Kasus KSP Indosurya Cipta, Kepala PPATK: Pemeriksaan Tahap Pertama Sudah di Bareskrim

Sabtu, 16 Mei 2020 | 15:31 WIB
Kasus KSP Indosurya Cipta, Kepala PPATK: Pemeriksaan Tahap Pertama Sudah di Bareskrim
[ILUSTRASI. Penutupan operasional kantor Indosurya Koperasi Simpan Pinjam terkait pemberlakuan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) terkait penanggulan penyebaran Covid-19 BSD Tangerang, Selasa (28/4). Gagal bayar yang terjadi Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipt]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bertindak cepat dalam menangani kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta (KSP Indosurya Cipta).

Kepada KONTAN, Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyatakan telah menyelesaikan pemeriksaan tahap pertama dan sudah menyerahkannya kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

"Disebut pemeriksaan pertama, karena kami belum selesai memeriksa semua aliran keuangan, tapi kami anggap sudah memadai untuk kepentingan Bareskrim mengambil langkah-langkah hukum," tutur Dian Ediana, kepada KONTAN, Sabtu (16/5).

PPATK, lanjut Dian Ediana, sesuai fungsinya melakukan pemeriksaan transaksi guna menelusuri aliran dana, follow the money.

Hal tersebut melibatkan banyak transaksi dari banyak bank dan non bank.

Baca Juga: Kemenkop: KSP Indosurya & Hanson Beroperasi Seperti Bank dan Janjikan Return Tinggi

Mengenai hal yang lebih detail, Dian Ediana menyerahkan seluruhnya kepada pihak kepolisian untuk menjelaskannya.   
    
"Kami takut mengganggu proses penyidikan pihak kepolisian," imbuh Dian Ediana.

Hingga berita ini diturunkan, KONTAN belum berhasil kembali menerima penjelasan dari Brigjen (Pol) Daniel Tahi Monang Silitonga Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri mengenai hasil laporan PPATK.

Namun beberapa waktu sebelumnya, Daniel menyatakan bahwa aset milik KSP Indosurya Cipta bernilai sangat besar, sehingga perlu pengumpulan bukti-bukti lebih lanjut.

Dus karena masih menelusuri aset, pihak Bareskrim hingga kini belum menahan dua tersangka berinisial HS (Henry Surya) dan SA (Suwito Ayub).

Dari informasi yang diterima KONTAN, Bareskrim juga telah menyita sejumlah mobil mewah milik Henry Surya. Tidak cukup sampai di situ, penyidik kepolisian juga akan menelusuri aset tersangka yang berada di luar negeri. Sayangnya Daniel masih irit berbicara.

Namun masalah aset ini menjadi penting dalam proses gagal bayar. Nantinya aset ini bisa saja dijadikan pembayaran untuk anggota koperasi yang investasinya belum dikembalikan oleh Indosurya.

Baca Juga: Ini temuan Kemenkop UKM soal gagal bayar di KSP Indosurya dan Hanson Mitra Mandiri

Dalam penelusuran aset itu, polisi juga berencana menggunakan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk kedua tersangka ini.

Bareskrim akan memakai hasil analisis PPATK untuk menentukan apakah akan mengenakan UU TPPU atau tidak kepada kedua tersangka.

Sebelumnya, kedua tersangka ini dijerat dengan pasal l 46 UU No 10/1998 tentang Perbankan yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pihak yang menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan tanpa izin dari Bank Indonesia (BI).

Baca Juga: Lengkapi berkas tersangka Jiwasraya, Kejagung cecar 13 pejabat OJK

Merujuk data Kementerian Koperasi dan UKM yang KONTAN peroleh, hingga akhir tahun 2018 total aset KSP Indosurya Cipta berjumlah Rp 10,69 triliun.

Jumlah aset tersebut melonjak drastis hingga 1.522,23%, dibandingkan total nilai aset tahun 2017 yang hanya berjumlah Rp 7,02 miliar.

Dari total aset KSP Indosurya Cipta sejumlah Rp 10,69 triliun di tahun 2018, modal sendiri koperasi saat itu hanya berjumlah Rp 79,35 miliar.

Modal sendiri koperasi merupakan modal yang bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.

Sementara volume usaha KSP Indosurya Cipta per tahun 2018 seperti tercatat oleh Kemenkop dan UKM hanya berjumlah Rp 1,75 triliun. Jumlah ini hanya sebesar 16,37% dari total aset koperasi saat itu.

Baca Juga: Otto Hasibuan sebut aset PKPU rentan dipermainkan, ini kata pihak KSP Indosurya

Secara sederhana, volume usaha koperasi simpan pinjam bisa diartikan sebagai jumlah pinjaman yang disalurkan oleh KSP Indosurya Cipta.Baca Juga: Kemenkop UKM minta asosiasi turun tangan atasi gagal bayar koperasi

KSP Indosurya Cipta berdiri berdasarkan akta pendirian No. 84 tanggal 27 September 2012 dengan pengesahan melalui keputusan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta No. 430/BH/XII.1/1.829.31/XI/2012.

