KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'aruf Amin akan mempertajam reformasi struktural dan fiskal. Utamanya dengan meningkatkan dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Irma Suryani Chaniago, Jurubicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin menjelaskan, kualitas SDM jadi fokus utama karena merupakan lanjutan program kerja tahun 2014. Selama ini Jokowi sudah menggenjot pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan, sekaligus modal dasar bagi perekonomian. "Infrastruktur sudah bagus, saatnya meningkatkan kualitas SDM demi daya saing," jelas Irma.
Daya saing SDM Indonesia masih rendah. Laporan International Institute for Management Development (IMD), salah satu sekolah bisnis internasional berbasis di Swiss menyebut, daya saing SDM Indonesia di peringkat 45 tahun 2018, naik 2 level dari tahun 2017. Dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia masih kalah jauh. Malaysia di peringkat ke-22, lalu Singapura di rangking ke-13.
Target itu akan dicapai melalui kelanjutan program zero cost sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 18/2017 untuk buruh migran, pelatihan program pemagangan di perusahaan, membangun 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) di pesantren, serta memberi pinjaman dan advokasi kepada ibu-ibu pra sejahtera melalui program permodalan Indonesia madani. "Bantuan sosial tetap kami cadangkan, tetapi lebih ke pembangunan karakter masyarakat yang mandiri, jadi tidak langsung tunai," ungkap politisi Partai Nasdem ini.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto menyarankan perlu perubahan UU Perburuhan. Menurutnya, pengembangan SDM mesti sejalan dengan UU perburuhan yang mendukung supaya angkatan kerja bisa kompetitif. "Supaya angkatan kerja bisa kompetitif, profesional, dan tidak malas be," jelas Carmelita.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Mohamad Faisal mengapresiasi rencana kerja Jokowi-Amin di bidang fiskal. Namun, sebagai pasangan petahana, Jokowi-Amin mestinya bisa menjelaskan strategi kebijakan fiskal yang lebih rinci. "Melanjutkan reformasi perpajakan, yang lebih jelas apa maksudnya dalam tataran umum. Apalagi strategi yang akan dilakukan?" kata Faisal.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyoroti upaya perbaikan konkret database perpajakan serta upaya perbaikan integritas pegawai. "Data harus valid," katanya.
