Lifting Gas Nasional Berpotensi Terhambat

Selasa, 30 Juli 2019 | 06:48 WIB
Lifting Gas Nasional Berpotensi Terhambat
[]
Reporter: Filemon Agung | Editor: Yuwono triatmojo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi lifting gas nasional berpotensi terganggu. Ini lantaran PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) enggan menyerap gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG), meski alokasinya sudah ditetapkan.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Tugas Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan, semula PLN berencana menyerap sebanyak 17 kargo LNG dari Kilang LNG Badak Bontang milik Badak NGL yang dikelola PT Pertamina (Persero). Namun belakangan, PLN justru hanya menyerap sebanyak enam kargo LNG.

Wakil Kepala SKK Migas, Sukandar menyebutkan akibat dari tidak terserapnya kargo LNG tersebut, Pertamina harus kembali mencari pembeli agar LNG bisa terserap. Jika tidak, produksi gas akan turun dan tidak optimal.

"Sudah dua bulan produksi menurun di Kalimantan Timur, dari 645 juta kaki kubik per hari (mmscfd) hingga 670 mmscfd menjadi 500 mmscfd," ungkap Sukandar di Kantor Kementerian ESDM, Senin (29/7). Dus, SKK Migas mengharapkan kondisi tersebut dapat berangsur normal pada Agustus tahun ini.

Menurut klaim SKK Migas, PLN tidak menyerap 11 kargo LNG lantaran perusahaan listrik negara ini menyebut alokasi gas untuk sektor kelistrikan menurun menjadi enam kargo pada tahun ini.

Jadi, Sukandar menegaskan, kebijakan PLN menurunkan target penyerapan LNG bukan karena adanya penurunan pasokan gas.

Namun SKK Migas mengaku tidak bisa terlibat lebih jauh untuk mengatasi luputnya penyerapan 11 kargo LNG. Sebab, perjanjian penjualan kargo dilakukan secara business to business (B to B) antara Pertamina dan PLN. "Kami meminta Pertamina menjual kargo yang tersisa. Kami tidak ikut tanda tangan sehingga tidak bisa terlibat," ungkap Sukandar.

PLN membantah

Dikonfirmasi terkait masalah tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT PLN, Djoko Abumanan, menegaskan bahwa posisi PLN hanya membantu Pertamina dalam menyerap kargo LNG dari Kilang Bontang itu.

"Kami membantu dengan menambah pesanan menjadi enam kargo, sisanya memang bukan kewajiban PLN," ungkap dia kepada KONTAN, Senin (29/7).

Jumlah enam kargo tersebut, kata Djoko, sudah sesuai kesepakatan antara PLN dan Pertamina. Jadi, bukan sebanyak 17 kargo LNG seperti informasi yang beredar selama ini. "Intinya, PLN membantu menyerap LNG yang semula hanya lima ditambah enam kargo lagi," tutur dia.

Satu hal yang pasti, menurut Djoko, jika PLN memang terikat kontrak dan tidak mengikuti aturan, tentu mereka akan dikenakan denda.

Hingga tadi malam, manajemen Pertamina belum bisa dimintai konfirmasinya perihal tidak terserapnya LNG.

Sementara realisasi penyaluran LNG pada semester I-2019 mencapai 31,8 standar kargo untuk pembeli domestik dengan perincian 18,7 standar kargo dari Kilang Bontang dan 13,1 standar kargo dari Kilang Tangguh.

Adapun realisasi ekspor LNG sebesar 82,2 standar kargo, yang meliputi 38,6 standar kargo dari Kilang Bontang dan 43,7 standar kargo dari Kilang Tangguh.

Sedangkan realisasi produksi LNG di semester I-2019 sebanyak 114 kargo atau menurun 18% ketimbang tahun lalu sebesar 139,1 standar kargo. Produksi tersebut berasal dari Kilang Bontang pada semester I-2019 sebesar 57,2 standar kargo dan produksi Kilang Tangguh sebesar 56,8 standar kargo.

Menyoroti lima kontraktor

Pemerintah menyoroti kinerja lima kontraktor migas alias Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang dinilai belum optimal dalam pencapaian realisasi lifting migas pada semester pertama tahun ini.

Dari 10 kontraktor utama, ada enam kontraktor yang mencatatkan realisasi lifting di bawah target APBN 2019 yang ditetapkan SKK Migas.

