Low Tuck Kwong, Orang Terkaya Nomor 7 di Indonesia Jual Saham Voksel (VOKS)

Selasa, 11 Juni 2019 | 09:24 WIB
Low Tuck Kwong, Orang Terkaya Nomor 7 di Indonesia Jual Saham Voksel (VOKS)
[]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Low Tuck Kwong diketahui telah melepas sebagian kepemilikan sahamnya di PT Voksel Electric Tbk(VOKS). Orang terkaya urutan ke-7 di Indonesia versi Forbes itu menjual 22,1 juta saham VOKS.

Berdasar data kepemilikan efek 5% atau lebih yang diumumkan Bursa Efek Indonesia (BEI), per 29 Mei 2019 Low Tuck Kwong memiliki 12,41% saham VOKS. Seiring penjualan saham tersebut, kepemilikannya di emiten produsen kabel itu berkurang menjadi 11,88%.

Tidak ada informasi pada harga berapa transaksi itu digelar. Yang jelas, pada 31 Mei 2019 terjadi transaksi tutup sendiri (crossing) atas saham VOKS sebanyak 20 juta saham. RHB Sekuritas Indonesia bertindak sebagai broker penjual sekaligus pembeli dalam transaksi ini.

Nah, crossing tersebut digelar di harga Rp 250 per saham. Jauh lebih rendah dari harga rata-rata VOKS di pasar reguler hari itu yang ada di Rp 325 per saham.

Ikhwal keterkaitannya dengan bisnis kabel bukan cuma dengan Voksel Electric. Menyitir data Forbes, Low berada di belakang Super Sea Cable Networks Pte. Ltd. Perusahaan yang berbasis di Singapura itu membangun sistem kabel bawah laut untuk konektivitas internet yang menghubungkan Singapura, Indonesia dan Malaysia.

Namun, Low Tuck Kwong selama ini lebih dikenal sebagai taipan di bisnis batubara. Lelaki asal Singapura yang telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) itu merupakan pemilik PT Bayan Resources Tbk (BYAN). Di perusahaan tambang batubara itu ia menguasai 53,73% saham.

Tak cuma di Bayan Resources, Low Tuck Kwong juga pemilik 14,18% saham PT Samindo Resources Tbk (MYOH). Ini adalah emiten yang berbisnis di jasa pertambangan batubara. 

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Mempertahankan dan Perebutan Kekuasaan
| Sabtu, 23 November 2024 | 03:15 WIB

Mempertahankan dan Perebutan Kekuasaan

Rakyat harus cerdas dan kritis dalam membaca peta pertarungan politik di ajang pilkada pada saat ini.

Darurat Judi Online
| Sabtu, 23 November 2024 | 03:10 WIB

Darurat Judi Online

Pemerintah harus berupaya keras menumpas judi online lewat beragam aspek tidak hanya pemblokiran semata.

Oleh-Oleh Janji Investasi Miliaran Dolar
| Sabtu, 23 November 2024 | 03:05 WIB

Oleh-Oleh Janji Investasi Miliaran Dolar

Hasil lawatan Presiden Prabowo Subianto menjaring komitmen investasi jumbo dari China dan Inggris senilai US$ 18,5 miliar.

Hingga Oktober 2024, Pembiayaan Multiguna Tumbuh Pesat
| Sabtu, 23 November 2024 | 03:00 WIB

Hingga Oktober 2024, Pembiayaan Multiguna Tumbuh Pesat

Pertumbuhan permintaan pembiayaan multifinance di segmen multiguna masih akan berlanjut hingga tahun depan

Serapan Belanja Modal Siber Perbankan Capai 50%
| Jumat, 22 November 2024 | 23:44 WIB

Serapan Belanja Modal Siber Perbankan Capai 50%

Bank Tabungan Negara (BTN) misalnya, telah menyerap 60% capex untuk teknologo informasi (TI) yang dianggarkan mencapai Rp 790 miliar di 2024

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku
| Jumat, 22 November 2024 | 15:14 WIB

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku

Kepemilikan Prajogo Pangestu dalam emiten Gozco Group, diakitkan dengan investasi Gozco di PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB),  

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI
| Jumat, 22 November 2024 | 14:33 WIB

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI

Dua nama calon menteri Donald Trump yang pro energi fosil, yakni Doug Burgum calon Menteri Dalam Negeri dan Chris Wright calon Menteri Energi.

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

INDEKS BERITA

Terpopuler