu mencapai tujuannya, yaitu kemakmuran bersama, pada pertengahan abad.

Baca Juga: Imbas kasus Evergrade, perusahaan properti China minta pelonggaran kebijakan

“China dapat mempertimbangkan untuk melakukan inovasi sistem untuk memperluas cakupan pajak properti sambil bergerak maju dengan undang-undang pajak sesegera mungkin,” kata Jia Kang, mantan direktur Akademi Ilmu Fiskal China yang didukung kementerian keuangan, seperti dikutip China Property News.

China telah mempertimbangkan untuk memperkenalkan pajak properti selama lebih dari satu dekade. Namun upaya itu menghadapi perlawanan dari para pemangku kepentingan,  termasuk pemerintah daerah, yang mengandalkan pendapatan dari penjualan tanah. Ada juga kekhawatiran pengenaan pajak properti akan mengikis harga properti atau munculnya aksi jual di pasar.

Namun, pajak semacam itu dapat membantu mengekang spekulasi yang merajalela di pasar perumahan. Aksi itu belakangan mendapat sorotan global seiring dengan krisis utang dan likuiditas yang menimpa pengembang terbesar kedua di China, Evergrande Group.

Jia menyarankan untuk memperluas ujicoba pemberlakuan pajak properti ke Zhejiang, provinsi makmur yang berada di timur China.

Baca Juga: Aset kripto masih terus meningkat meski sentimen FUD dari China

Harga properti sangat bervariasi di China. Harga real estate di kota-kota lapis atas, seperti Beijing dan Shanghai berkali-kali lipat dibandingkan dengan harga properti di kota-kota pedalaman. 

“Secara umum, kota tingkat ketiga dan keempat tidak akan menjadi kelompok yang pertama kali menjalani uji coba pajak properti,” kata Jia. Ia menambahkan bahwa setiap rezim pajak properti harus beradaptasi dengan keadaan regional.

China telah memungut pajak properti untuk segmen tertentu dari properti tempat tinggal kelas atas di Shanghai dan Chongqing sejak program percontohan dimulai di kota-kota tersebut pada tahun 2011.

Pada bulan Maret, pemerintah China mengatakan dalam rencana pengembangannya untuk 2021-2025 bahwa mereka akan mendorong undang-undang pajak properti selama lima tahun ke depan. Namun hingga tahun 2021, rencana pengenaan pajak itu belum dicantumkan dalam agenda legislasi. 

Selanjutnya: ADNOC Drilling Tercatat di Tiga Indeks Ekuitas Sekaligus Milik FTSE Russell

 

Bagikan

Berita Terbaru

BPOM Izinkan Penggunaan Vaksin Campak Dewasa
| Kamis, 09 April 2026 | 05:35 WIB

BPOM Izinkan Penggunaan Vaksin Campak Dewasa

Langkah BPOM tidak lepas dari lonjakan kasus campak yang sempat memicu kejadian luar biasa (KLB) di berbagai daerah.

Grab Diminta Segera Bangun Pusat Data
| Kamis, 09 April 2026 | 05:35 WIB

Grab Diminta Segera Bangun Pusat Data

Grab sudah menjadikan Indonesia sebagai basis serta pusat kegiatan bisnis dari perusahaan asal Singapura tersebut.

Prabowo Meminta Bahlil  Cabut IUP di Hutan Lindung
| Kamis, 09 April 2026 | 05:20 WIB

Prabowo Meminta Bahlil Cabut IUP di Hutan Lindung

Prabowo memerintahkan Menteri Bahlil untuk segera mencabut izin seluruh tambang ilegal tersebut dalam waktu satu minggu ke depan.

Duit APBN Menambal Tambahan Biaya Haji
| Kamis, 09 April 2026 | 05:15 WIB

Duit APBN Menambal Tambahan Biaya Haji

Dana tambahan penyelenggaraan haji pada tahun ini berasal dari efisiensi APBN senilai total Rp 1,77 triliun.

Kredit Lesu, Penjaminan Tetap Cuan
| Kamis, 09 April 2026 | 05:15 WIB

Kredit Lesu, Penjaminan Tetap Cuan

Industri penjaminan mampu mengantongi laba sebesar Rp 209,9 miliar dalam dua bulan pertama tahun 2026

IHSG Terbang 4,42%, Intip Prediksi dan Rekomendasi Saham Hari Ini (9/4)
| Kamis, 09 April 2026 | 05:00 WIB

IHSG Terbang 4,42%, Intip Prediksi dan Rekomendasi Saham Hari Ini (9/4)

Reli IHSG 4,42% membalikkan tren pekan lalu. Indikator teknikal menyajikan sinyal penguatan lanjutan. 

Setoran Pajak Lambat, Target Kian Berat
| Kamis, 09 April 2026 | 04:30 WIB

Setoran Pajak Lambat, Target Kian Berat

Kinerja penerimaan pajak Maret 2026 melambat, jauh di bawah target. DJP siapkan strategi ekstra keras mengejar Rp 560 triliun kekurangan.

Arwana Citramulia (ARNA) Fokus Produksi dan Efisiensi
| Kamis, 09 April 2026 | 04:20 WIB

Arwana Citramulia (ARNA) Fokus Produksi dan Efisiensi

Dari total 22 lini (line) produksi, ARNA tahun lalu menghentikan sementara operasional di beberapa lini untuk produksi keramik dinding.

Leasing Waspadai Kredit Macet UMKM Akibat Perang
| Kamis, 09 April 2026 | 04:15 WIB

Leasing Waspadai Kredit Macet UMKM Akibat Perang

Industri pembiayaan masih mewaspadai efek rembetan dari konflik tersebut, termasuk pada kredit ke segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pebisnis Alat Berat Tunggu Putusan RKAB
| Kamis, 09 April 2026 | 04:10 WIB

Pebisnis Alat Berat Tunggu Putusan RKAB

Sejumlah pelanggan masih bersikap wait and see meski harga komoditas menunjukkan tren kenaikan. Percepatan persetujuan RKAB menjadi faktor kunci.

INDEKS BERITA