Otoritas Moneter di Negara-Negara Asia Tenggara Cari Cara Mengelola Hot Money

Kamis, 11 April 2019 | 07:32 WIB
Otoritas Moneter di Negara-Negara Asia Tenggara Cari Cara Mengelola Hot Money
[]
Reporter: Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Negara-negara Asia Tenggara berniat mengelola arus dana portofolio investasi asing jangka pendek (hot money) yang keluar masuk pasar keuangannya. Empat bank sentral negara anggota ASEAN, yakni Bank Indonesia, bersama Bank Sentral Malaysia, Thailand dan Filipina, mengusulkan kebijakan bersama yang disebut policy paper Capital Account Safeguard Measures in The ASEAN Context.

Deputi Direktur Departemen Internasional Harris Munandar Selasa (9/4) menjelaskan, usulan kebijakan itu dibahas dalam pertemuan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN di Thailand pekan lalu. Ada tiga prinsip yang diyakini empat bank sentral ASEAN, tapi belum cocok dengan pemikiran yang dianut organisasi dunia seperti IMF dan OECD.

Salah satu prinsip pengelolaan moneter untuk mengendalikan arus modal asing ini, diantaranya adalah capital flow management (CFM). Kebijakan ini memungkinan satu negara untuk membatasi arus modal asing di portofolio, tapi bersifat sementara sesuai aturan IMF.

Padahal kondisi masing-masing negara dalam menghadapi arus modal asing ini berbeda. Karena itu, sedianya CFM ini tidak disamaratakan, atau boleh fleksibel. Sebab bila hanya diberlakukan dalam jangka pendek bisa jadi situasi yang ingin diatasi belum selesai seperti terjadinya arus keluar modal akibat kondisi eksternal.

 Ekonom melihat langkah bank sentral ini sebagai salah sat cara untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang masing-masing. Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, langkah ini memerlukan kajian mendalam lagi, agar bisa melihat dari sisi keuntungan maupun kerugiannya. Ia mengambil contoh saat terjadi gejolak pasar, biasanya otoritas moneter mengambil kebijakan ketat terhadap aliran modal.

Yang diperlukan adalah mengukur seberapa besar skala pengetatan (restricted) itu. "Kalau ketat, investor tidak mau, karena sulit repatriasi," katanya, Rabu (10/4).

Karena itu, kebijakan ini memerlukan kajian untuk menetapkan berapa besar dosis, skala dan seberapa lama pelaksanaan kebijakan capital flow management (CFM) diberlakukan. David menyadari bahwa ada perbedaan batas jangka waktu yang diinginkan antara lembaga internasional dengan ASEAN.

Senada dengan David, ekonom Asia Development Bank Institute (ADBI) Eric Sugandi juga melihat ini sebagai upaya beberapa negara ASEAN untuk menjaga stabilitas nilai tukar agar sektor riil dan ekspor mereka tidak terganggu keluarnya arus modal.

Apalagi secara historis, pada krisis 1997-1998 pelemahan mata uang Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina bisa memukul parah sektor riil mereka. Di sisi lain sejak awal 2000-an keterbukaan negara tersebut terhadap investasi portofolio asing naik.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede sepakat bahwa ASEAN memerlukan kebijakan yang idiosynkratik atau sesuai dengan kondisi negara-negara ASEAN. "Mengingat kerentanan perekonomian negara kawasan ASEAN apabila terjadi ketidakstabilan pasar keuangan," jelas Josua.

Apalagi integrasi ekonomi membuat guncangan di negara maju gampang merambat ke negara emerging market yang sudah membuka diri.

Bagikan

Berita Terbaru

Asing Masuk Rp 7,58 Triliun di Pekan Ketiga Februari
| Senin, 24 Februari 2025 | 09:01 WIB

Asing Masuk Rp 7,58 Triliun di Pekan Ketiga Februari

Aliran modal asing masuk ke pasar surat berharga negara (SBN) dan ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Dana Pensiun Guru AS dan JP Morgan Paling Banyak Borong Saham TLKM, Intip Prospeknya
| Senin, 24 Februari 2025 | 08:27 WIB

Dana Pensiun Guru AS dan JP Morgan Paling Banyak Borong Saham TLKM, Intip Prospeknya

Salah satu tantangan yang dihadapi PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) adalah pertumbuhan average revenue per user (ARPU).

Jangan Tebang Pilih Efisiensi Anggaran
| Senin, 24 Februari 2025 | 08:16 WIB

Jangan Tebang Pilih Efisiensi Anggaran

Pemerintah berencana mengembalikan dana sebesar Rp 58 triliun kepada 17 kementerian dan lembaga (K/L)

Kepemilikan SBN oleh BI Bakal Makin Besar
| Senin, 24 Februari 2025 | 08:07 WIB

Kepemilikan SBN oleh BI Bakal Makin Besar

Menilik efek dari rencana Bank Indonesia menjadi pembeli surat berharga negara (SBN) untuk mendanai program 3 juta rumah

Membedah Bisnis Internet Rakyat WIFI, Kolaborasi Bareng Arsari Group Milik Hashim
| Senin, 24 Februari 2025 | 07:35 WIB

Membedah Bisnis Internet Rakyat WIFI, Kolaborasi Bareng Arsari Group Milik Hashim

Khusus di 2025 PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) menargetkan bisa membangun fasilitas ke tiga juta hingga lima juta rumah tangga.

 MTDL Intip Peluang Akal Imitasi
| Senin, 24 Februari 2025 | 07:32 WIB

MTDL Intip Peluang Akal Imitasi

PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) mengalokasikan dana belanja modal Rp 112,5 miliar di sepanjang tahun ini

Waskita Karya Menggarap  RSUD di Kalimantan Utara
| Senin, 24 Februari 2025 | 07:28 WIB

Waskita Karya Menggarap RSUD di Kalimantan Utara

Ari juga bilang, pihaknya menerapkan konsep green hospital, sehingga area sekitar rumah sakit akan dibuat hijau.

ASSA Kebut Lini Bisnis Logistik Tahun Ini
| Senin, 24 Februari 2025 | 07:25 WIB

ASSA Kebut Lini Bisnis Logistik Tahun Ini

ASSA terus memperkuat solusi logistik end to end dengan berbagai layanan tambahan, seperti manajemen pergudangan, e-fulfillment, transporter,

Pemerintah Mulai Banjiri Minyakita Jelang Ramadan
| Senin, 24 Februari 2025 | 07:10 WIB

Pemerintah Mulai Banjiri Minyakita Jelang Ramadan

Pemerintah lewat ID Food mulai menggelontorkan Minyakita ke sejumlah daerah yang ada di Tangerang dan Serang.

Program B40 Membutuhkan Minyak Sawit 14,2 Juta Ton
| Senin, 24 Februari 2025 | 07:10 WIB

Program B40 Membutuhkan Minyak Sawit 14,2 Juta Ton

Kebutuhan minyak sawti untuk program B40 tersebut setara dengan 28% dari total produksi CPO pada tahun ini.

INDEKS BERITA

Terpopuler