Mayoritas Kreditur Setuju, Restrukturisasi Utang Arpeni Pratama (APOL) Mulai Efektif

Rabu, 13 Februari 2019 | 16:24 WIB
Mayoritas Kreditur Setuju, Restrukturisasi Utang Arpeni Pratama (APOL) Mulai Efektif
[]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL) mendapat persetujuan dari mayoritas krediturnya untuk melakukan restrukturisasi utang. Dari hasil penghitungan suara pada 7 Februari 2019 lalu, mayoritas kreditur separatis dan kreditur konkuren telah menyetujui rencana restrukturisasi. 

Dua dari tiga kreditur separatis yang mewakili Rp 1,74 triliun utang, atau 94,9% kreditur sudah menyetujui dan meneken perubahan perjanjian perdamaian. Lalu, tujuh dari 10 atau sekituar 67% kreditur konkuren juga telah setuju atas restrukturisasi tersebut. Jumlah ini mewakili Rp 1,47 triliun jumlah utang. 

Dalam hasil penghitungan pemungutan suara yang dirilis belum lama ini, kelompok kreditur lain, yaitu pemegang obligasi dollar AS (USD noteholder) juga sudah menyetujui usulan restrukturisasi yang ditawarkan perusahaan. Dari jumlah USD noteholder yang hadir, sebanyak 75,3% memberi persetujuannya. 

Hasil suara ini sudah dimasukkan ke US Court Prepackaged Chapter 11 pada 1 Februari, mengingat restrukturisasi utang dollar perusahaan harus melalui pengadilan di Amerika Serikat (AS). Dengan begitu, rencana restrukturisasi utang APOL dianggap sudah efektif sejak 7 Februari 2019. 

"Rencana restrukturisasi yang mengakibatkan perubahan perjanjian perdamaian antara perseroan dengan para kreditur telah efektif dan mengikat sejak 7 Februari 2019," ujar manajemen APOL dalam keterbukaan informasi, Selasa (12/2). 

Total utang yang akan direstrukturisasi mencapai Rp 6,524 triliun atau sekitar US$ 437 juta. Salah satu skema restrukturisasi utang yang akan dilakukan adalah dengan mengonversi utang menjadi saham. 

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA

Terpopuler