Baca Juga: Akhirnya, berkas lima tersangka kasus Jiwasraya dinyatakan lengkap

Merujuk data Kemenkop dan UKM, KSP Indosurya Cipta berkantor pusat di Jalan MH Thamrin No.3 Gambir Jakarta Pusat, kode pos 12920.

KSP Indosurya Cipta yang KONTAN hingga tahun 2018 mengoperasikan 190 kantor cabang. Untuk wilayah Jabodetabek, KSP Indosurya Cipta setidaknya mengoperasikan 87 kantor cabang.

Bagikan

Berita Terbaru

Surplus Neraca Dagang Indonesia Anjlok 68,4% hingga September 2026, Ini Penyebabnya
| Senin, 02 November 2026 | 18:18 WIB

Surplus Neraca Dagang Indonesia Anjlok 68,4% hingga September 2026, Ini Penyebabnya

BPS mencatat surplus perdagangan hanya US$ 10,61 miliar pada Januari-September 2026, jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama 2025.

Bukan Asal Terdesak, Timbang Sebelum Kuras Dana Darurat
| Senin, 02 November 2026 | 17:35 WIB

Bukan Asal Terdesak, Timbang Sebelum Kuras Dana Darurat

Simak apa saja kondisi yang membuat dana darurat layak terpakai, menurut pandangan perencana keuangan.

Inflasi Oktober 2026 Tembus 3,23%, Harga Pangan & Transportasi Jadi Penyumbang Utama
| Senin, 02 November 2026 | 16:56 WIB

Inflasi Oktober 2026 Tembus 3,23%, Harga Pangan & Transportasi Jadi Penyumbang Utama

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia sebesar 3,23% secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada Oktober 2026.

Utang SBN Bertambah Rp 575 Triliun, Yield Tembus 7,7%, Beban Bunga APBN Membayangi
| Senin, 02 November 2026 | 16:37 WIB

Utang SBN Bertambah Rp 575 Triliun, Yield Tembus 7,7%, Beban Bunga APBN Membayangi

Posisi surat utang pemerintah meningkat Rp 575,16 triliun dalam periode Desember 2025 hingga September 2026.

Klaim Investasi di Indonesia Masih Tumbuh, Tapi Kepercayaan Investor Kian Luruh
| Senin, 02 November 2026 | 11:00 WIB

Klaim Investasi di Indonesia Masih Tumbuh, Tapi Kepercayaan Investor Kian Luruh

Realisasi investasi pada periode Oktober 2024–September 2026 dominan ditopang oleh eksekusi proyek-proyek warisan periode lalu.

Harga Emas dan Perak Kompak Anjlok, Prospek hingga Akhir 2026 Masih Diwarnai Tekanan
| Senin, 02 November 2026 | 08:19 WIB

Harga Emas dan Perak Kompak Anjlok, Prospek hingga Akhir 2026 Masih Diwarnai Tekanan

Peluang penguatan harga perak tetap terbuka apabila kebijakan moneter AS menjadi lebih akomodatif dan permintaan industri kembali meningkat.

Kinerja Fundamental Ultrajaya Solid, Prospek Jangka Menengah ULTJ Kian Menarik
| Senin, 02 November 2026 | 07:51 WIB

Kinerja Fundamental Ultrajaya Solid, Prospek Jangka Menengah ULTJ Kian Menarik

Rencana akuisisi Frisian Flag Indonesia juga berpotensi memperkuat posisi bisnis PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ).

Antara Ancaman MSCI dan Koreksi di IHSG
| Senin, 02 November 2026 | 07:09 WIB

Antara Ancaman MSCI dan Koreksi di IHSG

Peristiwa ini membuktikan OJK independen dan menjatuhkan sanksi tanpa pandang bulu, sekalipun sekuritas tersebut dimiliki  tokoh penting,

Kendali Produksi Nikel dan Batubara Masih Ketat dalam RKAB 2027
| Senin, 02 November 2026 | 07:06 WIB

Kendali Produksi Nikel dan Batubara Masih Ketat dalam RKAB 2027

Pemerintah memberikan sinyal akan melanjutkan pengetatan kontrol kuota produksi di RKAB 2027, khususnya untuk komoditas bijih nikel dan batubara

Tak Sekedar Memantau Kendaraan
| Senin, 02 November 2026 | 07:06 WIB

Tak Sekedar Memantau Kendaraan

Fleet management system (FMS) membantu berbagai industri mendongkrak efisiensi, menekan biaya, meningkatkan keselamatan.

INDEKS BERITA

Terpopuler