Parlemen Minta Ojol Masuk dalam Revisi UU LLAJ

Kamis, 07 November 2024 | 07:15 WIB
Parlemen Minta Ojol Masuk dalam Revisi UU LLAJ
[ILUSTRASI. Massa yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) berunjuk rasa di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (29/8/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/tom.]
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi V DPR RI kembali mendorong revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Salah satu alasan revisi adalah memberikan payung hukum yang kuat terhadap keberadaan ojek online (ojol). Wacana revisi UU LLAJ sempat bergulir pada 2022.

"Yang kita mau atur angkutan online, sudah berapa tahun angkutan online enggak ada undang-undang yang mengaturnya," ungkap Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dalam rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11). 

Baca Juga: Berharap Taji Beleid Perlindungan Pengemudi Ojol

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.

Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Bagikan

Berita Terbaru

Mereka yang Menuai Transaksi Jumbo Melalui E-commerce
| Minggu, 16 Maret 2025 | 03:15 WIB

Mereka yang Menuai Transaksi Jumbo Melalui E-commerce

Kehadiran e-commerce mengakselerasi bisnis UMKM kreatif. Produknya menjadi lebih populer dengan jangkauan pasar yang lebih luas.

 
&
Indonesia Semakin Gelap
| Minggu, 16 Maret 2025 | 03:00 WIB

Indonesia Semakin Gelap

Usaha makan tabungan di kalangan menengah ke bawah diperkirakan terus berlanjut hingga Maret 2025 ini.

Inisiatif Pengendalian Jejak Emisi Karbon di Bioskop
| Minggu, 16 Maret 2025 | 02:50 WIB

Inisiatif Pengendalian Jejak Emisi Karbon di Bioskop

Industri bioskop berbenah mengatasi dampak lingkungan dari bisnisnya. Mulai dari penggunaan plastik recycle, hingga rombak busa kursi jadi bantal.

Penyerapan Anggaran MBG akan Masif di Semester II
| Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:07 WIB

Penyerapan Anggaran MBG akan Masif di Semester II

 Realisasi anggaran program makan bergizi gratis (MBG) mencapai Rp 710,5 miliar hingga 12 Maret 2025

Tingkatkan Dana Riset Hingga 1% dari PDB
| Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:01 WIB

Tingkatkan Dana Riset Hingga 1% dari PDB

Presiden Prabowo Subianto menginginkan dana riset di Indonesia ditingkatkan hingga 1% dari produk domestik bruto (PDB)

Ditjen Pajak Raup Rp 33,26 Triliun dari Ekonomi Digital
| Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:40 WIB

Ditjen Pajak Raup Rp 33,26 Triliun dari Ekonomi Digital

Setoran pajak ekonomi digital berasal dari pemungutan PPN PMSE, pajak kripto, dan pajak fintech (P2P) lending

Neraca Perdagangan Berpotensi Menyusut
| Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:23 WIB

Neraca Perdagangan Berpotensi Menyusut

Ekonom memperkirakan surplus neraca perdagangan Indonesia pada bulan Februari 2025 di bawah US$ 2 miliar 

Nyaris Semua Penerimaan Non Pajak Terkontraksi
| Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:13 WIB

Nyaris Semua Penerimaan Non Pajak Terkontraksi

Pemerintah harus diversifikasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) agar tak bergantung pada komoditas global

Mengukur Minat Berinvestasi di Reksadana Syariah
| Sabtu, 15 Maret 2025 | 08:48 WIB

Mengukur Minat Berinvestasi di Reksadana Syariah

Industri reksadana syariah justru mengalami peningkatan dan  kinerja relatif lebih baik dari reksadana konvensional.

Smelter HPAL Milik INCO Ditarget Kelar 2025-2026
| Sabtu, 15 Maret 2025 | 07:00 WIB

Smelter HPAL Milik INCO Ditarget Kelar 2025-2026

"Total investasi tambang baru dan pabrik bersama dengan mitra sekitar US$ 9 miliar," imbuh Febriany.

INDEKS BERITA

Terpopuler