Pebisnis Ingin Biaya Ringan Vaksinasi Gotong Royong

Selasa, 04 Mei 2021 | 05:43 WIB
Pebisnis Ingin Biaya Ringan Vaksinasi Gotong Royong
[ILUSTRASI. Pemerintah akan menetapkan biaya vaksinasi Gotong Royong melalui peraturan menteri. KONTAN/Fransiskus Simbolon]
Reporter: Lidya Yuniartha, Markus Sumartomdjon, Ratih Waseso, Vendy Yhulia Susanto | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program vaksinasi Gotong Royong bagi dunia usaha akan bergulir pekan depan. Sejumlah pengusaha berharap biaya Vaksinasi Gotong Royong bisa terjangkau sehingga tak membebani mereka. Maklum, pembiayaan program vaksinasi ini ditanggung penuh oleh perusahaan.

Senin (3/5), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan menetapkan biaya Vaksinasi Gotong Royong melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Vaksinasi ini diprioritaskan bagi perusahaan yang sudah mendaftarkan ke Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Darma Henwa (DEWA) Siap Buyback Saham Senilai Rp 1,66 Triliun, Dari Mana Duitnya?
| Kamis, 20 November 2025 | 06:23 WIB

Darma Henwa (DEWA) Siap Buyback Saham Senilai Rp 1,66 Triliun, Dari Mana Duitnya?

Perkiraan jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali DEWA sekitar 10% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan.

Diversifikasi Aset Investasi Saat Aksi Jual Global Marak
| Kamis, 20 November 2025 | 06:15 WIB

Diversifikasi Aset Investasi Saat Aksi Jual Global Marak

Aset yang dicari saat volatilitas melonjak adalah emas, treasury AS terutama tenor pendek serta mata uang safe haven.

Terbukti, Kebijakan Koboi Purbaya Gagal Genjot Kredit, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
| Kamis, 20 November 2025 | 06:15 WIB

Terbukti, Kebijakan Koboi Purbaya Gagal Genjot Kredit, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Pada Oktober 2025, kredit hanya tumbuh 7,36% secara tahunan yoy. Turun dari 7,7% di September. Bahkan terendah sejak Juli 2025. ​

Koneksi Data Pribadi
| Kamis, 20 November 2025 | 06:10 WIB

Koneksi Data Pribadi

Sebaiknya penggunaan koneksi internet murah ini juga dibarengi dengan edukasi soal perlindungan data pribadi untuk para penggunanya.

Kinerja Essa Industries Indonesia Tbk (ESSA) Tertekan Fluktuasi Harga Amonia
| Kamis, 20 November 2025 | 06:00 WIB

Kinerja Essa Industries Indonesia Tbk (ESSA) Tertekan Fluktuasi Harga Amonia

Kinerja PT Essa Industries Indonesia Tbk (ESSA) akan terdorong perbaikan harga amonia serta kenaikan utilitas pabrik 

Pedoman Umrah Mandiri Dikebut
| Kamis, 20 November 2025 | 05:40 WIB

Pedoman Umrah Mandiri Dikebut

Pemerintah tengah menyiapkan sistem pelaksanaan umrah mandiri supaya bisa berjalan secara aman dan nyaman..

Bosch Membangun Pabrik Anyar di Cikarang
| Kamis, 20 November 2025 | 05:35 WIB

Bosch Membangun Pabrik Anyar di Cikarang

Bosch membangun pabrik anyar dengan sistem modular.di areal Cikarang, Kabupaten Bekasi yang ditargetkan beroperasi kuartal I-2027.

Pemerintah Tambah Tenaga Medis dan Rumah Sakit
| Kamis, 20 November 2025 | 05:15 WIB

Pemerintah Tambah Tenaga Medis dan Rumah Sakit

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menggeber tambahan tenaga medis serta rumah sakit di berbagai daerah.

Pebisnis Menanti Insentif untuk Kerek Industri Otomotif
| Kamis, 20 November 2025 | 05:10 WIB

Pebisnis Menanti Insentif untuk Kerek Industri Otomotif

Pabrikan mobil dan industri komponen otomotif nasional mengharapkan adanya insentif pada tahun depan.

Sabar, Keputusan UMP 2026 Baru Awal Desember
| Kamis, 20 November 2025 | 05:00 WIB

Sabar, Keputusan UMP 2026 Baru Awal Desember

Diskusi penentuan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 antara pemerintah dan pengusaha masih alot.

INDEKS BERITA

Terpopuler