ILUSTRASI.
Reporter: Eldo Christoffel Rafael, Muhammad Julian | Editor: Tedy Gumilar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Selain menyiapkan investasi kendaraan listrik, pemerintah terus berupaya mengundang investor untuk menyediakan infrastruktur pendukung mobil listrik.
Salah satu proyek yang menjadi prioritas adalah pengembangan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) alias charging station.
PT Perusahaan Listrik Negara PLN (Persero) akan menjadi motor dalam proyek pengadaan fasilitas setrum baterai mobil listrik.
Untuk mempercepat pengembangan SPKLU, pemodal swasta juga dapat terlibat.
General Manager PT PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya), Ikhsan Asaad, mengatakan PLN telah membuka peluang kerja sama pembangunan SPKLU dengan swasta.
Skema kerjasama tersebut sama seperti halnya kepemilikan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik PT Pertamina.
Baca Juga: Program kendaraan listrik, PLN: Tidak perlu khawatir tidak bisa mengisi listrik
"Perusahan swasta akan mengoperasikan dan PLN memasok listriknya melalui skema partnership own, partnership operation (POPO)," ungkap dia kepada KONTAN, Minggu (8/9).
Ikhsan memperkirakan nilai investasi satu SPKLU berkisar Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar.
Namun asumsi balik modal belum dihitung. Ikhsan beralasan, PLN belum mendapatkan estimasi jumlah mobil listrik yang akan beredar dan dimiliki konsumen.
Harga mulai Rp 1.650 per kWh
Adapun skema harga listrik untuk SPKLU dari PLN berkisar Rp 1.650 hingga Rp 2.250 per kWh.
"Tetapi hal itu juga tergantung biaya investasi jaringan," jelas dia.
Salah satu perusahaan swasta yang sudah tertarik menjalankan bisnis charging station adalah PT Optima Integra Tehnika.
Komisaris Utama Optima Integra Tehnika, Vicarna Yasier, menjelaskan total investasi SPKLU mencapai Rp 1 miliar.
Fasilitas yang akan dibangun di setiap titik bukan hanya mencakup unit SPLU, tetapi juga fasilitas lain seperti battery swap atau penukaran baterai dan pengelolaan limbah baterai.
Baca Juga: Tarif listrik skema kerja sama penyediaan SPLU PLN dinilai masih tinggi
"Kami berencana menyiapkan dana Rp 1 triliun untuk membangun lebih dari 1.000 titik SPKLU di seluruh Indonesia," ungkap Yasier kepada KONTAN, Minggu (8/9).
Dia menilai, harga yang dipatok PLN senilai Rp 1.650 per kwh terlalu tinggi dan kurang menarik bagi mitra bisnis.
Padahal dengan tarif Rp 900 per kwh saja, PLN sudah mendapatkan untung. Yasier menilai idealnya tarif listrik yang dibebankan Rp 1.100 per kwh.
Dus, tarif Rp 1.650 berpotensi memperlambat program percepatan infrastruktur kendaraan listrik yang sedang digenjot pemerintah.
Bikin pabrik mesin
Dalam waktu dekat, PLN akan menjalin kerja sama dengan pabrikan lokal untuk membangun mesin SPKLU.
Hal ini agar mesin dapat diproduksi di dalam negeri. Namun instalasi dan mesin akan mengacu standar internasional.
"Investor dari luar seperti ABB, Schneider, Delta, sementara dari dalam negeri ada Proteksindo," ucap Ikhsan.
Pada tahun ini, PLN akan memasang 13 SPKLU di Bandung, Bali, Surabaya, Makassar.
Baca Juga: Nipress Energi Otomotif ditunjuk sebagai distributor resmi Varta Battery
Di tahun depan, akan hadir lebih banyak SPKLU dengan menggandeng BUMN lain seperti Pertamina dan kantor pemerintahan.
Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Wanhar, menilai sistem kelistrikan di Indonesia sudah siap mendukung program percepatan mobil listrik.
Per April tahun ini, PLN memiliki 7.024 SPKLU yang tersebar di 3.242 titik.
Jakarta menjadi kota dengan jumlah SPKLU terbanyak, yakni 3.008 SPKLU.
