KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan harga BBM Bersubsidi selalu menjadi kebijakan pamungkas untuk mengurangi subsidi APBN. Sebaliknya, rencana dan wacana pembatasan penyaluran subsidi BBM hanya kepada golongan masyarakat paling membutuhkan, selalu gembos di tengah jalan.
Dulu, tahun 2013, pernah muncul rencana kebijakan mobil Low Cost Green Car (LCGC) hanya bisa mengisi BBM non-subsidi yang lebih ramah lingkungan. Rencana itu disusun bareng dengan pemberlakuan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM) nol persen bagi LCGC.
Apa yang terjadi, kemudian?
Harga mobil LCGC benar-benar menjadi lebih murah karena menikmati fasilitas pajak. Namun, mobil LCGC tetap bisa menenggak bensin bersubsidi yang lebih bertimbal dan RON lebih rendah. Penjualan mobil LCGC pun laris manis.
Baca Juga: Diskon Pajak Mobil & Properti Masih Dikaji
Nah, hari-hari ini muncul wacana pembatasan pembelian Pertalite dan Solar yang mengandung subsidi. Pembatasan akan dilakukan lewat pendaftaran sehingga orang hanya bisa membeli BBM Bersubsidi dengan kuota maksimal tertentu. Mungkin hanya orang-orang tertentu pula yang boleh mengisi BBM-non-subsidi.
Meski sudah ratusan ribu orang mendaftar MyPertamina, tak jelas kelanjutan rencana kebijakan ini.
Yang pasti, harga BBM Bersubsidi keburu dinaikkan oleh pemerintah. Polemik BBM bersubsidi pun jelas akan menghangat selama beberapa hari ke depan.
Subsidi dan harga BBM akan selalu menimbulkan polemik selama semata dipandang sebagai tarik ulur antara APBN versus daya beli masyarakat. Sudah saatnya variabel lain diikutsertakan dalam wacana mencari solusi. Salah satu variabel yang sangat penting itu adalah: industri otomotif.
Keinginan luas pengurangan konsumsi BBM dengan menghadirkan kendaraan berenergi listrik, misalnya, mustahil terwujud tanpa keterlibatan aktif industri otomotif.
Pemerintah bisa meminta komitmen industri otomotif untuk segera memproduksi dan memasarkan kendaraan listrik harga terjangkau. Undang pula pabrikan mobil listrik lain yang sudah sukses di negara-negara tertentu. Beri mereka insentif agar bisa bersaing menghadapi pemain lama.
Setelah puluhan tahun ikut menikmati "subsidi BBM" secara tidak langsung, seharusnya industri otomotif turut aktif menjadi bagian dari solusi pelik masalah subsidi energi. Toh, hidup industri otomotif nasional sangat bergantung pada kebijakan energi di masa depan.
