Berita

Kejar Penunggak Iuran, BPJS Kesehatan Kerahkan Ketua RT dan RW

Rabu, 11 September 2019 | 07:12 WIB

ILUSTRASI. Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, surat ini sebagai tindak lanjut dari gagasan tentang Desa JKN.

Menurutnya, konsep Desa JKN ini untuk mengoptimalkan peran pemerintah dan masyarakat desa di program JKN.

Dengan kata lain, pelibatan pemerintah daerah dioptimalkan untuk mendukung kelancaran likuiditas BPJS Kesehatan.

Menurut Iqbal, tingkat keberhasilan program ini tak hanya berdasarkan hasil pengumpulan dana tunggakan iuran.

"Apabila tunggakan iuran saat ini Rp 9 miliar bisa turun menjadi Rp 7 miliar saja, itu artinya RT dan RW telah bekerja dengan baik. Kan keberhasilan tidak harus 100%," ujar Iqbal kepada KONTAN, Selasa (10/9).

Indikator keberhasilan program Desa JKN ini antara lain perluasan kepesertaan, peningkatan kolektabilitas iuran dan peningkatan kualitas pelayanan.

Baca Juga: Seharusnya, kenaikan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan lebih dari 300%

Apabila program tersebut berhasil dijalankan, Desa JKN akan dikembangkan ke wilayah-wilayah lain secara nasional.

Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Depok Novarita membenarkan pelaksanaan Desa JKN.

Namun, ia belum bersedia menjelaskan lebih jauh mengenai pelaksanaan program Desa JKN di wilayahnya.

Namun, pelibatan RT dan RW dalam penagihan iuran BPJS Kesehatan bukan satu-satunya cara mengatasi defisit BPJS Kesehatan.

Masih perlu bauran aneka ragam terobosan dan regulasi pemerintah untuk mengatasi tren lonjakan defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Tidak melanggar

Reporter: Abdul Basith, Lidya Yuniartha, Vendi Yhulia Susanto
Editor: Tedy Gumilar

IHSG
6.219,44
1.82%
-115,41
LQ45
983,25
0.91%
-9,00
USD/IDR
14.020
0,50
EMAS
753.000
0,00%

Baca juga