Menjinakkan Pasar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beberapa hari ini, pemerintah meluncurkan gelombang program yang raksasa. Belum tuntas kita bicara sentralisasi tata niaga ekspor oleh PT DSI, pemerintah sudah meluncurkan program Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Jakarta–Bali, disusul Bursa Mineral OJK di 2027. Belum selesai rencana perombakan hulu perunggasan dan impor jutaan sapi, sudah muncul program Motor Listrik Nasional (MoLiNas) dan Mobil Listrik Nasional PT Pindad di tahun 2028.
Polanya terbaca jelas: kebangkitan doktrin kapitalisme negara. Pemerintah memosisikan diri sebagai pengarah pasokan, pencipta captive market lewat belanja APBN seperti terjadi pada MBG. Pemerintah juga memosisikan diri sebagai pemodal jangka panjang. Walau semua program ini berada di luar APBN karena permodalan dilakukan melalui instrumen Danantara Development Management Fund (DDMF).
Kenyataannya, realitas di lapangan terbelah. Inisiatif seperti MoLiNas dan peternakan ayam memiliki peluang sukses tinggi karena mengandalkan basis industri swasta terpasang serta siklus produksi yang cepat. Begitu pula dengan sistem monitoring devisa ekspor PT DSI yang banyak bertumpu pada integrasi data administratif pelabuhan.
Titik kritis justru membayangi proyek padat modal. Produksi ratusan ribu mobil listrik di Pindad harus berhadapan dengan hukum besi industri otomotif, yaitu skala keekonomian dan rantai pasok komponen. Tanpa penguasaan industri baterai mobil, program mobil nasional berisiko akan menjadi industri perakit.
Di sektor pangan, mendatangkan jutaan sapi perah subtropis ke iklim tropis akan menabrak masalah biologis berupa heat stress, ketersediaan pakan hijauan, dan ancaman Penyakit Mulut dan Kuku.
Sementara itu, PFII dan Bursa Komoditas OJK menuntut pembuktian kepastian hukum peradilan komersial dan kedalaman likuiditas global yang mustahil diciptakan secara instan.
Kemandirian ekonomi adalah cita-cita mulia, tetapi pasar riil tak pernah bisa diperintah secara administratif. Tanpa kehati-hatian mengelola risiko fiskal di Danantara, ambisi ini hanya akan menumpuk beban keuangan masa depan.
Pasang surut kebijakan ekonomi republik ini memberi satu pelajaran berharga: batas antara lompatan industrialisasi dan jebakan proyek mangkrak selalu ditentukan oleh kedisiplinan kalkulasi teknokrat ekonomi, bukan tingginya retorika politis.
