Kementerian Keuangan AS Tolak Usulan Mendukung IMF Menghapus Pembebanan Surcharge

Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) pada Jumat (11/2) menolak permintaan 18 anggota parlemen dari Partai Demokrat. Para legislator di AS itu menginginkan Dana Moneter Internasional (IMF) mengakhiri praktik membebankan biaya tambahan atau surcharge pada negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah yang tidak segera melunasi pinjamannya yang bernilai besar.

Dalam proyeksi IMF, negara-negara peminjam akan membayar surcharge lebih dari US$ 4 miliar, di luar pembayaran bunga dan biaya dari awal pandemi hingga akhir 2022.

Jonathan Davidson, asisten menteri keuangan untuk urusan legislatif, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa biaya tambahan dimaksudkan untuk mengimbangi peningkatan risiko yang ditanggung pemegang saham IMF, yang terlibat dalam penyaluran pinjaman bernilai besar ke negara-negara anggota.

Baca Juga: Lamborghini Mempertahankan Mobil dengan Mesin Bakar hingga 2030

Surcharge tidak diberlakukan atas pinjaman untuk negara-negara termiskin di dunia, tambah Davidson. Ia menambahkan, IMF kerap menyalurkan pinjaman yang mengenakan tingkat bunga jauh di bawah pasar.

"Pendapatan dari biaya tambahan untuk negara-negara yang membayar mereka membantu membangun keseimbangan kehati-hatian untuk melindungi pemegang saham IMF dari potensi kerugian," tulis Davidson dalam surat yang salinannya dilihat Reuters. Surat Davidson itu menanggapi surat yang dikirimkan anggota parlemen pada 10.

"Dalam pandangan Kementerian Keuangan, biaya tambahan perlu dipertimbangkan dalam konteks neraca keseluruhan IMF, yang paling penting kemampuannya untuk menyerap potensi kerugian dari gagal bayar pinjamannya," katanya.

Pandangan Washington sangat penting karena AS adalah pemegang saham terbesar di IMF, yang didanai oleh negara-negara anggotanya. Saat ini, negara pemegang saham IMF lain, seperti Jerman, Prancis dan Inggris terbuka untuk meninjau kebijakan biaya tambahan.

Baca Juga: IMF Mengubah Pandangan Terhadap Pemulihan Ekonomi Asia, Sentimen Negatif The Fed

Anggota parlemen dari kubu Demokrat, seperti Jesus Garcia, Alexandria Ocasio-Cortez dan Pramila Jayapal pada bulan lalu mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Janet Yellen. Mereka meminta Kementerian Keuangan AS untuk mendukung peninjauan kebijakan IMF yang mereka katakan "tidak adil dan kontraproduktif," dan merampok sumber daya negara yang dibutuhkan untuk memerangi COVID -19 pandemi.

Argentina yang diperkirakan akan menghabiskan sekitar US$ 3,3 miliar untuk melunasi surcharge dari 2018 hingga 2023, telah berulang kali meminta keringanan sementara dari tagihan biaya tambahan karena krisis COVID-19. Namun sejauh ini, anggota dewan eksekutif IMF belum satu suara tentang praktik pembebanan surcharge.

Anggota dewan eksekutif IMF meninjau peran biaya tambahan, yang sekarang menjadi sumber pendapatan terbesar dana tersebut, akhir tahun lalu, tanpa mengambil keputusan akhir.