Otoritas Moneter di Negara-Negara Asia Tenggara Cari Cara Mengelola Hot Money

Kamis, 11 April 2019 | 07:32 WIB
Otoritas Moneter di Negara-Negara Asia Tenggara Cari Cara Mengelola Hot Money
[]
Reporter: Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Negara-negara Asia Tenggara berniat mengelola arus dana portofolio investasi asing jangka pendek (hot money) yang keluar masuk pasar keuangannya. Empat bank sentral negara anggota ASEAN, yakni Bank Indonesia, bersama Bank Sentral Malaysia, Thailand dan Filipina, mengusulkan kebijakan bersama yang disebut policy paper Capital Account Safeguard Measures in The ASEAN Context.

Deputi Direktur Departemen Internasional Harris Munandar Selasa (9/4) menjelaskan, usulan kebijakan itu dibahas dalam pertemuan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN di Thailand pekan lalu. Ada tiga prinsip yang diyakini empat bank sentral ASEAN, tapi belum cocok dengan pemikiran yang dianut organisasi dunia seperti IMF dan OECD.

Salah satu prinsip pengelolaan moneter untuk mengendalikan arus modal asing ini, diantaranya adalah capital flow management (CFM). Kebijakan ini memungkinan satu negara untuk membatasi arus modal asing di portofolio, tapi bersifat sementara sesuai aturan IMF.

Padahal kondisi masing-masing negara dalam menghadapi arus modal asing ini berbeda. Karena itu, sedianya CFM ini tidak disamaratakan, atau boleh fleksibel. Sebab bila hanya diberlakukan dalam jangka pendek bisa jadi situasi yang ingin diatasi belum selesai seperti terjadinya arus keluar modal akibat kondisi eksternal.

 Ekonom melihat langkah bank sentral ini sebagai salah sat cara untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang masing-masing. Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, langkah ini memerlukan kajian mendalam lagi, agar bisa melihat dari sisi keuntungan maupun kerugiannya. Ia mengambil contoh saat terjadi gejolak pasar, biasanya otoritas moneter mengambil kebijakan ketat terhadap aliran modal.

Yang diperlukan adalah mengukur seberapa besar skala pengetatan (restricted) itu. "Kalau ketat, investor tidak mau, karena sulit repatriasi," katanya, Rabu (10/4).

Karena itu, kebijakan ini memerlukan kajian untuk menetapkan berapa besar dosis, skala dan seberapa lama pelaksanaan kebijakan capital flow management (CFM) diberlakukan. David menyadari bahwa ada perbedaan batas jangka waktu yang diinginkan antara lembaga internasional dengan ASEAN.

Senada dengan David, ekonom Asia Development Bank Institute (ADBI) Eric Sugandi juga melihat ini sebagai upaya beberapa negara ASEAN untuk menjaga stabilitas nilai tukar agar sektor riil dan ekspor mereka tidak terganggu keluarnya arus modal.

Apalagi secara historis, pada krisis 1997-1998 pelemahan mata uang Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina bisa memukul parah sektor riil mereka. Di sisi lain sejak awal 2000-an keterbukaan negara tersebut terhadap investasi portofolio asing naik.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede sepakat bahwa ASEAN memerlukan kebijakan yang idiosynkratik atau sesuai dengan kondisi negara-negara ASEAN. "Mengingat kerentanan perekonomian negara kawasan ASEAN apabila terjadi ketidakstabilan pasar keuangan," jelas Josua.

Apalagi integrasi ekonomi membuat guncangan di negara maju gampang merambat ke negara emerging market yang sudah membuka diri.

Bagikan

Berita Terbaru

Akui Bukan SWF Biasa, Mari Kupas Jati Diri BPI Danatara
| Kamis, 06 November 2025 | 15:25 WIB

Akui Bukan SWF Biasa, Mari Kupas Jati Diri BPI Danatara

Danantara merupakan SWF berbasis BUMN sehingga tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban pelayanan publik (public servic obligation).

