KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Daya beli masyarakat berpotensi tergerus kenaikan harga komoditas pangan maupun energi. Meski janji menggelontorkan bantuan sosial, pemerintah juga diminta untuk menambah anggaran subsidi 2022 ini.
Sebab menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah, pemerintah masih memiliki fleksibilitas anggaran seperti diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yaitu pemerintah bisa mengubah alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan boleh melebarkan defisit lebih dari 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Karena itu pemerintah bisa memberikan subsidi baik untuk bahan bakar minyak (BBM), gas, listrik maupun bantuan langsung tunai (BLT).
