Reporter: Lailatul Anisah, Vendy Yhulia Susanto | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali jadi sorotan. Pemicunya masih seputar pembiayaan mega proyek ini.
Maklum, baru-baru ini Indonesia dan China sepakat untuk menambah biaya (cost overrun) proyek sebesar US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 17,76 triliun (kurs US$ 1=Rp 14.800). Alhasil, total biaya proyek yang berlangsung sejak 2016 itu melesat menjadi US$ 7,27 miliar.
Untuk menalangi cost overrun, China Development Bank (CDB) mengucurkan pinjaman US$ 560 juta atau sekitar Rp 8,3 triliun. Pinjaman ini memiliki bunga 3,4% dan tenor 30 tahun.
Persoalan, selain pembengkakan biaya serta beban bunga utang baru, penjaminan utang proyek kereta cepat juga disorot. Sebab China meminta pinjaman tersebut dijamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.
Indonesia memang masih menego permintaan China tersebut, dan menawarkan skema penjaminan utang dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
"Kita jelaskan (penjaminan utang) dari APBN prosedurnya panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," ujar Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rabu (12/4).
Baca Juga: Ada Sentimen Positif dari Proyek Kereta Cepat, Simak Rekomendasi Saham WIKA
Sejauh ini Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo menyatakan belum menerima penugasan dari pemerintah untuk menjamin utang proyek KCJB.
"Bila PT PII akan ditugaskan untuk melaksanakan penjaminan KCJB, tentunya kami akan mempersiapkan dengan baik," kata dia, Jumat (14/4).
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar berharap pemerintah menolak permintaan APBN sebagai jaminan utang KCJB. Menurutnya, proyek KCJB harus business to business (B2B), sehingga tak membebani APBN. "Risikonya terlalu besar kalau APBN kita tersandera," kata Ketua Umum PKB ini.
Amin Ak, anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, utang dengan bunga 3,4% merugikan Indonesia karena proyek itu berisiko tinggi.
"Dari sisi hitungan bisnis tak menarik," ucap Amin.
