Risiko Aturan Populis

Jumat, 11 September 2026 | 06:10 WIB
Risiko Aturan Populis
[ILUSTRASI. TAJUK - Thomas Hadiwinata (KONTAN/Indra Surya)]
Thomas Hadiwinata | Managing Editor

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kendati sudah diperangi selama hampir tiga dekade, tindak pidana korupsi tak kunjung punah dari negeri ini. Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kasus korupsi yang telah disidangkan seperti tata kelola tambang timah. Lalu, kasus korupsi dalam program makanan bergizi gratis, yang melibatkan para pimpinan Badan Gizi Nasional.

Keberadaan koruptor yang patah tumbuh hilang berganti di negeri tentu meresahkan. Rasa geram muncul karena banyak terpidana korupsi yang kembali hidup normal, setelah menjalani masa hukuman. Kehidupan mereka secara ekonomi juga sosial, tidak terciderai. 

Latar belakang semacam itu yang menjadikan rancangan undang-undang perampasan aset terlihat sebagai aturan pamungkas yang menghilangkan dahaga keadilan masyarakat. Namun, apakah calon aturan yang terdengar sangat populis itu bisa menjawab keinginan publik, yaitu hilangnya, atau paling tidak, berkurangnya, korupsi?

Jika menyimak pandangan para ahli hukum yang diundang DPR untuk memberi masukan dalam rapat dengar pendapat umum, ada kemungkinan perampasan aset memunculkan komplikasi.

Risiko munculnya korupsi kedua yang disampaikan ahli hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Edi Pranoto, patut didengar. Menurut Edi, risiko semacam ini muncul saat aset hasil kejahatan disita, sementara pengelolaan aset tidak disertai kegiatan pengawasan dan jejak audit yang kuat.

Pandangan ini relevan karena ada kasus penegak hukum yang kemudian menjadi tersangka saat menjalankan tugasnya sebagai penyidik. Di masa lalu, ada kasus oknum Bareskrim yang terbukti menerima upeti dari para tersangka kasus pembobolan BNI. Terbaru, ada mantan jampidsus yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Contoh-contoh kejadian penegak hukum yang tukar posisi menjadi tersangka dalam kasus korupsi menunjukkan bahwa negeri ini sebenarnya sudah punya perangkat hukum yang cukup untuk merampas aset. Bukankah ketentuan hukum pidana memungkinkan penjatuhan hukuman berupa uang ganti rugi, tanpa batasan nilai, kepada mereka yang terbukti melakukan korupsi?

Tanpa aturan yang khusus tentang perampasan aset, seharusnya negeri ini sudah bisa terbebas dari korupsi. Asalkan, seluruh ketentuan tentang good governance dan aturan penyidikan serta penindakan dijalankan dengan sepenuh hati.

Bagikan
Topik Terkait

Berita Terbaru

Polemik Perampasan Aset
| Sabtu, 21 November 2026 | 06:05 WIB

Polemik Perampasan Aset

Sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai proses penyusunan UU cenderung tertutup, draf dan dokumen tak dibuka secara transparan.

Konsumsi Tumbuh, Daya Beli Masih Rapuh
| Sabtu, 21 November 2026 | 06:00 WIB

Konsumsi Tumbuh, Daya Beli Masih Rapuh

Kenaikan konsumsi belum mencerminkan pemulihan daya beli akibat tekanan harga dan pendapatan.           

Prospek Menabung Emas dan Dolar AS di Tengah Fluktuasi Pasar
| Sabtu, 21 November 2026 | 06:00 WIB

Prospek Menabung Emas dan Dolar AS di Tengah Fluktuasi Pasar

Di tengah fluktuasi pasar yang sulit diprediksi, instrumen investasi klasik seperti emas dan dolar AS menjadi pilihan investor.

Bank Besar Adu Kuat Berebut Tabungan Masyarakat
| Sabtu, 21 November 2026 | 05:50 WIB

Bank Besar Adu Kuat Berebut Tabungan Masyarakat

BCA dan BRI bersaing ketat memperebutkan posisi dengan tabungan terbesar. Per September 2026, tabungan BCA Rp 640 triliun dan BRI Rp 637 triliun.

Defisit Susut, Tekanan Eksternal Mengintai
| Sabtu, 21 November 2026 | 05:30 WIB

Defisit Susut, Tekanan Eksternal Mengintai

Kebutuhan impor yang meningkat, permintaan global yang melemah, serta aliran modal asing yang menyusut menjadi tantangan.

Reformasi Bursa dan Transparansi Kepemilikan Saham
| Sabtu, 21 November 2026 | 05:25 WIB

Reformasi Bursa dan Transparansi Kepemilikan Saham

Persoalannya saat ini adalah kepemilikan di bawah 5% tidak selalu berarti kepemilikan yang independen. 

Jumlah Pengelola Dana Pensiun Terus Menciut
| Sabtu, 21 November 2026 | 04:40 WIB

Jumlah Pengelola Dana Pensiun Terus Menciut

OJK mencatat, pengelola dapen pada tahun 2021 masih mencapai 213 entitas, namun terus menurun menjadi 179 dapen pada Agustus 2026.

Daya Intiguna Yasa (MDIY) Tambah Kapasitas Gudang
| Sabtu, 21 November 2026 | 04:30 WIB

Daya Intiguna Yasa (MDIY) Tambah Kapasitas Gudang

MDIY mengandalkan optimalisasi infrastruktur pergudangan dan sistem distribusi. Tujuannya, menjaga ketersediaan produk di seluruh jaringan toko.

Euforia Investor Baru Dongkrak Saham POLA, Sinyal Bahaya Ini Wajib Dicermati Investor
| Jumat, 20 November 2026 | 22:08 WIB

Euforia Investor Baru Dongkrak Saham POLA, Sinyal Bahaya Ini Wajib Dicermati Investor

Kenaikan saham POLA saat ini lebih banyak mencerminkan ekspektasi pasar terhadap masuknya investor strategis dan potensi transformasi bisnis.

Aturan Baru BEI Ubah Peta Portofolio: MI Kini Wajib Hitung Ulang Risiko HSC
| Jumat, 20 November 2026 | 18:33 WIB

Aturan Baru BEI Ubah Peta Portofolio: MI Kini Wajib Hitung Ulang Risiko HSC

Penghapusan saham dari indeks acuan juga berpotensi mengurangi minat MI, khususnya dalam jangka pendek.

INDEKS BERITA

Terpopuler