Jinping Menagih Kemajuan, China Disebut Memperluas Ujicoba Pengenaan Pajak Properti

Minggu, 17 Oktober 2021 | 21:37 WIB
Jinping Menagih Kemajuan,  China Disebut Memperluas Ujicoba Pengenaan Pajak Properti
[ILUSTRASI. Logo perusahaan tampak di kantor pusat China Evergrande Group di Shenzhen, provinsi Guangdong, China, 26 September 2021. REUTERS/Aly Song/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China berniat memperluas proyek ujicoba pengenaan pajak properti ke provinsi Zhejiang, demikian pemberitaan media di Negeri Tembok Raksasa itu mengutip seorang ahli yang pernah bekerja untuk Beijing. Perluasan itu diartikan sebagai pertanda China kian mendekati era pemberlakuan pajak properti, yang telah lama dibahas.

China meluncurkan program percontohan pajak properti di Shanghai dan Chongqing pada 2011. Banyak ahli telah menyarankan agar ujicoba diperluas hingga kota Shenzhen dan Provinsi Hainan, menurut media pemerintah.

Presiden Xi Jinping, Jumat (15/10), menagih kemajuan ujicoba pengenaan pajak properti. Ia menyebut pajak tersebut dapat membantu mengurangi kesenjangan kekayaan di masyarakat sesuai dengan upaya negara itu mencapai tujuannya, yaitu kemakmuran bersama, pada pertengahan abad.

Baca Juga: Imbas kasus Evergrade, perusahaan properti China minta pelonggaran kebijakan

“China dapat mempertimbangkan untuk melakukan inovasi sistem untuk memperluas cakupan pajak properti sambil bergerak maju dengan undang-undang pajak sesegera mungkin,” kata Jia Kang, mantan direktur Akademi Ilmu Fiskal China yang didukung kementerian keuangan, seperti dikutip China Property News.

China telah mempertimbangkan untuk memperkenalkan pajak properti selama lebih dari satu dekade. Namun upaya itu menghadapi perlawanan dari para pemangku kepentingan,  termasuk pemerintah daerah, yang mengandalkan pendapatan dari penjualan tanah. Ada juga kekhawatiran pengenaan pajak properti akan mengikis harga properti atau munculnya aksi jual di pasar.

Namun, pajak semacam itu dapat membantu mengekang spekulasi yang merajalela di pasar perumahan. Aksi itu belakangan mendapat sorotan global seiring dengan krisis utang dan likuiditas yang menimpa pengembang terbesar kedua di China, Evergrande Group.

Jia menyarankan untuk memperluas ujicoba pemberlakuan pajak properti ke Zhejiang, provinsi makmur yang berada di timur China.

Baca Juga: Aset kripto masih terus meningkat meski sentimen FUD dari China

Harga properti sangat bervariasi di China. Harga real estate di kota-kota lapis atas, seperti Beijing dan Shanghai berkali-kali lipat dibandingkan dengan harga properti di kota-kota pedalaman. 

“Secara umum, kota tingkat ketiga dan keempat tidak akan menjadi kelompok yang pertama kali menjalani uji coba pajak properti,” kata Jia. Ia menambahkan bahwa setiap rezim pajak properti harus beradaptasi dengan keadaan regional.

China telah memungut pajak properti untuk segmen tertentu dari properti tempat tinggal kelas atas di Shanghai dan Chongqing sejak program percontohan dimulai di kota-kota tersebut pada tahun 2011.

Pada bulan Maret, pemerintah China mengatakan dalam rencana pengembangannya untuk 2021-2025 bahwa mereka akan mendorong undang-undang pajak properti selama lima tahun ke depan. Namun hingga tahun 2021, rencana pengenaan pajak itu belum dicantumkan dalam agenda legislasi. 

Selanjutnya: ADNOC Drilling Tercatat di Tiga Indeks Ekuitas Sekaligus Milik FTSE Russell

 

Bagikan

Berita Terbaru

Menggosok Laba dari Jasa Cuci Sepatu
| Minggu, 17 November 2024 | 05:21 WIB

Menggosok Laba dari Jasa Cuci Sepatu

Peluang usaha cuci dan perawatan sepatu kian menjanjikan. Dengan tarif terjangkau dan adanya layanan antar jemput, omzet bisa berkilauan.

Berharap pada Pariwisata
| Minggu, 17 November 2024 | 05:21 WIB

Berharap pada Pariwisata

Rilis kinerja ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) awal November lalu masih menyisakan kekhawatiran. Apa saja?

 
Tidak Ada Lagi Impor Sampah Plastik
| Minggu, 17 November 2024 | 05:21 WIB

Tidak Ada Lagi Impor Sampah Plastik

Pemerintah bakal melarang impor sampah plastik mulai 2025.​ Berlaku untuk semua jenis sampah, termasuk yang terpilah.

Perencanaan Anggaran untuk Deteksi Dini Kanker
| Minggu, 17 November 2024 | 05:21 WIB

Perencanaan Anggaran untuk Deteksi Dini Kanker

Merencanakan anggaran preventif kanker sejak dini penting untuk mengurangi risiko finansial. Simak saran perencanaan di sini!

Bisa Untung di Single Stock Futures (SSF), Meski Pasar Saham Loyo
| Minggu, 17 November 2024 | 05:21 WIB

Bisa Untung di Single Stock Futures (SSF), Meski Pasar Saham Loyo

Melalui Single Stock Futures (SSF), investor dapat menjaring cuan di semua siklus pasar. Simak cara memanfaatkannya! 

Sengkarut Tata Kelola di Balik Anomali Pasar Susu Sapi
| Minggu, 17 November 2024 | 05:15 WIB

Sengkarut Tata Kelola di Balik Anomali Pasar Susu Sapi

Impor bahan baku susu menjadi biang kerok produksi susu nasional tak pernah manis. Produksi susu peternak kalah saing dengan susu impor. Kenapa?

Bank Masih Sulit Pangkas Bunga KPR
| Sabtu, 16 November 2024 | 11:31 WIB

Bank Masih Sulit Pangkas Bunga KPR

Rata-rata bunga floating KPR bank besar masih tinggi kendati Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan

Beban Utang Luar Negeri Pemerintah Meningkat
| Sabtu, 16 November 2024 | 08:58 WIB

Beban Utang Luar Negeri Pemerintah Meningkat

Kenaikan imbal hasil US Treasury berisiko membuat biaya utang pemerintah saat ini maupun ke depan menjadi lebih mahal

Surplus Neraca Dagang Tidak Berefek ke Rupiah
| Sabtu, 16 November 2024 | 08:52 WIB

Surplus Neraca Dagang Tidak Berefek ke Rupiah

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus 54 bulan berturut-turut

Gagal Berkarier di Militer, Karier Kerry di Industri Otomotif Moncer
| Sabtu, 16 November 2024 | 07:35 WIB

Gagal Berkarier di Militer, Karier Kerry di Industri Otomotif Moncer

Perjalanan karier Kariyanto Hardjosoemarto hingga menjadi Direktur di PT Inchcape Indomobil Distribution Indonesia

INDEKS BERITA

Terpopuler