Menakar Risiko BRICS

Kamis, 14 November 2024 | 04:04 WIB
Menakar Risiko BRICS
[ILUSTRASI. TAJUK - Thomas Hadiwinata]
Thomas Hadiwinata | Managing Editor

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Prabowo Subianto pada akhir pekan lalu menyatakan niat untuk bergabung dengan BRICS. Keinginan itu pun menuai tanggapan bernada negatif dari sejumlah pihak.

Ada yang mencemaskan bergabungnya Indonesia dengan BRICS akan menempatkan kita dengan posisi yang berhadap-hadapan dengan Amerika Serikat (AS). 
Alasannya, Donald Trump yang baru terpilih sebagai Presiden AS saat berkampanye pernah mengancam akan melakukan pembalasan terhadap negara-negara yang melakukan dedolarisasi. 

Ancaman ini jelas ditujukan ke BRICS. Mengingat, salah satu tujuan BRICS memang mengurangi ketergantungan negara-negara anggotanya terhadap dolar AS sebagai alat pembayaran transaksi dagang di  antara mereka.

Baca Juga: Sumber Alfaria Trijaya (AMRT) Bakal Perluas Gerai di Luar Negeri

Kekhawatiran lain, bergabung dengan BRICS disebut-sebut akan menghambat peluang untuk bergabung dengan OECD. Ada juga yang menyuarakan kerisauan Indonesia akan makin bergantung pada China, apabila bergabung dengan BRICS.

Tentu, suara-suara bernada keprihatinan di atas patut dipertimbangkan pemerintah. Tapi, kita perlu mencermati apa iya risiko-risiko di atas relevan? 

Ambil contoh, menghindari retalisasi Trump terhadap negara-negara yang bergabung dengan BRICS terkesan mengada-ada. Dalam dua dekade terakhir, dedolarisasi adalah ide yang sungguh merdu di telinga penduduk Bumi non residen AS. 

Ya, mengapa penduduk non AS harus ikut-ikutan terkena dampak dari kebijakan moneter di Negeri Paman Sam? Padahal di saat dolar AS punya peran sangat dominan dalam sistim keuangan dunia, kontribusi ekonomi negeri terhadap ekonomi global semakin turun.

Baca Juga: Japfa Comfeed Indonesia (JPFA) Garap Program Makan Bergizi Gratis

Kita akan terkesan cemas berlebihan jika mengingat jejak rekam Trump sebagai presiden. Bukankah di masa Trump berkuasa, AS sangat enggan mengambil tanggung jawabnya sebagai negara adikuasa? 

Sebagai pengingat, adalah Trump yang menarik AS dari Trans Pacific Partnership (TPP), blok perdagangan negara-negara di lingkar Pasifik.

Apa yang dilakukan Thailand seharusnya menjawab kecemasan kedua. Negeri Siam itu, bahkan sudah memulai proses aksesi ke BRICS sekaligus OECD. 

Perihal ketergantungan terhadap China, sejatinya lebih ditentukan oleh policy dan aksi pemerintah negeri kita. Terlepas Indonesia masuk BRICS atau tidak, China pasti agresif mencari sumber daya serta pasar bagi produknya.

Bagikan

Berita Terbaru

SSIA Buka Peluang Kolaborasi Lanjutan dengan Konglomerasi Grup Djarum & Barito
| Sabtu, 23 Agustus 2025 | 13:00 WIB

SSIA Buka Peluang Kolaborasi Lanjutan dengan Konglomerasi Grup Djarum & Barito

Presiden Direktur SSIA Johannes Suriadjaja menyampaikan, kedua grup tersebut terbuka atas kesempatan atau peluang kolaborasi bersama SSIA.

Kiat Setyono Djuandi Darmono: Investasi Sektor Riil Sambil Menciptakan Lapangan Kerja
| Sabtu, 23 Agustus 2025 | 10:15 WIB

Kiat Setyono Djuandi Darmono: Investasi Sektor Riil Sambil Menciptakan Lapangan Kerja

Tujuan saya berinvestasi bukan hanya mencari untung, tetapi menciptakan lapangan kerja dan manfaat bagi masyarakat,

Vanda Laura Jadi Presdir Perempuan Pertama Urus SPBU
| Sabtu, 23 Agustus 2025 | 09:45 WIB

Vanda Laura Jadi Presdir Perempuan Pertama Urus SPBU

Perjalanan karier ari Vanda Laura yang memulai dari cuci sayuran hingga menjadi figur yang memimpin ekspansi SPBU BP-AKR

Kucuran Kredit dari Perbankan ke Segmen UMKM Semakin Mampet
| Sabtu, 23 Agustus 2025 | 08:55 WIB

Kucuran Kredit dari Perbankan ke Segmen UMKM Semakin Mampet

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, kredit UMKM hanya tumbuh 1,6% secara tahunan per Juli jadi Rp 1.397,4 triliun

Aksi Investasi Korporasi Menopang Penyaluran Kredit Perbankan
| Sabtu, 23 Agustus 2025 | 08:51 WIB

Aksi Investasi Korporasi Menopang Penyaluran Kredit Perbankan

Di saat pertumbuhan penyaluran kredit terus melambat, penyaluran kredit investasi masih tumbuh tinggi, meski juga melambat

BI Akan Perluas QRIS  ke China dan Arab Saudi
| Sabtu, 23 Agustus 2025 | 08:21 WIB

BI Akan Perluas QRIS ke China dan Arab Saudi

Saat ini, QRIS telah dipakai 57 juta pengguna dan 40 juta merchant, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Istana Sebut Tunjangan DPR Kewenangan Kemkeu
| Sabtu, 23 Agustus 2025 | 08:17 WIB

Istana Sebut Tunjangan DPR Kewenangan Kemkeu

Tunjangan tambahan ini menuai perhatian lantaran dianggap tidak sesuai dengan semangat efisiensi anggaran pemerintah

Tepis Kekhawatiran Sentralisasi Fiskal
| Sabtu, 23 Agustus 2025 | 08:10 WIB

Tepis Kekhawatiran Sentralisasi Fiskal

Alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menyusut signifikan. 

Duit Rp 3 Miliar Mengalir ke Wamenaker
| Sabtu, 23 Agustus 2025 | 08:00 WIB

Duit Rp 3 Miliar Mengalir ke Wamenaker

Wkil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel diduga menerima aliran uang sebesar Rp 3 miliar

Sektor Riil Tahan Ekspansi, Duit Tak Berputar
| Sabtu, 23 Agustus 2025 | 07:53 WIB

Sektor Riil Tahan Ekspansi, Duit Tak Berputar

Bank Indonesia mencatat uang beredar Juli 2025 sebesar Rp 9.569,7 triliun, turun dari Juni          

INDEKS BERITA