Anak Usaha TLKM Buka Suara Soal Kepailitan TELE dan Investasi Rp 1,39 Triliun
| Kamis, 06 November 2025 | 13:53 WIB

Anak Usaha TLKM Buka Suara Soal Kepailitan TELE dan Investasi Rp 1,39 Triliun

PT PINS Indonesia, anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), akhirnya buka suara menanggapi kabar kepailitan PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE)

Ruang Pendanaan Masih Terbatas, PELNI Buka Opsi Tambah Kapal dari Penjualan Tiket
| Kamis, 06 November 2025 | 13:46 WIB

Ruang Pendanaan Masih Terbatas, PELNI Buka Opsi Tambah Kapal dari Penjualan Tiket

Penyertaan Modal Negara sudah tak lagi digunakan sehingga beberapa upaya diluncurkan PT Pelni guna memastikan kelanjutan investasi armada.

Konsumsi Daging Ayam Melejit, Laba Bersih Japfa Comfeed (JPFA) Naik Dua Digit
| Kamis, 06 November 2025 | 10:29 WIB

Konsumsi Daging Ayam Melejit, Laba Bersih Japfa Comfeed (JPFA) Naik Dua Digit

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) membukukan kinerja positif di sepanjang sembilan bulan tahun 2025.

Multi Makmur Lemindo (PIPA) Membalikkan Rugi Menjadi Laba Per Kuartal III-2025
| Kamis, 06 November 2025 | 10:21 WIB

Multi Makmur Lemindo (PIPA) Membalikkan Rugi Menjadi Laba Per Kuartal III-2025

Pertumbuhan laba itu disokong lonjakan pendapatan usaha PIPA yang mencapai 30,49% secara tahunan jadi Rp 25,89 miliar per September 2025

Daya Beli Belum Maksi, Laba Emiten Properti Masih Bertaji
| Kamis, 06 November 2025 | 10:17 WIB

Daya Beli Belum Maksi, Laba Emiten Properti Masih Bertaji

Sejumlah emiten properti mencatat pertumbuhan pendapatan dan laba di sepanjang periode Januari-September 2025

Harga Emas Masih Tinggi, Bumi Resources Minerals (BRMS) Genjot Produksi
| Kamis, 06 November 2025 | 10:08 WIB

Harga Emas Masih Tinggi, Bumi Resources Minerals (BRMS) Genjot Produksi

PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) membidik pertumbuhan produksi emas 68.000 ons sampai 72.000 ons hingga akhir 2025.​

Penjualan Belum Laris Manis, Kepulan Laba Emiten Rokok Semakin Tipis
| Kamis, 06 November 2025 | 09:52 WIB

Penjualan Belum Laris Manis, Kepulan Laba Emiten Rokok Semakin Tipis

Tekanan daya beli masyarakat masih jadi tantangan emiten rokok. Penurunan daya beli memicu pergeseran konsumsi ke segmen value for money (VFM).

TELE Pailit, Tak Cuma Telkom (TLKM) dan Haiyanto, Ribuan Investor Saham Ikut Merugi
| Kamis, 06 November 2025 | 09:00 WIB

TELE Pailit, Tak Cuma Telkom (TLKM) dan Haiyanto, Ribuan Investor Saham Ikut Merugi

Kasus pailit PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE) mencerminkan buruknya perlindungan investor publik.

Menakar Efek Kinerja Sembilan Bulan 2025 dan Rights Issue ke Kinerja PANI
| Kamis, 06 November 2025 | 08:15 WIB

Menakar Efek Kinerja Sembilan Bulan 2025 dan Rights Issue ke Kinerja PANI

Analisis aksi korporasi PANI: Rights issue Rp 16,6 triliun, akuisisi CBDK, dan prospek saham di tengah pemulihan pasar properti.

INDEKS BERITA

Terpopuler