Lelang Sukuk Bakal Laris Manis

Sabtu, 19 Januari 2019 | 13:53 WIB
Lelang Sukuk Bakal Laris Manis
[]
Reporter: Dimas Andi | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bakal kembali menggelar lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara pada Selasa (22/1). Analis menilai, penawaran SBSN ini dapat kembali berlangsung ramai.

Hal ini didukung oleh terus membaiknya persepsi risiko investasi di Indonesia dan negara emerging market lainnya. Sebagai catatan, pemerintah akan melelang lima seri sukuk negara dengan target indikatif senilai Rp 8 triliun.

Fixed Income Fund Manager Ashmore Asset Management Indonesia Anil Kumar mengatakan, persepsi risiko di Indonesia mengalami perbaikan walau mendapat sentimen negatif dari pasar global. Sebut saja mulai penutupan pemerintahan (shutdown) di Amerika Sertikat (AS) serta masalah pemisahan diri Inggris dari Uni Eropa atau Brexit yang tak kunjung usai.

Ini terbukti dari posisi Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor 5 tahun yang berada di level 124,37 pada Jumat (18/1). Padahal Senin (13/1) lalu CDS masih berada di level 129,89. Setali tiga uang, CDS Indonesia tenor 10 tahun berada di posisi 202,909 pada Kamis (17/1). Posisi ini sudah lebih rendah ketimbang Senin (14/1) yang ada di 209,025.

Indonesia juga punya daya tarik lebih dari nilai imbal hasil obligasinya yang terbilang tinggi di antara negara-negara berkembang lainnya. “Investor asing masih tetap tertarik dengan obligasi dari Indonesia, tak terkecuali sukuk,” kata Anil, kemarin.

Lebih lanjut Anil bilang, sentimen hasil data neraca perdagangan Indonesia yang kembali defisit pada bulan Desember lalu serta keputusan Bank Indonesia yang tetap mempertahankan suku bunga acuan dianggap tidak berpengaruh banyak terhadap kelangsungan lelang. Dengan kondisi demikian, Anil yakin nilai penawaran yang masuk minimal bisa menyamai pencapaian lelang sukuk negara sebelumnya sebesar Rp 17,81 triliun.

Sentimen positif bagi lelang kali ini juga datang karena derasnya arus dana asing ke pasar Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini membuat pemerintah memiliki posisi tawar yang lebih kuat saat lelang berlangsung. Alhasil, peluang investor untuk meminta imbal hasil yang terlampaui tinggi akan menipis.

“Kalau penawaran masuk tinggi dan imbal hasil yang diminta sesuai dengan pasar, pemerintah bisa menyerap dana di atas target indikatif,” ungkapnya.

Seri-seri bertenor pendek maupun panjang diperkirakan akan diburu oleh para investor. Apalagi, terdapat dua seri baru yang dilelang pada Selasa nanti, yakni SPN-S 23012020 dan PBS022. Keduanya mewakili seri tenor pendek dan panjang.

Rencananya, SPN-S 23012020 menawarkan imbalan diskonto dengan waktu jatuh tempo pada 23 Januari 2020. Sedangkan PBS022, selaku seri terbaru akan jatuh tempo 15 April 2034. Namun nilai imbalan tetapnya belum ditentukan saat ini.

Menurut Anil, investor akan memaksimalkan kedua seri baru tersebut saat lelang sebagai wadah untuk mendiversifikasi portofolionya.

Asal tahu saja, masih ada tiga seri yang ditawarkan pemerintah. Pertama, seri SPN-S 09072019 menawarkan imbalan diskonto dengan waktu jatuh tempo pada 9 Juli 2019. Kedua, seri PBS014 yang waktu jatuh tempo pada 15 Mei 2021 dan memiliki tingkat imbalan yang ditawarkan sebesar 6,50%. Ketiga, seri PBS019 memiliki tingkat imbalan yang ditawarkan sebesar 8,25%.

Sebagai informasi, pada lelang sukuk negara sebelumnya, pemerintah menyerap dana senilai Rp 8,65 triliun dari total penawaran yang masuk mencapai Rp 17,81 triliun.

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA