Menakar Risiko BRICS

Kamis, 14 November 2024 | 04:04 WIB
Menakar Risiko BRICS
[ILUSTRASI. TAJUK - Thomas Hadiwinata]
Thomas Hadiwinata | Managing Editor

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Prabowo Subianto pada akhir pekan lalu menyatakan niat untuk bergabung dengan BRICS. Keinginan itu pun menuai tanggapan bernada negatif dari sejumlah pihak.

Ada yang mencemaskan bergabungnya Indonesia dengan BRICS akan menempatkan kita dengan posisi yang berhadap-hadapan dengan Amerika Serikat (AS). 
Alasannya, Donald Trump yang baru terpilih sebagai Presiden AS saat berkampanye pernah mengancam akan melakukan pembalasan terhadap negara-negara yang melakukan dedolarisasi. 

Ancaman ini jelas ditujukan ke BRICS. Mengingat, salah satu tujuan BRICS memang mengurangi ketergantungan negara-negara anggotanya terhadap dolar AS sebagai alat pembayaran transaksi dagang di  antara mereka.

Baca Juga: Sumber Alfaria Trijaya (AMRT) Bakal Perluas Gerai di Luar Negeri

Kekhawatiran lain, bergabung dengan BRICS disebut-sebut akan menghambat peluang untuk bergabung dengan OECD. Ada juga yang menyuarakan kerisauan Indonesia akan makin bergantung pada China, apabila bergabung dengan BRICS.

Tentu, suara-suara bernada keprihatinan di atas patut dipertimbangkan pemerintah. Tapi, kita perlu mencermati apa iya risiko-risiko di atas relevan? 

Ambil contoh, menghindari retalisasi Trump terhadap negara-negara yang bergabung dengan BRICS terkesan mengada-ada. Dalam dua dekade terakhir, dedolarisasi adalah ide yang sungguh merdu di telinga penduduk Bumi non residen AS. 

Ya, mengapa penduduk non AS harus ikut-ikutan terkena dampak dari kebijakan moneter di Negeri Paman Sam? Padahal di saat dolar AS punya peran sangat dominan dalam sistim keuangan dunia, kontribusi ekonomi negeri terhadap ekonomi global semakin turun.

Baca Juga: Japfa Comfeed Indonesia (JPFA) Garap Program Makan Bergizi Gratis

Kita akan terkesan cemas berlebihan jika mengingat jejak rekam Trump sebagai presiden. Bukankah di masa Trump berkuasa, AS sangat enggan mengambil tanggung jawabnya sebagai negara adikuasa? 

Sebagai pengingat, adalah Trump yang menarik AS dari Trans Pacific Partnership (TPP), blok perdagangan negara-negara di lingkar Pasifik.

Apa yang dilakukan Thailand seharusnya menjawab kecemasan kedua. Negeri Siam itu, bahkan sudah memulai proses aksesi ke BRICS sekaligus OECD. 

Perihal ketergantungan terhadap China, sejatinya lebih ditentukan oleh policy dan aksi pemerintah negeri kita. Terlepas Indonesia masuk BRICS atau tidak, China pasti agresif mencari sumber daya serta pasar bagi produknya.

Bagikan

Berita Terbaru

Pendapatan Berulang Dari Bisnis Hotel SMRA Diprediksi Terus Tumbuh Hingga 2027
| Jumat, 26 Desember 2025 | 08:05 WIB

Pendapatan Berulang Dari Bisnis Hotel SMRA Diprediksi Terus Tumbuh Hingga 2027

Kawasan penyangga seperti Summarecon Bekasi, Summarecon Serpong, dan Summarecon Tangerang diprediksi tetap menjadi primadona.

Asri Karya Lestari (ASLI) Menggarap Aneka Pryek di 2026
| Jumat, 26 Desember 2025 | 08:05 WIB

Asri Karya Lestari (ASLI) Menggarap Aneka Pryek di 2026

ASLI melakukan penyesuaian dengan memfokuskan diri pada pelanggan existing yang aktivitas proyeknya masih berjalan.

Danantara Fokus Garap Enam Proyek Hilirisasi
| Jumat, 26 Desember 2025 | 07:45 WIB

Danantara Fokus Garap Enam Proyek Hilirisasi

Pada fase pertama atau tahap awal, Danantara akan memulai pembangunan lima hingga enam proyek hilirisasi strategis.

Laju Bisnis Jalan Tol Jasa Marga (JSMR) di Ujung Tahun
| Jumat, 26 Desember 2025 | 07:31 WIB

Laju Bisnis Jalan Tol Jasa Marga (JSMR) di Ujung Tahun

Secara total, volume lalu lintas yang meninggalkan Jabotabek meningkat 12,1% dibandingkan lalu lintas di hari normal.

Bursa Asia Bergerak Terbatas pada Jumat (26/12)
| Jumat, 26 Desember 2025 | 07:30 WIB

Bursa Asia Bergerak Terbatas pada Jumat (26/12)

Pelaku pasar masih wait and see terhadap dinamika geopolitik global, meski belum memicu volatilitas yang signifikan.

Industri Tekstil Masuk Zona Merah Perbankan
| Jumat, 26 Desember 2025 | 07:25 WIB

Industri Tekstil Masuk Zona Merah Perbankan

Akses permodalan atau kredit perbankan menjadi salah satu kendala yang dihadapi pengusaha di industri TPT.

Beban Pencadangan Diperkirakan Bakal Susut Tahun Depan
| Jumat, 26 Desember 2025 | 07:20 WIB

Beban Pencadangan Diperkirakan Bakal Susut Tahun Depan

Mayoritas bank beraset besar masih mencatatkan kenaikan beban pencadangan atau biaya provisi hingga November 2025. ​

Penjualan Kendaraan Lesu, Kredit Pembelian Kendaraan Bank Mengempis
| Jumat, 26 Desember 2025 | 07:00 WIB

Penjualan Kendaraan Lesu, Kredit Pembelian Kendaraan Bank Mengempis

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) perbankan kian tertekan. Penyusutan outstanding jenis kredit konsumtif ini semakin dalam hingga November 2025. ​

INET Berpotensi Menggaet  Rp 3,2 Triliun Lewat Rights Issue
| Jumat, 26 Desember 2025 | 07:00 WIB

INET Berpotensi Menggaet Rp 3,2 Triliun Lewat Rights Issue

Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) telah mengantongi restu dari OJK untuk menggelar aksi korporasi rights issue.

Pendapatan Nonbunga Jadi Tumpuan Perbankan
| Jumat, 26 Desember 2025 | 06:45 WIB

Pendapatan Nonbunga Jadi Tumpuan Perbankan

Tekanan terhadap pendapatan bunga bersih perbankan tahun ini masih berat, di tengah pertumbuhan kredit yang lesu dan biaya dana yang tinggi.​

INDEKS BERITA

Terpopuler