Menambal Masalah
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ada pola yang berulang dalam pengelolaan kebijakan ekonomi kita: ketika masalah muncul, bukan akar persoalan yang dipecahkan. Terbaru, ada kabar pencopotan pejabat eselon tinggi di Kementerian Keuangan di tengah tekanan anggaran akibat potensi defisit besar.
Alih-alih membenahi desain kebijakan fiskal, respons yang diambil adalah pergantian posisi strategis. Pendekatan ini memberi kesan seolah-olah krisis anggaran adalah persoalan teknis di level pelaksana.
Padahal, potensi defisit yang membayangi adalah akumulasi dari keputusan kebijakan di tingkat atas: target penerimaan yang agresif, belanja yang ekspansif, serta prioritas program yang kerap berubah mengikuti dinamika politik. Dalam kerangka ini, direktur jenderal lebih sering berada pada posisi mengeksekusi, bukan menentukan arah.
Mengganti pejabat tanpa mengoreksi asumsi dasar kebijakan fiskal ibarat memperbaiki gejala tanpa menyentuh penyakitnya. Langkah ini berisiko menciptakan ilusi bahwa tindakan tegas telah diambil, padahal substansi masalah tetap utuh. Publik disuguhi dinamika jabatan, sementara tekanan fiskal terus berjalan.
Lebih jauh, ketidakseimbangan fiskal ini tidak berdiri sendiri. Dampaknya merembet ke stabilitas makroekonomi, terutama nilai tukar. Ketika pasar membaca adanya tekanan pada anggaran negara, persepsi risiko meningkat dan rupiah ikut tertekan. Di titik inilah peran Bank Indonesia menjadi krusial meski terbatas.
Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memperbaiki struktur fiskal. Yang bisa dilakukan adalah meredam gejolak, salah satunya melalui intervensi di pasar valuta asing. Langkah ini efektif dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas rupiah, tetapi ada harga yang harus dibayar: terkurasnya cadangan devisa.
Intervensi semacam ini pada dasarnya adalah bantalan, bukan solusi. Intervensi hanya memberi waktu, tetapi tidak menyelesaikan sumber tekanan. Jika akar masalah fiskal tidak dibenahi, kebutuhan intervensi akan terus berulang.
Hal yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar reshuffle birokrasi, melainkan keberanian untuk mengevaluasi arah kebijakan secara menyeluruh. Tanpa keberanian itu, setiap pergantian pejabat hanya akan menjadi siklus rutin. Indonesia seolah sibuk menyelesaikan masalah, tanpa benar-benar menyelesaikan masalah.
