Kontraktor Migas Siap Memperebutkan Blok Corridor

Rabu, 20 Februari 2019 | 09:46 WIB
Kontraktor Migas Siap Memperebutkan Blok Corridor
[]
Reporter: Febrina Ratna Iskana, Ridwan Nanda Mulyana | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) siap bersaing memperebutkan hak pengelolaan ladang migas besar Blok Corridor yang masa kontraknya akan berakhir pada Desember 2023.

Sebelum Medco, PT Pertamina sudah lebih dulu menyatakan minatnya menggarap blok yang tercatat sebagai penyumbang produksi gas terbesar ketiga di Indonesia. ConocoPhillips Indonesia, pengelola Blok Corridor saat ini, dengan menggandeng Repsol, juga masih berhasrat memperpanjang kontraknya.

Presiden Direktur Medco Energi Hilmi Panigoro mengakui, Medco membidik Blok Corridor. "Saya kira banyak perusahaan yang berminat kalau Blok Corridor dilelang. Jika pemerintah memberikan kesempatan Medco untuk ikut berpartisipasi, kami siap berkompetisi," ungkap dia kepada KONTAN, kemarin (19/2).

Namun keinginan Medco untuk ikut bersaing di Blok Corridor masih terbentur Peraturan Menteri ESDM Nomor 23/2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.

Di beleid itu, pemerintah memprioritaskan kontraktor lama untuk menjadi pengelola di blok migas yang sudah habis kontraknya. Saat ini, operator Blok Corridor adalah ConocoPhillips dengan hak kelola 54%, kemudian Pertamina 10% dan Repsol Energy 36%. "Setelah operator existing, baru yang lain. Jika operator lain diberi kesempatan, ya, kenapa tidak," ujar Hilmi.

Medco masih menunggu pemerintah membuka kesempatan. Kabar yang diterima KONTAN, emiten berkode MEDC di BEI ini sudah menggelar presentasi ke Kementerian ESDM atas minatnya untuk mengelola Blok Corridor. Benarkah? "Kami harus ikut aturan," ungkap Hilmi.

Pemerintah belum memutuskan siapa pemenang Blok Corridor setelah Desember 2023. "Masih diproses, masih evaluasi," ujar Djoko Siswanto, Dirjen Migas Kementerian ESDM. Pada 2018, lifting gas dari lapangan Grissik Blok Corridor 150.000 barrel of oil equivalent per day (boepd). Tahun ini, targetnya 145.000 boepd.

 

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA