Masih Dinilai Kurang, Informasi Perubahan Iklim dari Penghasil Emisi Karbon Terbesar

Kamis, 16 September 2021 | 13:00 WIB
Masih Dinilai Kurang, Informasi Perubahan Iklim dari Penghasil Emisi Karbon Terbesar
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: A combination of file photos shows the logos of five of the largest publicly traded oil companies; BP, Chevron, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, and Total. REUTERS/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - LONDON. Penghasil emisi karbon terbesar tidak mengungkapkan seluruh risiko yang terhubung dengan perubahan iklim, hingga mengurangi kemungkinan target emisi global terpenuhi, demikian hasil studi Carbon Tracker dan Climate Accounting Project (CAP) yang disampaikan pada Kamis (16/9).

CAP beranggotakan pakar akuntansi dan keuangan yang berasal dari komunitas investor. Tim informal ini ditugaskan oleh Principles for Responsible Investment (PRI). Sementara Carbon Tracker didanai oleh sekitar 30 yayasan amal.

Penelitian dilakukan atas laporan yang dipublikasikan oleh 107 perusahaan terdaftar yang bergerak di berbagai industri, termasuk minyak dan gas, otomotif dan penerbangan. Hasil penelitian memperlihatkan lebih dari 70% perusahaan tidak mencerminkan risiko penuh akibat perubahan iklim dalam akun 2020 mereka, demikian pernyataan Carbon Tracker dalam rilis hari ini. 

Baca Juga: Naikkan Investasi di Proyek Rendah Karbon, Chevron Menolak Kejar Target Emisi Nol

“Berdasarkan paparan signifikan yang dimiliki perusahaan-perusahaan ini terhadap risiko transisi, dan dengan banyak mengumumkan target emisi, kami mengharapkan pertimbangan yang jauh lebih besar tentang masalah iklim dalam keuangan daripada yang kami temukan,” ujar Barbara Davidson, analis senior di Carbon Tracker dan penulis utama laporan tersebut.

"Tanpa informasi ini, hanya ada sedikit cara untuk mengetahui tingkat modal yang berisiko, atau jika dana dialokasikan untuk bisnis yang tidak berkelanjutan, yang selanjutnya mengurangi peluang kami untuk menghilangkan karbon dalam waktu singkat yang tersisa untuk mencapai tujuan Paris,” tambah Davidson.

Delapan dari 10 audit juga tidak menunjukkan bukti penilaian risiko iklim. Misalnya, menguji asumsi dan perkiraan yang dibuat tentang penurunan nilai pada aset berumur panjang, sebelum akun ditandatangani, tambah laporan itu.

Baca Juga: Tujuh Isu Prioritas Dibahas dalam KTT G20 2022

Kurangnya konsistensi antara janji iklim yang dibuat dan perlakuan mereka dalam akun keuangan juga menjadi perhatian, kata studi tersebut. Rilis itu menambahkan bahwa tidak ada yang menggunakan asumsi sejalan dengan Perjanjian Paris, yang bertujuan untuk membatasi pemanasan global tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius.

Laporan tersebut muncul di masa investor semakin peduli terhadap pengungkapan informasi yang berhubungan dengan risiko perubahan iklim, berikut analisisnya. Tuntutan itu terutama diarahkan ke penghasil emisi berat, seperti perusahaan energi dan perusahaan tambang. 

Pembuat standar akuntansi dan audit global sejak itu mengatakan bahwa risiko iklim tidak boleh diabaikan dalam perhitungan.

Laporan tersebut dirilis menjelang putaran berikutnya pembicaraan iklim global di Glasgow pada bulan November, di mana negara-negara diharapkan untuk mempercepat upaya untuk membatasi pemanasan global.

Selanjutnya: Ingin Lebih Mudah Cari Dana, SK Innovation Spin Usaha Bisnis Baterai

 

Bagikan

Berita Terbaru

Mewaspadai Dana Asing Hengkang Setelah Lembaga Pemeringkat Beri Peringatan
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:16 WIB

Mewaspadai Dana Asing Hengkang Setelah Lembaga Pemeringkat Beri Peringatan

S&P memberikan peringatan terkait peningkatan tekanan fiskal di Indonesia. Pasar mencemaskan defisit anggaran dan kebijakan pendanaan pemerintah. 

Menjaga Amanah LPDP
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:15 WIB

Menjaga Amanah LPDP

Memperkuat ekosistem menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk bisa membuat investasi pendidikan LPDP berbuah.

Ekstasi Pemberantasan Korupsi
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:00 WIB

Ekstasi Pemberantasan Korupsi

Mekanisme perampasan aset yang masih berbentuk rancangan beleid harus menjadi agenda utama pemberantasan korupsi.​

Peringatan Dini Agar Pemerintah Berbenah
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:00 WIB

Peringatan Dini Agar Pemerintah Berbenah

Giliran S&P mewanti-wanti Indonesia terkait bengkaknya bunga utang yangb memperngaruhi profil utang RI

Perintis Triniti (TRIN) Incar Pendapatan dari Hospitality
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 03:05 WIB

Perintis Triniti (TRIN) Incar Pendapatan dari Hospitality

Potensi pendapatan berulang (recurring income) dari kerjasama dengan Artotel Group tersebut mencapai Rp 1,5 triliun dalam beberapa tahun ke depan.

Lini Asuransi Kesehatan Semakin Tertekan
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 03:05 WIB

Lini Asuransi Kesehatan Semakin Tertekan

Masih tingginya rasio klaim, membuat sejumlah perusahaan memutuskan mundur dari bisnis asuransi kesehatan.

Pemerintah Janji Menjaga Defisit Anggaran
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 02:30 WIB

Pemerintah Janji Menjaga Defisit Anggaran

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, pemerintah akan mengelola APBN secara hati-hati       

Geliat Bisnis Blue Bird (BIRD) di Musim Lebaran
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 02:20 WIB

Geliat Bisnis Blue Bird (BIRD) di Musim Lebaran

Fokus utama diarahkan pada titik mobilitas tinggi, seperti pusat belanja, kawasan kuliner, area residensial, hotel, dan simpul transportasi 

Impor Pikap Persempit Ruang Gerak Fiskal
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 02:15 WIB

Impor Pikap Persempit Ruang Gerak Fiskal

Sebesar Rp 40 triliun dana desa per tahun akan terpakai untuk melunasi cicilan utang                

Monetisasi Ore Jadi Game Changer, Dorong Prospek INCO
| Jumat, 27 Februari 2026 | 17:10 WIB

Monetisasi Ore Jadi Game Changer, Dorong Prospek INCO

Analis BRI Danareksa Sekuritas, Andhika Audrey melanjutkan, INCO telah mengamankan kuota RKAB 2026 sekitar 22 juta wet metric ton (wmt).

INDEKS BERITA

Terpopuler