Likuiditas Valas Diprediksi Akan Kembali Ketat di Tahun Ini

Jumat, 10 Mei 2019 | 09:25 WIB
Likuiditas Valas Diprediksi Akan Kembali Ketat di Tahun Ini
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Perekonomian dan sektor keuangan domestik Indonesia menghadapi tantangan berat beberapa bulan mendatang. Di tengah kondisi ekonomi dan perdagangan global yang masih penuh ketidakpastian, Indonesia harus menghadapi potensi keluarnya dana valuta asing (valas) dalam jumlah jumbo.

Pertama, tahun 2019 ini menjadi akhir dari masa tahan (holding period) dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Nilainya sekitar Rp 138 triliun. Benar, belum tentu dana ini keluar dari portfolio pasar finansial Indonesia, tapi peserta pengampunan pajak boleh dan bisa saja menyimpan dananya di luar negeri.

Kedua, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) juga akan memulai membayar kupon obligasi global. Inalum wajib membayar dua kali setahun dengan besaran masing US$ 300 juta, dimulai pada Mei 2019 hingga 2021.

Ketiga, pemerintah harus membayar obligasi global yang jatuh tempo tahun ini sebesar US$ 4,43 miliar. Kebutuhan likuiditas valas kian besar jika menghitung seluruh surat utang negara yang harus dilunasi tahun ini (pokok dan bunga) sekitar Rp 475 triliun.

Empat, utang jatuh tempo dari perusahaan milik negara sekitar US$ 60 miliar. Kelima, aliran valuta asing (valas) ke luar negeri akan besar karena banyak perusahaan membagikan dividen, khususnya para emiten dengan pemegang saham investor asing.

Besarnya kebutuhan likuiditas, terutama valas akan memperbesar risiko volatilitas rupiah, khususnya terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Cadangan devisa berpotensi tertekan oleh aneka kewajiban valas.

Dalam pertemuan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani tak menampik potensi risiko ini. KSSK akan terus memperkuat koordinasi kebijakan moneter, fiskal, makroprudensial, mikroprudensial, dan penjaminan simpanan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi serta menjaga momentum ekonomi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Luky Alfirman memastikan seluruh strategi DJPPR tahun ini, termasuk penerbitan utang baru sudah memperhitungkan kebutuhan pembiayaan secara menyeluruh. "Semua sudah diperhitungkan, dalam strategi penerbitan SBN tahunan termasuk yang jatuh tempo. Semuanya on-track," tandas Luky, Rabu (8/5).

Sepanjang 2019 ini, Kemkeu mematok penerbitan SBN Gross Rp 825,7 triliun, dengan SBN Neto Rp 388,96 triliun. Untuk mencegah besarnya risiko mata uang (currency risk), DJPPR menerapkan strategi penerbitan SBN, sekitar 83% berdenominasi rupiah, 17% SBN valas.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut, risiko likuiditas valas tahun ini memang bisa terjadi. Hanya kebijakan pemerintah dan bank sentral on track. "Misal, BI melonggarkan kewajiban underlying Domestic Non Deliverable Forward(DNDF), ini salah satu cara mencegah valas keluar Indonesia akibat hedging offshore. BI juga masih mempertahankan suku bunga acuan," tandas Josua.

Pemerintah juga menurunkan batas minimal penawaran pembelian surat utang negara (SUN) di pasar perdana domestik dengan cara private placement atas valas. Jika batas minimal private placement awalnya US$ 50 juta, kini hanya US$ 25 juta dengan nilai minimal nominal satu seri US$ 1 juta atau ekuivalen dengan mata uang asing lain. "Kebijakan ini bisa menarik minat pemilik dana repatriasi tax amnesty untuk tetap menempatkan dananya di dalam instrumen milik pemerintah Indonesia," ujar Josua.

Bagikan

Berita Terbaru

Penambangan Bitcoin Makin Sulit, Harga BTC Bisa Melejit
| Kamis, 09 Oktober 2025 | 19:35 WIB

Penambangan Bitcoin Makin Sulit, Harga BTC Bisa Melejit

Pasokan BTC baru yang ditambang semakin kecil sementara kompetisi antar penambang justru semakin ketat.

Futura Energi Global (FUTR) Mengembangkan Bisnis Panas Bumi
| Kamis, 09 Oktober 2025 | 16:39 WIB

Futura Energi Global (FUTR) Mengembangkan Bisnis Panas Bumi

Transformasi ini dilakukan PT Futura Energi Global Tbk (FUTR) usai diakuisisi PT Aurora Dhana Nusantara alias Ardhantara ada 9 September 2025. ​

Harga Emas Cetak Rekor Sepanjang Masa, Begini Pendapat Para Pakar
| Kamis, 09 Oktober 2025 | 10:06 WIB

Harga Emas Cetak Rekor Sepanjang Masa, Begini Pendapat Para Pakar

Ray Dalio menuturkan emas merupakan diversifikasi aset yang baik, investor sebaiknya menaruh 15% portofolio di emas

Patriotisme Tanpa Prospektus
| Kamis, 09 Oktober 2025 | 09:32 WIB

Patriotisme Tanpa Prospektus

Keterbukaan bukan sekadar soal informasi yang dibagikan, tetapi juga soal konsistensi antara niat dan pelaksanaan, satunya kata dengan perbuatan.

Uang Kripto
| Kamis, 09 Oktober 2025 | 09:13 WIB

Uang Kripto

Inovasi harus dikawal regulasi dan kebebasan harus tetap tunduk pada stabilitas. Karena uang bukan hanya alat tukar, tapi juga cermin kepercayaan.

Usai Private Placement Rp 30,5 T Beban Utang Menciut, Kinerja GIAA bisa Terbang Lagi?
| Kamis, 09 Oktober 2025 | 09:05 WIB

Usai Private Placement Rp 30,5 T Beban Utang Menciut, Kinerja GIAA bisa Terbang Lagi?

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA)  secara bertahap merealisasikan rencana penambahan armada dan rute baru.

Minat Investor Asing di Saham Grup Barito Beragam, Namun Prospek Cenderung Seragam
| Kamis, 09 Oktober 2025 | 08:43 WIB

Minat Investor Asing di Saham Grup Barito Beragam, Namun Prospek Cenderung Seragam

Kenaikan harga saham-saham Grup Barito didorong oleh kombinasi faktor fundamental dan sentimen pasar. 

Bukan Blackrock tapi State Street yang Konsisten Borong Saham BBCA, BMRI, BBRI & BBNI
| Kamis, 09 Oktober 2025 | 08:29 WIB

Bukan Blackrock tapi State Street yang Konsisten Borong Saham BBCA, BMRI, BBRI & BBNI

Ada potensi pemulihan minat asing di saham bank, walaupun secara akumulatif sepanjang 2025 masih akan tetap mencatatkan posisi net foreign sell.

Ada Kebijakan Koboi, Keyakinan Konsumen Malah Melemah, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini
| Kamis, 09 Oktober 2025 | 08:13 WIB

Ada Kebijakan Koboi, Keyakinan Konsumen Malah Melemah, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini

Keyakinan konsumen ini tercatat turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 117,2. IKK ini menyentuh level terendah sejak Mei 2022. ​

Viral Menu Pangsit Goreng di Program Makan Bergizi
| Kamis, 09 Oktober 2025 | 07:52 WIB

Viral Menu Pangsit Goreng di Program Makan Bergizi

Kepala SPPG Mampang 1 Depok Mustika Fie beralasan memilih pangsit di menu MBG untuk menghindari food waste.

INDEKS BERITA

Terpopuler