Otoritas Moneter di Negara-Negara Asia Tenggara Cari Cara Mengelola Hot Money

Kamis, 11 April 2019 | 07:32 WIB
Otoritas Moneter di Negara-Negara Asia Tenggara Cari Cara Mengelola Hot Money
[]
Reporter: Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Negara-negara Asia Tenggara berniat mengelola arus dana portofolio investasi asing jangka pendek (hot money) yang keluar masuk pasar keuangannya. Empat bank sentral negara anggota ASEAN, yakni Bank Indonesia, bersama Bank Sentral Malaysia, Thailand dan Filipina, mengusulkan kebijakan bersama yang disebut policy paper Capital Account Safeguard Measures in The ASEAN Context.

Deputi Direktur Departemen Internasional Harris Munandar Selasa (9/4) menjelaskan, usulan kebijakan itu dibahas dalam pertemuan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN di Thailand pekan lalu. Ada tiga prinsip yang diyakini empat bank sentral ASEAN, tapi belum cocok dengan pemikiran yang dianut organisasi dunia seperti IMF dan OECD.

Salah satu prinsip pengelolaan moneter untuk mengendalikan arus modal asing ini, diantaranya adalah capital flow management (CFM). Kebijakan ini memungkinan satu negara untuk membatasi arus modal asing di portofolio, tapi bersifat sementara sesuai aturan IMF.

Padahal kondisi masing-masing negara dalam menghadapi arus modal asing ini berbeda. Karena itu, sedianya CFM ini tidak disamaratakan, atau boleh fleksibel. Sebab bila hanya diberlakukan dalam jangka pendek bisa jadi situasi yang ingin diatasi belum selesai seperti terjadinya arus keluar modal akibat kondisi eksternal.

 Ekonom melihat langkah bank sentral ini sebagai salah sat cara untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang masing-masing. Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, langkah ini memerlukan kajian mendalam lagi, agar bisa melihat dari sisi keuntungan maupun kerugiannya. Ia mengambil contoh saat terjadi gejolak pasar, biasanya otoritas moneter mengambil kebijakan ketat terhadap aliran modal.

Yang diperlukan adalah mengukur seberapa besar skala pengetatan (restricted) itu. "Kalau ketat, investor tidak mau, karena sulit repatriasi," katanya, Rabu (10/4).

Karena itu, kebijakan ini memerlukan kajian untuk menetapkan berapa besar dosis, skala dan seberapa lama pelaksanaan kebijakan capital flow management (CFM) diberlakukan. David menyadari bahwa ada perbedaan batas jangka waktu yang diinginkan antara lembaga internasional dengan ASEAN.

Senada dengan David, ekonom Asia Development Bank Institute (ADBI) Eric Sugandi juga melihat ini sebagai upaya beberapa negara ASEAN untuk menjaga stabilitas nilai tukar agar sektor riil dan ekspor mereka tidak terganggu keluarnya arus modal.

Apalagi secara historis, pada krisis 1997-1998 pelemahan mata uang Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina bisa memukul parah sektor riil mereka. Di sisi lain sejak awal 2000-an keterbukaan negara tersebut terhadap investasi portofolio asing naik.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede sepakat bahwa ASEAN memerlukan kebijakan yang idiosynkratik atau sesuai dengan kondisi negara-negara ASEAN. "Mengingat kerentanan perekonomian negara kawasan ASEAN apabila terjadi ketidakstabilan pasar keuangan," jelas Josua.

Apalagi integrasi ekonomi membuat guncangan di negara maju gampang merambat ke negara emerging market yang sudah membuka diri.

Bagikan

Berita Terbaru

Rekor Emas Dorong Saham Tambang Naik Tajam
| Selasa, 13 Januari 2026 | 10:00 WIB

Rekor Emas Dorong Saham Tambang Naik Tajam

Selain faktor moneter, lonjakan harga emas juga sangat dipengaruhi oleh eskalasi risiko geopolitik global, dari Venezuela kini bergeser ke Iran.

Menakar Semarak Imlek, Ramadan, dan Lebaran 2026 Kala Konsumen Tengah Tertekan​
| Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30 WIB

Menakar Semarak Imlek, Ramadan, dan Lebaran 2026 Kala Konsumen Tengah Tertekan​

Ruang konsumsi barang non-esensial diprediksi kian terbatas dan pola belanja masyarakat cenderung menjadi lebih selektif.

Indikasi Kuat Belanja Masyarakat Awal Tahun Masih Tertahan
| Selasa, 13 Januari 2026 | 09:04 WIB

Indikasi Kuat Belanja Masyarakat Awal Tahun Masih Tertahan

Indeks Penjualan Riil (IPR) Desember 2025 diperkirakan tumbuh melambat menjadi 4,4% secara tahunan  

Tekanan Kas Negara di Awal Tahun
| Selasa, 13 Januari 2026 | 09:01 WIB

Tekanan Kas Negara di Awal Tahun

Kebutuhan belanja pemerintah di kuartal pertama tahun ini diperkirakan mencapai Rp 700 triliun, namun penerimaan belum akan optimal

Skandal Pajak Menggerus Kepatuhan dan Penerimaan
| Selasa, 13 Januari 2026 | 08:30 WIB

Skandal Pajak Menggerus Kepatuhan dan Penerimaan

Dalam jangka panjang, kasus korupsi pajak bakal menyeret rasio perpajakan Indonesia                 

BUVA Volatil: Reli Lanjut atau Profit Taking?
| Selasa, 13 Januari 2026 | 08:16 WIB

BUVA Volatil: Reli Lanjut atau Profit Taking?

Dengan kecenderungan uptrend yang mulai terbentuk, investor bisa menerapkan strategi buy on weakness saham BUVA yang dinilai masih relevan.

Saham Bakrie Non-Minerba Ikut Naik Panggung, Efek Euforia BUMI-BRMS & Narasi Sendiri
| Selasa, 13 Januari 2026 | 07:53 WIB

Saham Bakrie Non-Minerba Ikut Naik Panggung, Efek Euforia BUMI-BRMS & Narasi Sendiri

Meski ikut terimbas flash crash IHSG, hingga 12 Januari 2026 persentase kenaikan saham Bakrie non-minerba masih berkisar antara 15% hingga 83%.

Industri Kemasan Berharap dari Lebaran
| Selasa, 13 Januari 2026 | 07:39 WIB

Industri Kemasan Berharap dari Lebaran

Inaplas belum percaya diri dengan prospek industri plastik keseluruhan pada 2026, lantaran barang jadi asal China membanjiri pasar lokal.

Laju Kendaraan Niaga Masih Terasa Berat
| Selasa, 13 Januari 2026 | 07:33 WIB

Laju Kendaraan Niaga Masih Terasa Berat

Sektor logistik hingga tambang masih jadi penopang terhadap penjualan kendaraan niaga pada tahun ini

Menakar Kilau Dividen UNVR 2026 Pasca Divestasi Sariwangi dan Spin Off Bisnis Es Krim
| Selasa, 13 Januari 2026 | 07:33 WIB

Menakar Kilau Dividen UNVR 2026 Pasca Divestasi Sariwangi dan Spin Off Bisnis Es Krim

Dividen PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) diprediksi makin menarik usai spin off es krim dan lepas Sariwangi.

INDEKS BERITA

Terpopuler