Pembiayaan Proyek Kereta Cepat Jadi Polemik Lagi

Sabtu, 15 April 2023 | 05:00 WIB
Pembiayaan Proyek Kereta Cepat Jadi Polemik Lagi
[]
Reporter: Lailatul Anisah, Vendy Yhulia Susanto | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali jadi sorotan. Pemicunya masih seputar pembiayaan mega proyek ini.

Maklum, baru-baru ini Indonesia dan China sepakat untuk menambah biaya (cost overrun) proyek sebesar US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 17,76 triliun (kurs US$ 1=Rp 14.800). Alhasil, total biaya proyek yang berlangsung sejak 2016 itu melesat menjadi US$ 7,27 miliar. 

Untuk menalangi cost overrun, China Development Bank (CDB) mengucurkan pinjaman US$ 560 juta atau sekitar Rp 8,3 triliun. Pinjaman ini memiliki bunga 3,4% dan tenor 30 tahun.

Persoalan, selain pembengkakan biaya serta beban bunga utang baru, penjaminan utang proyek kereta cepat  juga disorot. Sebab China meminta pinjaman tersebut dijamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. 

Indonesia memang masih menego permintaan China tersebut, dan menawarkan skema penjaminan utang dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). 

"Kita jelaskan (penjaminan utang) dari APBN prosedurnya panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," ujar Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rabu (12/4).

Baca Juga: Ada Sentimen Positif dari Proyek Kereta Cepat, Simak Rekomendasi Saham WIKA

Sejauh ini Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo menyatakan belum menerima penugasan dari pemerintah untuk menjamin utang proyek KCJB.

"Bila PT PII akan ditugaskan untuk melaksanakan penjaminan KCJB, tentunya kami akan mempersiapkan dengan baik," kata dia, Jumat (14/4).

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar berharap pemerintah menolak permintaan APBN sebagai jaminan utang KCJB. Menurutnya, proyek KCJB harus business to business (B2B), sehingga tak membebani APBN.  "Risikonya terlalu besar kalau APBN kita tersandera," kata Ketua Umum PKB ini.

Amin Ak, anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, utang dengan bunga 3,4% merugikan Indonesia karena proyek itu berisiko tinggi. 

"Dari sisi hitungan bisnis tak menarik," ucap Amin.

Bagikan

Berita Terbaru

Antisipasi Lonjakan  Trafik Data
| Rabu, 04 Maret 2026 | 06:16 WIB

Antisipasi Lonjakan Trafik Data

Operator seluler dan provider jaringan internet siap mengantisipasi lonjakan trafik data dengan mengerek kapasitas data dan layanan.

Beban Utang Turun, Kinerja Jasa Marga Terjaga
| Rabu, 04 Maret 2026 | 06:10 WIB

Beban Utang Turun, Kinerja Jasa Marga Terjaga

Jasa Marga juga menjaga stabilitas kinerja dengan realisasi EBITDA margin di level 67,0%, dengan core profits tercatat stabil Rp 3,7 triliun.

Sumber LNG Impor, PLN Kejar Target Proyek PLTN
| Rabu, 04 Maret 2026 | 06:07 WIB

Sumber LNG Impor, PLN Kejar Target Proyek PLTN

Adapun hingga tahun 2040, PLTG yang ditargetkan dapat dibangun adalah pembangkit listrik berkapasitas 20 GW

 Indonesia Alihkan Impor dari Timur Tengah ke AS
| Rabu, 04 Maret 2026 | 06:02 WIB

Indonesia Alihkan Impor dari Timur Tengah ke AS

Kemampuan penyimpanan energi Indonesia baru di kisaran 25-26 hari, masih jauh dari standar internasional yang selama tiga bulan

Terbitkan Obligasi Private Placement Rp 4 Triliun
| Rabu, 04 Maret 2026 | 05:55 WIB

Terbitkan Obligasi Private Placement Rp 4 Triliun

SUN yang diterbitkan merupakan Obligasi Negara dengan tingkat kupon tetap (fixed rate) seri FR0065  

Harga CPO Mendaki, Laba Sinar Mas Agro (SMAR) Melejit Tinggi di 2025
| Rabu, 04 Maret 2026 | 05:42 WIB

Harga CPO Mendaki, Laba Sinar Mas Agro (SMAR) Melejit Tinggi di 2025

Pertumbuhan laba bersih SMAR terdongkrak naiknya penjualan bersih sebesar 10,28% secara tahunan jadi Rp 86,94 triliun pada 2025.

Unilever Indonesia (UNVR) Resmi Melepas Bisnis Teh Sariwangi ke Savoria
| Rabu, 04 Maret 2026 | 05:38 WIB

Unilever Indonesia (UNVR) Resmi Melepas Bisnis Teh Sariwangi ke Savoria

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) telah menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan secara hukum untuk menyelesaikan transaksi tersebut. ​

Beban Pajak Membengkak, Laba Jasa Marga (JSMR) Anjlok 19,26% Pada 2025
| Rabu, 04 Maret 2026 | 05:09 WIB

Beban Pajak Membengkak, Laba Jasa Marga (JSMR) Anjlok 19,26% Pada 2025

Laba bersih PT Jasa Marga Tbk (JSMR) terkontraksi 19,26% (YoY) menjadi Rp 3,65 triliun di 2025, dari Rp 4,53 triliun di 2024. 

Pasar Saham Terus Fluktuasi, Jumlah IPO Masih Sepi
| Rabu, 04 Maret 2026 | 05:03 WIB

Pasar Saham Terus Fluktuasi, Jumlah IPO Masih Sepi

Hingga akhir Februari 2026, hanya ada tujuh calon emiten di pipeline IPO Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

THR Berpotensi Dorong Ekonomi Kuartal I
| Rabu, 04 Maret 2026 | 05:00 WIB

THR Berpotensi Dorong Ekonomi Kuartal I

Namun, efek THR terhadap konsumsi maupun ekonomi bersifat sementara, bahkan ada risiko tergerus inflasi efek konflik Timur Tengah

INDEKS BERITA

Terpopuler