Keberlanjutan Kebijakan

Ada kisah dari kedai yang sempat viral usai pandemi Covid19 lalu. Tempat makan di Tangsel ini hanya menawarkan satu menu saja, dengan beberapa variasi. Waktu awal buka, tahun 2022, kedai di ruko itu, mampu menciptakan antrian yang mengular.

Kapasitas dalam kedai memang tidak banyak, sekitar 50 orang. Antrian orang lapar, sering melontarkan protes. Misalnya : kenapa kapasitas enggak ditambah biar antrinya enggak kelamaan.

Alih-alih menuruti, para pemilik warung ini dengan tegas menjawab : tidak. Alasannya, mereka tidak mau semata-mata melayani pembeli fear of missing out (fomo). Mereka ingin bisnis kulinernya sustain, dengan menjaring pembeli yang jadi pelanggan.

Para empunya kedai yang termasuk generasi milenial ini, toh tidak diam saja. Mereka melakukan ekspansi ke luar kawasan, mendirikan beberapa cabang. Maka, saat pandemi dinyatakan selesai, konsumen bisa datang ke kedai terdekat. Kadang ada antrian di kedai pertama, begitu pun di cabang-cabangnya, tapi sudah tidak sepanjang dulu. Setidaknya, para pemilik kedai berhasil mengumpulkan pelanggan setia yang bukan fomo semata, pembeli yang melakukan repeat order.

Lewat media sosial, orang gampang membagikan info positif, seperti kedai yang menawarkan makanan enak, warung hidden gem, tempat wisata unik. Di tempat yang sama, orang juga berbagi kisah yang bikin prihatin layaknya resto yang sudah tutup meski sempat ramai banget, kedai yang belakangan sepi kendati pernah viral, dan destinasi wisata yang mangkrak karena tak lagi dikunjungi orang, padahal sebelumnya sangat terkenal.

Jika ditelisik, situasi serupa juga terjadi dalam tataran regulasi di negeri ini, malah jauh sebelum ada media sosial dan fenomena fomo. Kita sudah akrab dengan istilah: ganti menteri, ganti kurikulum, untuk dunia pendidikan. Meski penuh tantangan, saban ada menteri baru, seluruh ekosistem pendidikan formal di Indonesia, bersiap untuk menerima dan menerapkan kurikulum berbeda. Hal itu sudah berlangsung berpuluh tahun, sejak jaman Orde Baru, sampai-sampai dianggap 'normal'.

Dalam perjalanannya hingga kini, hal serupa terjadi meluas, tak hanya soal ganti kurikulum dan bidang pendidikan.

Beberapa kebijakan yang ditelurkan zaman presiden lalu, ternyata implementasinya malah menggantung, padahal dampak kebijakan itu, bisa positif. Misalnya saja, kebijakan untuk percepatan pengembangan industri gim lokal, yang keluar hampir berbarengan dengan gim Ojol nan viral.

Kini, seperti kehilangan induk, pengusaha gim lokal menanti campur tangan pemerintah tersebut, agar ekosistem gim dapat makin moncer. Maklum saja, dalam setahun ini, pasar gim lokal kita diperkirakan bakal mencapai US$ 3,67 miliar atau sekitar Rp 58 triliun, dengan pertumbuhan setiap tahun berkisar 8,4%.

Lantas di bidang pendidikan, keberlanjutan program MSIB (Magang dan Studi Independen Bersertifikat) masih jadi tanda tanya. Padahal, program ini sudah digadang-gadang merupakan salah satu jembatan, untuk makin mendekatkan institusi pendidikan dengan dunia kerja.

Nah, mumpung hawa Pilkada masih hangat dan pemerintahan di bawah presiden baru belum lama memulai masa jabatan, marilah kita berharap agar kondisi 'normal' ganti-ganti kebijakan tak lagi sering terjadi.