Kementerian ESDM Tak Lagi Urus Hilirisasi Tambang

Sabtu, 07 Desember 2019 | 04:35 WIB
Kementerian ESDM Tak Lagi Urus Hilirisasi Tambang
[ILUSTRASI. Kendaraan truk melakukan aktivitas pengangkutan ore nikel ke kapal tongkang di salah satu perusahaan pertambangan di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Rabu (6/11/2019). Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM telah memutuskan mel]
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak akan mengurusi lagi soal hilirisasi tambang, yakni pengolahan dan pemurnian mineral. Pasalnya, dalam pembahasan omnibus law alias regulasi sapu jagat, kewenangan itu akan beralih kepada Kementerian Perindustrian.

Anggota Tim Perumus Omnibus Law, Ahmad Redi, mengatakan hal ini tertuang dalam omnibus law mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Lapangan Kerja (CLK), yang di dalamnya mengatur wewenang usaha hilirisasi tambang.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Strategi Transformasi Bisa Pacu Prospek Emiten Grup Pertamina
| Kamis, 23 April 2026 | 07:01 WIB

Strategi Transformasi Bisa Pacu Prospek Emiten Grup Pertamina

Kinerja emiten energi yang berada di bawah Grup PT Pertamina (Persero) belum moncer di sepanjang tahun 2025. 

Perbankan Syariah Gali Pendalaman Pasar Lewat Transaksi Antarbank
| Kamis, 23 April 2026 | 07:00 WIB

Perbankan Syariah Gali Pendalaman Pasar Lewat Transaksi Antarbank

​Pangsa pasar bank syariah yang masih kecil mulai didorong lewat lonjakan transaksi PUAS dan pemanfaatan instrumen SiPA.

Menanti Hasil Kinerja, Asing Net Sell, Rupiah Jeblok, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
| Kamis, 23 April 2026 | 06:55 WIB

Menanti Hasil Kinerja, Asing Net Sell, Rupiah Jeblok, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Pasar hari ini menanti rilis laporan keuangan kuartal I-2026 dari sejumlah emiten berkapitalisasi besar.

Bunga Tinggi Masih Jadi Beban Emiten Properti
| Kamis, 23 April 2026 | 06:52 WIB

Bunga Tinggi Masih Jadi Beban Emiten Properti

BI masih mempertahankan suku bunga acuannya di level 4,75%. Prospek emiten properti pada 2026 diproyeksi masih dibayangi lesunya daya beli.

Imbas Keputusan MSCI, BEI Rombak Kriteria Indeks Utama
| Kamis, 23 April 2026 | 06:43 WIB

Imbas Keputusan MSCI, BEI Rombak Kriteria Indeks Utama

BEI merilis perubahan kriteria evaluasi terbaru indeks utama, yaitu LQ45, IDX30, dan IDX80. Saham dengan free float kecil terancam terdepak.

Purbaya Copot Dua Pejabat Eselon I Kemkeu
| Kamis, 23 April 2026 | 06:26 WIB

Purbaya Copot Dua Pejabat Eselon I Kemkeu

Purbaya membenarkan pencopotan Luky Alfirman dari jabatan Dirjen Anggaran dan Febrio Kacaribu dari jabatan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal

Laju Kredit Bank Membaik  Ditopang Kredit Investasi
| Kamis, 23 April 2026 | 06:25 WIB

Laju Kredit Bank Membaik Ditopang Kredit Investasi

Bank Indonesia (BI) mencatat kredit industri perbankan per Maret tumbuh 9,49% secara tahunan​, didorong kredit investasi

Risiko Tekanan Ekonomi di Kuartal Dua
| Kamis, 23 April 2026 | 06:20 WIB

Risiko Tekanan Ekonomi di Kuartal Dua

Bank Indonesia (BI) melihat perekonomian Indonesia pada kuartal I masih kuat di tengah tekanan global

Kredibilitas Fiskal Pemerintah Jadi Kunci Stabilitas Kurs Rupiah
| Kamis, 23 April 2026 | 06:15 WIB

Kredibilitas Fiskal Pemerintah Jadi Kunci Stabilitas Kurs Rupiah

Rupiah di kisaran Rp 17.000 per dolar AS, sebuah zona kritis. Analis sebut intervensi BI takkan cukup tanpa dukungan kebijakan fiskal kuat.

Menambal Masalah
| Kamis, 23 April 2026 | 06:10 WIB

Menambal Masalah

Hal yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar reshuffle birokrasi, melainkan keberanian untuk mengevaluasi arah kebijakan secara menyeluruh.

INDEKS BERITA

Terpopuler