Multipolar Masih Mengandalkan Ritel

Selasa, 30 April 2019 | 07:50 WIB
Multipolar Masih Mengandalkan Ritel
[]
Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - TANGERANG. PT Multipolar Tbk (MLPL) masih mengandalkan segmen ritel untuk menjaring pendapatan. Sepanjang tahun lalu, penjualan bersih Multipolar ditopang dari segmen ritel sebesar 78,9% terhadap total penjualan. Pada pos laba bruto, segmen ritel berkontribusi sebesar 86,7%.

Direktur Multipolar, Agus Arismunandar, menyebutkan dari data tersebut segmen ritel masih akan terus menjadi backbone perusahaan. "Masih ritel, karena kontributor terbesar dari ritel," ungkap dia kepada KONTAN, Senin (29/4).

Dari segmen bisnis ritel, emiten dengan kode saham MLPL di Bursa Efek Indonesia ini memiliki kepemilikan saham di Matahari Putra Prima, Matahari Department Store, Timezone, dan Books & Beyond. Di luar segmen ritel, Multipolar juga memiliki segmen bisnis telekomunikasi-multimedia-teknologi (TMT) serta investasi dan lain-lain.

Untuk penjualan bersih, segmen TMT berkontribusi sebesar 16,1%, sedangkan investasi dan lain-lain menyumbangkan 5%. Meski demikian, manajemen MLPL tidak akan pilih kasih dengan hanya mengembangkan segmen ritel. "Contohnya kami terus berinvestasi di beberapa bisnis digital," ungkap dia.

Secara keseluruhan, rencana pengembangan bisnis Multipolar diserahkan kepada masing-masing anak usaha. Dengan begitu, belanja modal MLPL tahun ini akan berasal dari anak usaha. "Karena belanja modal kami sendiri sangat kecil. Jadi dari anak usaha secara konsolidasi nilainya mencapai sekitar Rp 350 miliar," sebut Agus.

Vice President Corporate Finance Multipolar, Djony Rospina, menambahkan pihaknya masih akan mengembangkan setiap sektor bisnis yang dimiliki. Multipolar juga mulai merambah bisnis start-up. Dengan jajaran direksi yang cenderung masih muda, maka jelas bisnis start-up menjadi hal yang menarik.

Namun Djony tidak mengungkapkan bisnis start-up apa yang bakal digarap oleh MLPL. "Kesempatan untuk investasi di dunia digital besar sekali, tapi tergantung rencana manajemen. Jadi masalah investasi ke mana terlalu dini untuk diumumkan sekarang," ujar dia.

Yang pasti, Multipolar memiliki perusahaan venture capital untuk memuluskan rencana tersebut. Agus enggan menyebutkan nama perusahaan venture capital yang siap menyokong ekspansi bisnis start-up.

Sepanjang tahun lalu, MLPL masih mencatatkan top line maupun bottom line kurang memuaskan. Multipolar mencatatkan pendapatan sebesar Rp 14,98 triliun atau turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 17,07 triliun.

Untuk bottom line, Multipolar membukukan rugi bersih Rp 1,22 triliun, turun tipis 1,61% dibandingkan tahun sebelumnya Rp 1,24 triliun.

Anak usaha mengerem ekspansi

Adapun anak usaha MLPL, yakni PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) berencana mengerem ekspansi. Tahun ini, MPPA hanya mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) Rp 150 miliar untuk melanjutkan ekspansi bisnis.

Danny Kojongian, Sekretaris Perusahaan Matahari Putra Prima menyebutkan, tahun ini mereka berencana menambah beberapa jumlah gerai. "Kami akan lebih berhati-hati membuka toko baru," ujar Danny.

Itu sebabnya MPPA tidak terlalu gencar membangun gerai baru. "Tahun ini, Hypermart bisa tambah satu gerai, juga Foodmart dan HyFresh secara total bisa bertambah empat sampai enam gerai," tutur dia.

Tahun lalu MPPA merealisasikan empat gerai Hypermart, satu gerai Foodmart dan tiga gerai Boston. Selain untuk ekspansi, MPPA akan membelanjakan dana capex untuk kebutuhan maintenance gerai yang telah beroperasi.

Bagikan

Berita Terbaru

BPOM Izinkan Penggunaan Vaksin Campak Dewasa
| Kamis, 09 April 2026 | 05:35 WIB

BPOM Izinkan Penggunaan Vaksin Campak Dewasa

Langkah BPOM tidak lepas dari lonjakan kasus campak yang sempat memicu kejadian luar biasa (KLB) di berbagai daerah.

Grab Diminta Segera Bangun Pusat Data
| Kamis, 09 April 2026 | 05:35 WIB

Grab Diminta Segera Bangun Pusat Data

Grab sudah menjadikan Indonesia sebagai basis serta pusat kegiatan bisnis dari perusahaan asal Singapura tersebut.

Prabowo Meminta Bahlil  Cabut IUP di Hutan Lindung
| Kamis, 09 April 2026 | 05:20 WIB

Prabowo Meminta Bahlil Cabut IUP di Hutan Lindung

Prabowo memerintahkan Menteri Bahlil untuk segera mencabut izin seluruh tambang ilegal tersebut dalam waktu satu minggu ke depan.

Duit APBN Menambal Tambahan Biaya Haji
| Kamis, 09 April 2026 | 05:15 WIB

Duit APBN Menambal Tambahan Biaya Haji

Dana tambahan penyelenggaraan haji pada tahun ini berasal dari efisiensi APBN senilai total Rp 1,77 triliun.

Kredit Lesu, Penjaminan Tetap Cuan
| Kamis, 09 April 2026 | 05:15 WIB

Kredit Lesu, Penjaminan Tetap Cuan

Industri penjaminan mampu mengantongi laba sebesar Rp 209,9 miliar dalam dua bulan pertama tahun 2026

IHSG Terbang 4,42%, Intip Prediksi dan Rekomendasi Saham Hari Ini (9/4)
| Kamis, 09 April 2026 | 05:00 WIB

IHSG Terbang 4,42%, Intip Prediksi dan Rekomendasi Saham Hari Ini (9/4)

Reli IHSG 4,42% membalikkan tren pekan lalu. Indikator teknikal menyajikan sinyal penguatan lanjutan. 

Setoran Pajak Lambat, Target Kian Berat
| Kamis, 09 April 2026 | 04:30 WIB

Setoran Pajak Lambat, Target Kian Berat

Kinerja penerimaan pajak Maret 2026 melambat, jauh di bawah target. DJP siapkan strategi ekstra keras mengejar Rp 560 triliun kekurangan.

Arwana Citramulia (ARNA) Fokus Produksi dan Efisiensi
| Kamis, 09 April 2026 | 04:20 WIB

Arwana Citramulia (ARNA) Fokus Produksi dan Efisiensi

Dari total 22 lini (line) produksi, ARNA tahun lalu menghentikan sementara operasional di beberapa lini untuk produksi keramik dinding.

Leasing Waspadai Kredit Macet UMKM Akibat Perang
| Kamis, 09 April 2026 | 04:15 WIB

Leasing Waspadai Kredit Macet UMKM Akibat Perang

Industri pembiayaan masih mewaspadai efek rembetan dari konflik tersebut, termasuk pada kredit ke segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pebisnis Alat Berat Tunggu Putusan RKAB
| Kamis, 09 April 2026 | 04:10 WIB

Pebisnis Alat Berat Tunggu Putusan RKAB

Sejumlah pelanggan masih bersikap wait and see meski harga komoditas menunjukkan tren kenaikan. Percepatan persetujuan RKAB menjadi faktor kunci.

INDEKS BERITA