Pemegang Polis Jiwasraya Adukan Nasibnya ke Presiden Joko Widodo

Senin, 14 Januari 2019 | 20:54 WIB
Pemegang Polis Jiwasraya Adukan Nasibnya ke Presiden Joko Widodo
[]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Forum Komunikasi Pemegang Polis Bancassurance Jiwasraya (forum) berencana mengirimkan surat mengenai persoalan yang dihadapinya kepada Presiden Joko Widodo. Rencananya, surat itu akan diantar sejumlah perwakilan forum pada Rabu (16/1) mendatang.

Surat tersebut mengatasnamakan 333 pemagang polis yang tergabung dalam anggota forum. Mereka merupakan pembeli produk saving plan PT Asuransi Jiwasraya, yang dijual lewat tujuh bank selaku bank mitra penjual.

Ketujuh bank tersebut terdiri dari Bank KEB Hana Indonesia, Bank Victoria Internasional, Bank Tabungan Negara, Standard Chartered Bank Indonesia, Bank QNB Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan PT Bank ANZ Indonesia. Khusus untuk ANZ Indonesia, saat ini bisnis ritel dan wealth management milik bank tersebut telah diakuisisi oleh Bank DBS Indonesia.

Rudyantho selaku ketua forum secara garis besar memohon kepada presiden agar berkenan memberikan bantuan untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi pemegang polis saving plan Jiwasraya. Dia meminta, presiden berkenan memerintahkan Jiwasraya segera mengembalikan dana investasi pemegang polis yang sudah jatuh tempo sesegera mungkin.

"Adalah hal yang ironis, jika Jiwasraya selaku BUMN justru pada akhirnya membuat hidup pemegang polis menderita karena wan prestasi," terang Rudyantho, Senin (14/1).

Pada kesempatan itu Rudyantho juga menegaskan, sejak kasus bergulir hingga kini, forum belum pernah sekalipun berkomunikasi dan bertemu dengan Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko untuk membicarakan penyelesaian masalah tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, Hexana belum menjawab pertanyaan KONTAN. Namun pada 17 Desember 2018 lalu, Hexana sempat menyatakan bahwa penyelesaian masalah gagal bayar tersebut bisa diselesaikan secara efektif dengan one on one very small group. "Kalau ditangani secara massal, sulit mencari common angle-nya," kata Hexana.

Hexana menyarankan agar pemegang polis mendukung upaya manajemen Jiwasraya, agar semua rencana bisa dieksekusi dengan cepat. Dia menegaskan, manajemen baru di bawah kepemimpinannya, pada prinsipnya bekerja untuk pemegang polis.

Hexana menegaskan masih menghormati pemegang polis dengan membayar bunga, meski me-resceduling pokok premi. Jadi menurutnya, hal yang dilakukan Jiwasraya cukup membantu investor. "Bandingkan kalau beli obligasi yang direstrukturisasi pokok dan bunganya," pungkas Hexana.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA

Terpopuler