Kian Memanas, Korea Selatan Panggil Dubes Jepang

Rabu, 28 Agustus 2019 | 11:23 WIB
Kian Memanas, Korea Selatan Panggil Dubes Jepang
[ILUSTRASI. KUNJUNGAN PM KOREA SELATAN]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - Seoul. Hubungan ekonomi antara dua negara bertetangga semakin memanas setelah Korea Selatan memanggil duta besar (dubes) Jepang.

Langkah diplomatis itu dilakukan Korea Selatan untuk memprotes keputusan Jepang menghapus negaranya dari status negara pengguna jalur cepat untuk ekspor sejak Rabu (28/08).

Keputusan tersebut direspons Korea Selatan dengan menghapus Jepang dari daftar mitra dagang favorit.

Bahkan, pemerintah negeri ginseng itu membatalkan perjanjian pertukaran informasi intelijen dengan Jepang.

Baca Juga: Perselisihan Korsel-Jepang Makin Runcing, Saham YG, JYP, dan SM Entertainment Anjlok

Sebagai antisipasi, pejabat pemerintah menggelar pertemuan di Seoul dan sepakat untuk menyediakan 5 triliun won, setara US%$ 4,12 miliar untuk tahun 2020 hingga 2022.

Dana itu akan dipakai untuk menstabilkan rantai pasokan barang di sektor-sektor yang terkena dampak ketegangan ekonomi dengan Jepang.

"Sekali lagi kami mendesak Jepang untuk menahan diri dan dengan tulus menanggapi tawaran dialog yang kami ajukan untuk memulihkan hubungan," kata Perdana Menteri Korea Selatan Lee Nak-yon mengatakan pada pertemuan itu.

Baca Juga: Produsen Rokok Bentoel Mengejar Penjualan Ekspor Rp 1,7 Triliun premium

Hubungan antara kedua negara memburuk sejak akhir tahun lalu. 

Hal itu terjadi setelah Mahkamah Agung Korea Selatan memerintahkan pemberian kompensasi bagi warga Korea yang melakoni kerja paksa di perusahaan-perusahaan Jepang selama pendudukan Jepang tahun 1910-1945.

Bagikan

Berita Terbaru

Pebisnis Terusik Pengalihan Gas Industri ke Elpiji 3 Kg
| Jumat, 10 April 2026 | 08:31 WIB

Pebisnis Terusik Pengalihan Gas Industri ke Elpiji 3 Kg

Kementerian ESDM berencana mengalihkan jatah pasokan elpiji industri untuk memenuhi kebutuhan produksi gas melon bersubsidi tersebut.

Krisis Energi dan Risiko Fiskal-Moneter
| Jumat, 10 April 2026 | 08:16 WIB

Krisis Energi dan Risiko Fiskal-Moneter

Jika subsidi bahan bakar minyak (BBM) dipertahankan, atau harga BBM tidak naik, beban fiskal semakin berat.

Optimisme Semu
| Jumat, 10 April 2026 | 08:08 WIB

Optimisme Semu

Betul, tugas pemerintah memang harus menenangkan keadaan. Tapi setelah itu buru-buru melakukan perbaikan, jangan optimisme semu atau kepedean.

Harga Bahan Baku Alas Kaki Mendaki Terdampak Perang Timur Tengah
| Jumat, 10 April 2026 | 08:08 WIB

Harga Bahan Baku Alas Kaki Mendaki Terdampak Perang Timur Tengah

Himpunan Pengusaha Alas Kaki Nusantara (Hipan) menyebut sepanjang tiga bulan pertama tahun ini industri alas kaki domestik cenderung lesu. 

Risiko Kredit Tinggi Membayangi Bank
| Jumat, 10 April 2026 | 06:55 WIB

Risiko Kredit Tinggi Membayangi Bank

​Risiko kredit perbankan kian meningkat di tengah gejolak global, tercermin dari kenaikan LAR dan melambatnya kredit modal kerja

Kredit Sektor Manufaktur dan Perdagangan Berpotensi Tertekan
| Jumat, 10 April 2026 | 06:50 WIB

Kredit Sektor Manufaktur dan Perdagangan Berpotensi Tertekan

​Konflik Timur Tengah menekan sektor industri dan perdagangan, memicu risiko kredit di tengah pertumbuhan yang melambat.

Rupiah Masih Betah di Zona Merah
| Jumat, 10 April 2026 | 06:45 WIB

Rupiah Masih Betah di Zona Merah

Mengutip data Bloomberg, rupiah di pasar spot ditutup pada level Rp 17.090 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Kamis (9/4), 

Aturan Direvisi Agar Bank Dukung Program Presiden
| Jumat, 10 April 2026 | 06:20 WIB

Aturan Direvisi Agar Bank Dukung Program Presiden

​OJK akan revisi aturan RBB untuk mendorong bank lebih agresif membiayai program prioritas pemerintah, di tengah potensi risiko kredit 

Valas Berbasis Komoditas Masih akan Fluktuatif
| Jumat, 10 April 2026 | 06:15 WIB

Valas Berbasis Komoditas Masih akan Fluktuatif

Keputusan untuk gencatan senjata selama dua pekan dan kesempatan pembukaan Selat Hormuz jadi angin segar bagi ekonomi.

Pemerintah Ingin Perbesar Target PNBP Tahun Ini
| Jumat, 10 April 2026 | 06:07 WIB

Pemerintah Ingin Perbesar Target PNBP Tahun Ini

Dalam APBN 2026, target PNBP dipatok Rp 459,2 triliun, turun 14% dibanding realisasi 2025           

INDEKS BERITA

Terpopuler