Kian Memanas, Korea Selatan Panggil Dubes Jepang

Rabu, 28 Agustus 2019 | 11:23 WIB
Kian Memanas, Korea Selatan Panggil Dubes Jepang
[ILUSTRASI. KUNJUNGAN PM KOREA SELATAN]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - Seoul. Hubungan ekonomi antara dua negara bertetangga semakin memanas setelah Korea Selatan memanggil duta besar (dubes) Jepang.

Langkah diplomatis itu dilakukan Korea Selatan untuk memprotes keputusan Jepang menghapus negaranya dari status negara pengguna jalur cepat untuk ekspor sejak Rabu (28/08).

Keputusan tersebut direspons Korea Selatan dengan menghapus Jepang dari daftar mitra dagang favorit.

Bahkan, pemerintah negeri ginseng itu membatalkan perjanjian pertukaran informasi intelijen dengan Jepang.

Baca Juga: Perselisihan Korsel-Jepang Makin Runcing, Saham YG, JYP, dan SM Entertainment Anjlok

Sebagai antisipasi, pejabat pemerintah menggelar pertemuan di Seoul dan sepakat untuk menyediakan 5 triliun won, setara US%$ 4,12 miliar untuk tahun 2020 hingga 2022.

Dana itu akan dipakai untuk menstabilkan rantai pasokan barang di sektor-sektor yang terkena dampak ketegangan ekonomi dengan Jepang.

"Sekali lagi kami mendesak Jepang untuk menahan diri dan dengan tulus menanggapi tawaran dialog yang kami ajukan untuk memulihkan hubungan," kata Perdana Menteri Korea Selatan Lee Nak-yon mengatakan pada pertemuan itu.

Baca Juga: Produsen Rokok Bentoel Mengejar Penjualan Ekspor Rp 1,7 Triliun premium

Hubungan antara kedua negara memburuk sejak akhir tahun lalu. 

Hal itu terjadi setelah Mahkamah Agung Korea Selatan memerintahkan pemberian kompensasi bagi warga Korea yang melakoni kerja paksa di perusahaan-perusahaan Jepang selama pendudukan Jepang tahun 1910-1945.

Bagikan

Berita Terbaru

Saham Emiten Batubara Terjepit Perang dan Kuota Produksi
| Senin, 16 Maret 2026 | 06:45 WIB

Saham Emiten Batubara Terjepit Perang dan Kuota Produksi

Sentimen perang Timur Tengah dan pemangkasan kuota produksi nasional dapat mempengaruhi permintaan dan harga batubara

TOBA Siapkan Duit US$ 200 Juta Garap Pengolahan Limbah
| Senin, 16 Maret 2026 | 06:16 WIB

TOBA Siapkan Duit US$ 200 Juta Garap Pengolahan Limbah

TOBA siapkan US$200 juta untuk bisnis pengelolaan limbah, targetkan pertumbuhan di 2026. Simak bagaimana strategi TOBA tahun ini

Harga Minyak Bertahan di Level Tinggi, Selat Hormuz Jadi Kunci
| Senin, 16 Maret 2026 | 06:00 WIB

Harga Minyak Bertahan di Level Tinggi, Selat Hormuz Jadi Kunci

Pulau Kharg punya peran vital lantaran memegang kendali atas 2,79 juta hingga 2,97 juta barel ekspor minyak Iran.

Mengawali Pekan Pendek, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Senin (16/3)
| Senin, 16 Maret 2026 | 05:20 WIB

Mengawali Pekan Pendek, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Senin (16/3)

Kenaikan harga minyak dunia juga menimbulkan kekhawatiran pasar terhadap dampak ke kondisi fiskal domestik.​

Potensi Nilai Zakat Fitrah Tahun ini Menurun
| Senin, 16 Maret 2026 | 04:00 WIB

Potensi Nilai Zakat Fitrah Tahun ini Menurun

 Lembaga riset Ideas memproyeksikan potensi zakat fitrah tahun ini berkisar Rp 6,4 triliun hingga Rp 7,1 triliun.

Kepolisian Pakai Pasal Penganiayaan Berat Ungkap Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
| Senin, 16 Maret 2026 | 04:00 WIB

Kepolisian Pakai Pasal Penganiayaan Berat Ungkap Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Korban penyiraman air keras yakni Wakil Kontras, Andrie Yunus aktif mengadvokasi isu terkait reformasi militer.

Imbal Obligasi Naik, Dapen Atur Strategi
| Senin, 16 Maret 2026 | 03:45 WIB

Imbal Obligasi Naik, Dapen Atur Strategi

Industri dana pensiun mencoba mencari keuntungan dari tren kenaikan yield surat utang yang terjadi akibat sejumlah sentimen tersebut.

Produksi Energi Bersih PLN IP Melonjak 16% di 2025
| Senin, 16 Maret 2026 | 03:20 WIB

Produksi Energi Bersih PLN IP Melonjak 16% di 2025

PLN Indonesia Power makin mengoptimalkan penggunaan biomassa untuk co-firing terhadap seluruh PLTU milik PLN.

Harga Pangan Masih Naik Jelang Lebaran
| Senin, 16 Maret 2026 | 03:15 WIB

Harga Pangan Masih Naik Jelang Lebaran

Harga daging sapi di pasaran ternyata sudah melampaui harga acuan pembelian yang ditentukan pemerintah (HAP).

Bupati Cilacap Minta Setoran THR kepada Anak Buah
| Senin, 16 Maret 2026 | 03:15 WIB

Bupati Cilacap Minta Setoran THR kepada Anak Buah

KPK menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan sekretaris daerah sebagai tersangka dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi. ​

INDEKS BERITA

Terpopuler