Pemerintah Evaluasi Aturan Pajak JHT
Selasa, 30 Juni 2026 | 05:30 WIB
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan mengkaji usulan serikat buruh yang meminta pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Tunjangan Hari Raya (THR) dibebaskan atau dikenakan tarif 0%. Namun, pemerintah mengingatkan perubahan kebijakan tersebut harus mempertimbangkan aspek keadilan agar tidak justru lebih menguntungkan pekerja berpenghasilan tinggi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, hingga kini dirinya belum menerima surat resmi dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal terkait usulan tersebut. "Nanti kami lihat aturan yang ada seperti apa. Kami juga akan bandingkan dengan best practice di dunia seperti apa," ujar Purbaya di Kompleks DPR RI, Senin (29/6).
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
