Pegadaian Sudah Siap IPO, Tinggal Menunggu Izin Menteri Rini Soemarno

Sabtu, 27 Juli 2019 | 07:05 WIB
Pegadaian Sudah Siap IPO, Tinggal Menunggu Izin Menteri Rini Soemarno
[]
Reporter: Ferrika Sari | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - YOGYAKARTA. PT Pegadaian (Persero) masih merajut mimpi bisa melantai di bursa saham lewat inital public offering (IPO). Persiapan perusahaan gadai terbesar di Indonesia ini pun cukup matang.

Kuswiyanto, Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) bilang, perusahaan gadai pelat merah itu tengah menunggu izin dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sampai saat ini izin tertulis dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno belum diterima oleh Pegadaian.

Sembari menunggu turunnya restu tertulis, Pegadaian sudah mempekerjakan konsultan untuk menilai untung-rugi BUMN itu melakukan IPO.

Manajemen Pegadaian sendiri menyebut pihaknya sudah siap menggelar IPO. Apalagi, kondisi ekonomi politik membaik pasca pemilihan presiden 2019. "Dengan kondisi ini mungkin saatnya bisa IPO. Kami siap banget kalau diizinkan," kata Kuswiyanto di Yogyakarta, Jumat (26/7).

Menjadi perusahaan terbuka akan membuat Pegadaian lebih transparan.

Tak kalah pentingnya, IPOmemperluas jangkauan bisnisnya hingga ke negara lain. Pegadaian sudah punya rencana memasarkan produknya kepada para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ada di luar negeri.

Selain memperluas pasar global, IPO akan menambah pasokan pendanaan bagi Pegadaian. Dengan demikian, langkah manajemen untuk mengembangkan bisnisnya jadi jauh lebih leluasa.

Kinerja keuangan Pegadaian sendiri terbilang bagus. Hingga Juni 2019, Pegadaian mampu meraih laba Rp 1,5 triliun. 

Ini berarti ada kenaikan 12,1% dibandingkan periode tahun lalu. Sementara total aset Pegadaian hingga semester I-2019 mencapai Rp 56,1 triliun.

Bagikan

Berita Terbaru

Mempertahankan dan Perebutan Kekuasaan
| Sabtu, 23 November 2024 | 03:15 WIB

Mempertahankan dan Perebutan Kekuasaan

Rakyat harus cerdas dan kritis dalam membaca peta pertarungan politik di ajang pilkada pada saat ini.

Darurat Judi Online
| Sabtu, 23 November 2024 | 03:10 WIB

Darurat Judi Online

Pemerintah harus berupaya keras menumpas judi online lewat beragam aspek tidak hanya pemblokiran semata.

Oleh-Oleh Janji Investasi Miliaran Dolar
| Sabtu, 23 November 2024 | 03:05 WIB

Oleh-Oleh Janji Investasi Miliaran Dolar

Hasil lawatan Presiden Prabowo Subianto menjaring komitmen investasi jumbo dari China dan Inggris senilai US$ 18,5 miliar.

Hingga Oktober 2024, Pembiayaan Multiguna Tumbuh Pesat
| Sabtu, 23 November 2024 | 03:00 WIB

Hingga Oktober 2024, Pembiayaan Multiguna Tumbuh Pesat

Pertumbuhan permintaan pembiayaan multifinance di segmen multiguna masih akan berlanjut hingga tahun depan

Serapan Belanja Modal Siber Perbankan Capai 50%
| Jumat, 22 November 2024 | 23:44 WIB

Serapan Belanja Modal Siber Perbankan Capai 50%

Bank Tabungan Negara (BTN) misalnya, telah menyerap 60% capex untuk teknologo informasi (TI) yang dianggarkan mencapai Rp 790 miliar di 2024

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku
| Jumat, 22 November 2024 | 15:14 WIB

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku

Kepemilikan Prajogo Pangestu dalam emiten Gozco Group, diakitkan dengan investasi Gozco di PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB),  

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI
| Jumat, 22 November 2024 | 14:33 WIB

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI

Dua nama calon menteri Donald Trump yang pro energi fosil, yakni Doug Burgum calon Menteri Dalam Negeri dan Chris Wright calon Menteri Energi.

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

INDEKS BERITA

Terpopuler