"Lima di antaranya berasal dari Grup Pertamina, yaitu Pertamina EP, Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PHE OSES, PHE ONWJ dan PKHT. Ini menjadi concern kami," kata Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, Senin (29/7).

Dwi mengharapkan, sejumlah kontraktor khususnya Pertamina untuk berupaya keras memperbaiki kinerja. "Jangan sampai blok yang telah diambil alih Pertamina malah terjadi penurunan produksi," pungkas dia.

Bagikan

Berita Terbaru

Kredit Konsumer Berpotensi Bermasalah Pasca-Lebaran, Bank Bersiap Mengantisipasi
| Jumat, 04 April 2025 | 17:18 WIB

Kredit Konsumer Berpotensi Bermasalah Pasca-Lebaran, Bank Bersiap Mengantisipasi

Pengeluaran masyarakat yang meningkat selama libur panjang sering kali berdampak pada kelancaran pembayaran cicilan kredit setelah liburan.  

Dampak Perang Dagang AS ke Ekonomi Indonesia: Ekspor Terancam, Rupiah Melemah
| Jumat, 04 April 2025 | 12:56 WIB

Dampak Perang Dagang AS ke Ekonomi Indonesia: Ekspor Terancam, Rupiah Melemah

Indonesia terkena tarif resiprokal sebesar 32% untuk berbagai produk ekspor ke AS. Tarif resiprokal ini akan berlaku mulai 9 April 2025.

Nilai Aset Saham Investor Asing Susut Rp 377 Triliun di Kuartal I-2025
| Jumat, 04 April 2025 | 11:17 WIB

Nilai Aset Saham Investor Asing Susut Rp 377 Triliun di Kuartal I-2025

Investor asing mencatatkan aksi jual bersih (net sell) sebesar Rp 29,92 triliun sepanjang tiga bulan pertama tahun ini saat IHSG merosot 8,04%.

Profit 30,24% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Rontok (4 April 2025)
| Jumat, 04 April 2025 | 09:46 WIB

Profit 30,24% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Rontok (4 April 2025)

Harga emas Antam (4 April 2025) ukuran 1 gram masih Rp 1.819.000. Di atas kertas pembeli setahun lalu bisa untung 30,24% jika menjual hari ini.

Saham Sektor Bank Indonesia Jadi Salah Satu Favorit Investasi Bank Sentral Norwegia
| Jumat, 04 April 2025 | 09:30 WIB

Saham Sektor Bank Indonesia Jadi Salah Satu Favorit Investasi Bank Sentral Norwegia

Norges Bank lebih pasif dalam mengelola portofolionya di saham penghuni BEI, dengan akumulasi terakhir tercatat pada akhir 2024.

Perlu Intervensi Cegah Rupiah ke Rp 17.000
| Jumat, 04 April 2025 | 09:10 WIB

Perlu Intervensi Cegah Rupiah ke Rp 17.000

Rupiah di pasar offshore sempat bertengger di Rp 16.771 per dolar AS. Ini menjadi performa terburuk rupiah sepanjang masa

Vale Indonesia (INCO) Bakal Dapat Cuan dari Bijih Nikel, Simak Rekomendasi Sahamnya
| Jumat, 04 April 2025 | 08:55 WIB

Vale Indonesia (INCO) Bakal Dapat Cuan dari Bijih Nikel, Simak Rekomendasi Sahamnya

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) diprediksi masih akan menuai pertumbuhan kinerja di tahun 2025, didorong penjualan dari bijih nikel atau nickel ore.

Kepatuhan Formal Wajib Pajak 62%
| Jumat, 04 April 2025 | 08:41 WIB

Kepatuhan Formal Wajib Pajak 62%

Hingga 1 April 2024, pukul 00.01 WIB, pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 tercatat 12,34 juta

Pacu Segmen Korporasi, Telkom (TLKM) Incar Swasta Hingga BUMN
| Jumat, 04 April 2025 | 08:29 WIB

Pacu Segmen Korporasi, Telkom (TLKM) Incar Swasta Hingga BUMN

PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) terus memperkuat pasar pada segmen business to business (B2B) dengan meluncurkan Telkom Solutions.

Kinerja PGAS Tahun Ini Masih Dibayangi Kebijakan Harga Gas
| Jumat, 04 April 2025 | 08:24 WIB

Kinerja PGAS Tahun Ini Masih Dibayangi Kebijakan Harga Gas

Tahun ini PGAS berpotensi menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang kembali berlaku pada 2025.

INDEKS BERITA

Terpopuler