Otoritas Moneter di Negara-Negara Asia Tenggara Cari Cara Mengelola Hot Money

Kamis, 11 April 2019 | 07:32 WIB
Otoritas Moneter di Negara-Negara Asia Tenggara Cari Cara Mengelola Hot Money
[]
Reporter: Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Negara-negara Asia Tenggara berniat mengelola arus dana portofolio investasi asing jangka pendek (hot money) yang keluar masuk pasar keuangannya. Empat bank sentral negara anggota ASEAN, yakni Bank Indonesia, bersama Bank Sentral Malaysia, Thailand dan Filipina, mengusulkan kebijakan bersama yang disebut policy paper Capital Account Safeguard Measures in The ASEAN Context.

Deputi Direktur Departemen Internasional Harris Munandar Selasa (9/4) menjelaskan, usulan kebijakan itu dibahas dalam pertemuan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN di Thailand pekan lalu. Ada tiga prinsip yang diyakini empat bank sentral ASEAN, tapi belum cocok dengan pemikiran yang dianut organisasi dunia seperti IMF dan OECD.

Salah satu prinsip pengelolaan moneter untuk mengendalikan arus modal asing ini, diantaranya adalah capital flow management (CFM). Kebijakan ini memungkinan satu negara untuk membatasi arus modal asing di portofolio, tapi bersifat sementara sesuai aturan IMF.

Padahal kondisi masing-masing negara dalam menghadapi arus modal asing ini berbeda. Karena itu, sedianya CFM ini tidak disamaratakan, atau boleh fleksibel. Sebab bila hanya diberlakukan dalam jangka pendek bisa jadi situasi yang ingin diatasi belum selesai seperti terjadinya arus keluar modal akibat kondisi eksternal.

 Ekonom melihat langkah bank sentral ini sebagai salah sat cara untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang masing-masing. Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, langkah ini memerlukan kajian mendalam lagi, agar bisa melihat dari sisi keuntungan maupun kerugiannya. Ia mengambil contoh saat terjadi gejolak pasar, biasanya otoritas moneter mengambil kebijakan ketat terhadap aliran modal.

Yang diperlukan adalah mengukur seberapa besar skala pengetatan (restricted) itu. "Kalau ketat, investor tidak mau, karena sulit repatriasi," katanya, Rabu (10/4).

Karena itu, kebijakan ini memerlukan kajian untuk menetapkan berapa besar dosis, skala dan seberapa lama pelaksanaan kebijakan capital flow management (CFM) diberlakukan. David menyadari bahwa ada perbedaan batas jangka waktu yang diinginkan antara lembaga internasional dengan ASEAN.

Senada dengan David, ekonom Asia Development Bank Institute (ADBI) Eric Sugandi juga melihat ini sebagai upaya beberapa negara ASEAN untuk menjaga stabilitas nilai tukar agar sektor riil dan ekspor mereka tidak terganggu keluarnya arus modal.

Apalagi secara historis, pada krisis 1997-1998 pelemahan mata uang Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina bisa memukul parah sektor riil mereka. Di sisi lain sejak awal 2000-an keterbukaan negara tersebut terhadap investasi portofolio asing naik.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede sepakat bahwa ASEAN memerlukan kebijakan yang idiosynkratik atau sesuai dengan kondisi negara-negara ASEAN. "Mengingat kerentanan perekonomian negara kawasan ASEAN apabila terjadi ketidakstabilan pasar keuangan," jelas Josua.

Apalagi integrasi ekonomi membuat guncangan di negara maju gampang merambat ke negara emerging market yang sudah membuka diri.

Bagikan

Berita Terbaru

Phapros (PEHA) Kejar Target Pertumbuhan Kinerja Dua Digit
| Minggu, 14 Juni 2026 | 05:20 WIB

Phapros (PEHA) Kejar Target Pertumbuhan Kinerja Dua Digit

Salah satu strategi yang disiapkan untuk meningkatkan penjualan tahun ini adalah dengan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Makin Mepet, Asuransi Matangkan Strategi Spin Off
| Minggu, 14 Juni 2026 | 04:50 WIB

Makin Mepet, Asuransi Matangkan Strategi Spin Off

Per Mei 2026, ada 26 perusahaan yang akan melakukan spin off UUS dengan cara mendirikan perusahaan baru.

BI Yakin Rupiah Menguat Menuju Fundamental
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 07:55 WIB

BI Yakin Rupiah Menguat Menuju Fundamental

Rupiah ditutup pada level Rp 17.865,75 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (12/6), menguat 0,84% dibandingkan penutupan pada 5 Juni 2026

Tanggungan Subsidi Energi Semakin Berat
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 07:14 WIB

Tanggungan Subsidi Energi Semakin Berat

Hingga akhir Mei 2026, realisasi anggaran subsidi dan kompensasi energi melonjak 208%               

Menanti Cuan Piala Dunia yang Tak Kunjung Datang
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 07:07 WIB

Menanti Cuan Piala Dunia yang Tak Kunjung Datang

Pelaku industri di New York, kota yang menjadi tuan rumah partai final Piala Dunia 19 Juli nanti, mulai menurunkan ekspektasi

Antisipasi Pergeseran Perilaku Konsumen
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 07:05 WIB

Antisipasi Pergeseran Perilaku Konsumen

Pola konsumsi masyarakat pada saat sekarang kini sudah mulai bergeser ke arah yang lebih hati-hati dan rasional.

Ekspansi MKAP: Dorong kinerja lewat layanan EPC terintegrasi.
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 07:00 WIB

Ekspansi MKAP: Dorong kinerja lewat layanan EPC terintegrasi.

MKAP proyeksikan tambahan pendapatan Rp 442,25 miliar hingga 2030 dari lini bisnis baru. Ketahui rincian strateginya di sini

Harga Dolar AS Terkoreksi: Begini Proyeksi Rupiah Selanjutnya
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 07:00 WIB

Harga Dolar AS Terkoreksi: Begini Proyeksi Rupiah Selanjutnya

Rupiah menguat 0,97% dalam sepekan terakhir. Ketahui sentimen global dan domestik yang mendorong mata uang Garuda perkasa

Tuntutan Pasar
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 07:00 WIB

Tuntutan Pasar

Emisi obligasi global perdana Danantara adalah awal ujian yang selanjutnya harus bisa memenuhi tuntutan pemodal luar negeri yakni transparansi.​

Desakan Usulan Kenaikan PTKP Menguat
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 06:40 WIB

Desakan Usulan Kenaikan PTKP Menguat

Wacana PTKP naik hingga Rp 144 juta berpotensi lindungi disposable income. Uang pajak bisa dialihkan untuk kebutuhan pokok, cek hitungannya!

INDEKS BERITA